Ini Tiga Pesan Politik dari Semarak HUT TNI

0
230
Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian berjalan kaki menuju lokasi upacara HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10).

Nusantara.news, Jakarta – Peringatan HUT TNI 5 Oktober 2017 kemarin di Cilegon berlangsung semarak. Masyarakat tumpah ruah menyaksikan. Bahkan ada yang sudah datang sejak malam dan dinihari agar mendapatkan tempat terbaik menyaksikan para petinggi militer serta atraksi prajurit dan alutsista. Padahal acara baru dimulai pukul 09.00 WIB. Meski turun hujan lebat, warga tak beringsut.

Saking banyaknya warga yang datang, jalan ke lokasi acara macet berkilo-kilo meter. Presiden Joko Widodo bahkan terpaksa turun dari kendaraannya dan berjalan kaki ke tempat acara sejauh 3 kilometer. Voorijder pembuka jalan dalam iring-iringan kendaraan kepala negara yang biasanya sigap menembus kemacetan, kemarin mati kutu. Mereka tak berkutik, karena lalu lintas benar-benar “mati”.

Setelah menunggu hampir setengah jam, di tengah lalu lintas yang tak bergerak, Presiden memutuskan turun dan berjalan kaki. “Ya, karena sudah setengah jam saya di mobil, tidak kuat saya. Saya tanya, masih berapa kilo sih? (Dijawab) 3 kilo Pak. Ya sudah, saya keluar mobil, saya jalan kaki,” kata Presiden.

“Kalau bisa naik sepeda motor, saya pilih naik motor, nggak capek. Tapi motor nggak bisa jalan juga,” ujar Jokowi.

“Ah, hanya 3 kilometer aja, kita biasa. 15-20 kilo juga enggak apa-apa. Tapi keringetan sih, karena pakai jas,” sambung Presiden.

Tak hanya Presiden, pejabat lainnya yang satu rombongan dalam iring-iringan kepala negara, juga terpaksa ikut berjalan kaki bersama Presiden Jokowi. Tapi, itu pun tak bisa berjalan leluasa, karena harus berjuang menembus lautan manusia. Paspampres terlihat sibuk membuka jalan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lebih beruntung. Sekitar satu kilometer dari tempat upacara, mantan KSAD ini dapat tumpangan sepeda motor.

Yang terlihat lucu adalah ibu-ibu pejabat yang mendampingi suaminya. Mereka sibuk mengelap keringat dengan tisu, padahal sudah berdandan rapi. Ibu-ibu ini terlihat kerepotan berjalan karena banyak yang mengenakan kebaya dan berselop tinggi. Karena tak kuat, sebagian ada yang menerima tawaran warga untuk dibonceng sepeda motor.

Mendapat informasi Presiden Jokowi berjalan kaki, Panglima TNI yang didamping KSAD Jenderal TNI Mulyono, KSAL Laksamana TNI Ade Supandi, dan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto  bergegas menyongsong. Sekitar tiga ratus meter dari lokasi upacara, mereka menyambut Presiden, Kapolri Tito Karnavian dan rombongan lain.

Sang tuan rumah, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, minta maaf atas kerepotan para tamunya itu. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena Bapak-Ibu terpaksa harus naik ojek dan jalan kaki, bahkan Bapak Presiden pun berjalan kaki sekitar tiga kilometer,” ujar Gatot.

Gejala apa ini? “Ini menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap TNI,” kata Gatot.

Itulah pesan pertama yang terpantul dari kemeriahan “pesta rakyat dan tentara” ini. Kecintaan rakyat kepada TNI. Secara substansial, kecintaan itu adalah derajat tertinggi. Jauh melampaui derajat harapan dan dukungan. Artinya, secara politik, jelas ini bukan fenomena yang sederhana.

Di balik itu terkandung aneka macam kemungkinan, yang kalau dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan. Di sini, bertemulah relevansi tema HUT TNI kali ini: “Bersama Rakyat TNI Kuat”.

Acara kali ini memang luar biasa. Tahun 2015, HUT TNI juga digelar di lokasi yang sama. Tetapi, antusias warga tidak sebesar ini. Masyarakat yang datang tetap ramai, namun tidak sampai melumpuhkan lalu lintas, hingga kendaraan presiden pun tak berdaya.

