Ini, Tiga Pola Bantuan Pemprov Jatim untuk Korban Longsor

0
43
Soekarwo memberikan keterangan mengenai tiga pola bantuan untuk korban longsor.

Nusantara.news,  Surabaya – Ini tiga pola bantuan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan bencana longsor di Ponorogo. Tiga pola bantuan itu adalah jaminan hidup bagi para pengungsi, pemberian santunan kepada ahli waris korban yang meninggal, serta membangunkan rumah bagi warga yang rumahnya hancur akibat bencana longsor.

“Jaminan hidup akan diberikan bagi para pengungsi yang terbagi dalam dua kriteria. Pertama, bagi pengungsi yang terdampak langsung diberikan Jadup sebesar Rp900 ribu selama 6 bulan. Jumlahnya mencapai 108 orang dari sebanyak 36 Kepala Keluarga,” ujar Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (13/4/2017).

Dengan total bantuan untuk para pengungsi terdampak langsung sebesar Rp583 juta. Dengan kriteria kedua, jaminan hidup sebesar Rp900 ribu selama 3 bulan akan diberikan kepada 220 orang pengungsi yang tidak terdampak langsung atau mengalami trauma. “Jika dirupiahkan, jumlahnya mencapai Rp594 juta,” tambahnya.

Selain pemberian jaminan hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan memberikan santunan sebesar Rp10 juta untuk para ahli waris korban. Adapun korban yang meninggal dunia berdasarkan data terakhir sebanyak 28 orang.

“Ini bantuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk perhatian sekaligus empati terhadap para korban,” tegasnya.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan membangunkan rumah bagi warga yang rumahnya hancur tertimpa longsor. Mekanismenya, tanah untuk relokasi rumah tersebut akan disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, kemudian pembangunan rumahnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Soekarwo, rumah yang dibangun bagi 36 KK berukuran 8×6 meter. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan rumah tersebut nilainya sekitar Rp3 miliar. Setelah tanah disiapkan oleh bupati, pembangunan rumah akan menggandeng pihak TNI.

Lebih lanjut Pakde Karwo menambahkan kalau dirinya sudah melakukan kerjasama dengan Pangdam V/Brawijaya. Dan, untuk pembangunan rumah tersebut bisa selesai dalam waktu dua minggu setelah lokasinya ditentukan.

“Untuk sementara, dari 36 rumah yang mau dibangun, ada 24 rumah sudah siap lokasinya. Sedangkan yang 12 unit rumah lainnya masih menunggu kepastian dari bupati terkait lokasinya. Dalam seminggu ini bupati berjanji melaporkan perkembangannnya,” pungkas Pakde Karwo.

Komitmen dan wujud nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah selayaknya dilakukan. Karena, selain menerima musibah yang terjadi, kesedihan warga Ponorogo yang menjadi korban longsor juga tidak lepas dari peran pemerintah. Karena, negara (memang) harus hadir di tengah rakyat, apalagi mereka yang tengah ditimpa musibah.

Seperti diberitakan, longsor terjadi Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo pada 1 April 2017 lalu. Sementara, selama pencarian 4 korban ditemukan dan 24 korban hilang tertimbun longsor, dan proses pencarian telah dihentikan. Itu karena kondisi medan yang berat, serta karena ketebalan tanah material longsor dan dimungkinkan adanya ancaman longsor susulan. Semua pihak menyepakati pencarian korban dihentikan. Masyarakat setempat juga mengaku ikhlas dengan anggota keluarga yang belum berhasil ditemukan.

Akibat peristiwa tersebut, sebanyak 300 jiwa mengungsi. Nantinya sebagian besar dari mereka akan direlokasi. Dan, masyarakat dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi longsor masih tinggi di wilayah tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here