Apa penyebab membludaknya masyarakat? Bisa jadi karena isu-isu yang terlempar dari penyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo telah memikat hati publik. Isu-isu seperti ancaman proxy war, jaminan bahwa umat Islam tak akan melakukan makar, bahaya PKI, perintah menonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, sampai soal 5.000 senjata, dipahami publik sebagai bagian dari kesadaran mereka. Ketika seorang Panglima TNI menyuarakan hal itu, publik merasa terwakili.

Pesan kedua terbersit dari sini: Publik merasa keresahannya, kesadarannya dan kehendaknya telah diwakili oleh Panglima TNI. Jika yang mewakili itu adalah eksponen sipil, mungkin gaungnya tidak semenggelegar ini. Tetapi, karena yang mewakili itu seorang panglima TNI, nuansanya berbeda.

Sebab TNI yang di masa Orde Baru menjadi alat politik yang kerap berhadapan dengan rakyat –dengan alasan stabilisator—kini berada dalam wacana yang sama. Sebab, masyarakat sekarang praktis tidak merasakan lagi nuansa tentara rakyat di masa revolusi dulu, ketika tentara dan rakyat bersatu menghadapi musuh yang sama. Pemahaman publik saat ini terhadap tentara adalah tentara dengan citra Orde Baru yang dalam beberapa hal represif.

Padahal tentara pasca-Orde Baru sudah berubah, mengikuti tuntutan era reformasi. Tetapi persentuhannya dengan publik otomatis menciut drastis, karena reformasi seperti mengisolasi tentara dalam barak. Sehingga tak banyak masyarakat yang mengenali tentaranya sendiri.

Maka ketika tentara tiba-tiba “muncul” dengan isu-isu publik seperti yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan Gatot Nurmantyo, rakyat merasakan kekagetan yang dramatis: Bahwa tentara itu ternyata menyuarakan apa yang mereka rasakan.

Kekagetan ini bertemu dengan kenyataan umum belakangan ini tentang kekuatan sipil, baik di pemerintahan maupun di lembaga perwakilan rakyat, yang justru tak henti-hentinya terbelit kelancungan akhlak, masalah hukum, dan pertarungan kepentingan yang menjemukan.

Di titik ini, sekali lagi kalau dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan seperti slogan “Bersama Rakyat TNI Kuat”.

Pesan ketiga, berkaitan dengan sosok Gatot Nurmantyo sendiri. Selama kepemimpinan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI sejak 2015, perayaan HUT TNI agak menyimpang dari tradisi. Mesti tidak ada ketentuan yang mengatur, belum pernah misalnya tugas sebagai komandan upacara HUT TNI diserahkan kepada orang yang sama untuk kedua kalinya.

Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, yang mengomandani upacara HUT TNI ke 72 kemarin, pada HUT TNI tahun 2015 juga ditunjuk sebagai komandan upacara. Kebetulan lokasi upacara pun sama, yakni di  Dermaga Indah Kiat, Cilegon. Edy terpilih dari beberapa perwira tinggi bintang tiga lainnya yang diseleksi.

Edy adalah letnan jenderal kedua yang pernah diserahi tugas serupa. Sebelumnya pada HUT TNI ke 63 tahun 2008 di Dermaga Madura, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, komandan upacara dipercayakan kepada Letjen TNI George Toisutta, Pangkostrad ketika itu. Alasannya, kata Kadispen Koarmatim (waktu itu) Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful, kebetulan bersamaan dengan 10 tahun reformasi TNI.

Biasanya, bahkan sejak Orde Baru, komandan upacara adalah perwira menengah berpangkat kolonel. George Toisutta adalah pati pertama yang diserahi tugas itu. Setelah itu kembali ke perwira menengah.

Tradisi pamen ini kembali pecah ketika HUT TNI ke 68 tahun 2013 di di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Komandan upacara diserahkan kepada Brigjen TNI (Mar) Siswoyo Hari Santoso, waktu menjabat Komandan Pasukan Marinir (Pasmar) 1. Namun, dalam HUT berikutnya tahun 2014 di Dermaga Ujung Surabaya, yang merupakan peringatan terakhir di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tugas komandan upacara lagi-lagi dikembalikan ke pamen. Waktu itu yang ditunjuk adalah Kolonel Laut (P) Deny Septiana, Komandan Satuan Kapal Cepat Koarmabar.

“Pakem” pamen itu didobrak kembali oleh Gatot ketika menunjuk Letjen Edy Rahmayadi sebagai komandan upacara tahun 2015.

Tapi di tahun 2016, tradisi perayaan besar-besaran HUT TNI, diubah Gatot. Kali ini TNI memperingati hari jadinya secara internal di Mabes TNI Cilangkap. Bahkan Presiden, yang biasanya menjadi Inspektur Upacara, tidak hadir. Inspektur upacara berada di tangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Dalam perayaan ini juga tidak ada demonstrasi alutsista dan defile pasukan.

Sementara Presiden Jokowi pada saat yang sama justru menerima Ketua BPK Harry Azhar Aziz yang  menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 di Istana Merdeka. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sudah ada pembicaraan antara Presiden dengan Panglima TNI, bahwa Presiden Joko Widodo hanya hadir dalam rangkaian acara HUT TNI di Natuna, Kepulauan Riau, keesokan harinya.

Ini untuk pertama kalinya, presiden tidak menghadiri upacara puncak HUT TNI.

Dalam HUT ke 72 yang berlangsung sangat meriah kemarin itu, demonstrasi prajurit, alutsista dan defile digelar dengan megah. Pada acara ini TNI menampilkan alusista milik AD, AL dan AU. AD akan memamerkan 3 unit Bush Master Kopassus, 6 unit P6 ATAV Kopassus, 3 unit Junkie Kopassus dan 9 kendaraan tempur Anoa, 9 unit tank M113 A1, 10 unit tank Marder 2A1, dua unit INF Pandur H 8X8, tiga unit tank Arisgator, 9 unit Leopard 2R1, 9 unit tank Tarantula, Unit Panser Pandur 105 MM, satu unit Tank Kaplan, satu unit Panser Badak.

Sementara defile menampilkan 5.932 orang dari Batalyon Upacara 1 Perwira Gabungan, Brigade Upacara II Akademi TNI, Brigade Upacara TNI AD, Brigade Upacara TNI AL, Brigade Upacara TNI AU, Batalyon Upacara PNS, Batalyon Komponen Cadangan dan Batalyon Pasukan Lintas Sejarah TNI.

Belum lagi demonstrasi pencak silat oleh 1.800 anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Aksi halang rintang laut gabungan oleh 192 prajurit dan aksi terjun 72 prajurit TNI AU dari dua pesawat CN-295.

“Ini kan bentuk pertanggungjawaban TNI dengan memperlihatkan perkembangan alutsista, pasukannya, agar rakyat benar-benar mengetahui dan mencintai TNI,” ujar Gatot.

Agak sukar menangkap pesan politik di balik ini, tetapi bisa saja ditafsirkan bahwa Gatot seperti hendak menunjukkan penguasaan totalnya di tubuh militer. Hal ini untuk mementahkan anggapan sejumlah kalangan bahwa TNI tidak solid.

Namun keberaniannya membicarakan dengan Presiden Joko Widodo untuk tidak hadir dalam HUT TNI tahun 2016, menyiratkan pesan lain yang sangat kuat, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Memang tidak ada keharusan presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam HUT TNI, namun selama ini sudah terbentuk tradisi demikian. Karena hanya di sinilah presiden selaku “pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara” berhadapan dan mendapat “hormat senjata” secara langsung  dari pimpinan dan anggota angkatan bersenjata negeri ini.

Apakah pesan-pesan tersirat dari kemeriahan HUT TNI ini menunjukkan Panglima TNI berpolitik? Secara langsung pasti tidak. Sebab, Gatot berkali-kali menegaskan, termasuk dalam pidatonya di depan Presiden pada HUT TNI, bahwa politik tentara adalah politik negara. “Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politik negara, bukan politik praktis,” katanya.

Namun, bahwa rakyat di tengah kejemuan akibat ulah politisi sipil ini menaruh harapan politik kepada Gatot, itu satu hal yang terpisah dan sukar dielakkan. Sebab, dengan bersinarnya bintang sang panglima, rakyat punya mekanisme penilaian sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here