Ini Tiga Skenario Pansus KPK Setelah Novanto Tersangka

0
246

Nusantara.news, Jakarta – Setelah Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditetapkan jadi tersangka kasus e-KTP, bagaimana nasib Panitia Khusus (Pansus) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?  Apakah Pansus yang sejatinya dilahirkan sebagai senjata menghadapi KPK akan tumpul dengan sendirinya, atau akan tetap tajam dan tetap digunakan untuk melemahkan KPK?

Alat Partai Politik

Setidaknya ada tiga kemungkinan skenario yang akan diambil terkait Pansus KPK. Sebelum dikemukakan seperti apa tiga skenario itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu “ruh” yang menjadi napas kehidupan Pansus KPK.

Apa ruh yang menjadi napas kehidupan Pansus KPK? Jelas bukan bukan sekadar memperjuangkan nasib individu anggota DPR yang terlibat menerima aliran dana korupsi e-KTP, tetapi alat yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk melindungi diri dari jerat hukum KPK. Inilah yang diduga kuat melatarbelakangi Pansus KPK tetap bisa jalan walau cacat hukum karena hanya dibentuk oleh 7 dan 10 fraksi yang ada di DPR.

Pada tingkat awal yakni pada tingkat usul menggunakan hak angket, peran masing-masing individu anggota DPR memang masih mendominasi. Karena hak mengusulkan angket memang merupakan hak individu anggota DPR sebagaimana diatur oleh UU No 17 Tahun 2014, Pasal 199 ayat (1) berbunyi, Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

Demikian juga saat pengambilan keputusan di tingkat paripurna, peran individu anggora DPR masih dominan, karena pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ditentukan oleh individu anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (3) berbunyi, Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Karena itu pula paripurna pengambilan keputusan menerima atau menolak hak angket, suasana sidang penuh pedebatan, bahkan ada yang walk-out karena tidak setuju. Individu anggota DPR yang tidak menerima,aliran dana e-KTP, merasa tidak perlu usul hak angket, sementara yang menerima, berjuang agar paripurna menyetujui.

Peran individu angota DPR berubah ketika usul hak angket yang disetujui paripurna, masuk ke tahap pembentukan panitia khusus hak angket  atau Pansus Angket. Dalam hal ini, yang menentukan bukan lagi individu anggota DPR melainkan fraksi-fraksi yang ada di DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (2) berbunyi, Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Pada titik ini yang mengambil peran bukan lagi individu anggota DPR, melainkan fraksi. Fraksi itu sendiri adalah perpanjangan tangan partai di DPR. Sehingga sikap fraksi sudah barang tentu sama dan sebangun dengan sikap partai. Yang dimaksud dengan partai dalam hal ini tentu saja DPP termasuk ketua umum. Berdasarkan hal ini, maka pembentukan Pansus KPK itu adalah kebijakan pimpinan partai politik melalui fraksi yang merupakan perpanjangan partai di DPR.

Tiga Skenario

Dalam perspektif ini, diperkirakan akan ada tiga skenario yang kemungkinan menjadi muara Pansus KPK. Tiga skenario ini dilandaskan pada tingkat kekhawatiran partai yang berbeda antara satu partai dengan partai lain.

Dalam kasus e-KTP semua anggota Komisi II disebutkan oleh Jaksa KPK ikut menerima aliran dana e-KTP. Komisi II itu sendiri berisi semua anggata fraksi. Ini berarti semua anggota partai ikut menerima  aliran dana korupsi proyek e-KTP.

Walau semua anggota partai ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP, tetapi tidak semua partai memberikan penyikapan yang sama.

Ada partai yang membiarkan atau malah medukung KPK mengusut dan menghukum anggotanya yang bermasalah dengan kasus e-KTP.

Ada pula partai yang memiliki kekhawatiran secara wajar terhadap KPK. Partai ini mungkin ingin membela anggotanya yang tersangkut kasus korupsi e-KTP, tetapi demi kepentingan negara yang lebih besar, maka partai membiarkan saja anggotanya yang bermasalah dengan hukum itu untuk menjalani proses hukum di KPK.

Ada juga partai yang membela anggotanya yang tersangkut kasus e-KTP.

Namun demikian, produk Pansus KPK tidak hanya menyangkut orang-orang yang terkena kasus e-KTP, tetapi juga menyangkut semua kasus yang sedang diusut, atau kasus yang akan diusut KPK.

Seperti diketahui dari 10 fraksi yang ada di DOR, hanya 7 fraksi yang mengirim anggota untuk membentuk Pansus KPK, yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PPP, PDIP, PAN, Nasdem, Hanura.  Sementara fraksi lain menolak, yakni Fraksi PKS, PKB dan Demokrat.

Tujuh fraksi yang mengirim perwakilannya membentuk Pansus KPK tidak berarti karena ingin membela anggotanya yang tersangkut kasus e-KTP. Tidak tertutup kemungkinan mereka membonceng Pansus KPK untuk “mengamankan” kasus lain yan sedang atau akan diusut oleh KPK.

Demikian juga tiga fraksi yang menolak mengirim perwakilannya membentuk Pansus KPK, tidak berarti indikasi sikap mereka yang membiarkan saja anggotanya berjuang sendiri membela dirinya, dan membiarkan kasus lain di luar kasus e-KTP diusut oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan mereka sengaja tidak mengirim anggotanya membentuk Pansus KPK, karena sangat tahu, Pansus KPK pasti terbentuk, dan oleh sebab itu kasus mereka di luar kasus e-KTP dengan sendirinya akan terperjuangkan bila Pansus KPK misalnya berhasil melemahkan atau membubarkan KPK.

Kasus partai di luar kasus e-KTP juga berbeda antara satu partai dengan partai lain. Ada yang kasusnya sangat mendasar karena terkait, misalnya dengan orang yang menjadi inti partai dan oleh sebab itu akan berdampak luas terhadap perjalanan partai ke depan. Ada juga yang menyangkut  orang penting partai tetapi tidak berdampak secara luas.

Berdasarkan ini, maka setelah Setya Novanto jadi tersangka, Pansus KPK kemungkinan akan bermuara tiga skenario. Pertama, Pansus KPK akan bubar. Agar elegan, paripurna menyatakan menolak laporan Pansus KPK, dengan alasan meragukan hasil penyelidikan yang dilakukan Pansus KPK yang tidak seperti yang diharapkan karena terhambat memanggil orang yang ingin diselidiki seperti Miaryam S Haryani.

Kedua, Pansus KPK diambangkan. Terkait hal ini, Paripurna DPR bisa saja mengalaskan argumennya pada status Ketua DPR Setya Novanto yang ditetapkan jadi tersangka sehingga kerja Pansus KPK belum maksimal.

Skenario ketiga adalah, Pansus KPK terus berjalan dan paripurna mengeluarkan rekomendasi yang mengarah pada upaya pelemahan atau malah pembubaran KPK.

Pansus KPK resmi terbentuk pada rapat paripurna tanggal 30 Mei 2017. Waktu yang diberikan UU MD3 untuk Pansus KPk adalah 60 hari. Dalam UU MD3 tidak disebutkan 60 hari itu adalah 60 hari kerja. Karena tidak disebutkan 60 hari kerja, maka 60 hari itu dihitung sesuai perhitungan kalender. Ini berarti, Pansus KPK sudah harus melaporkan hasil penyelidikannya pada paripurna yang harus digelar tanggal 30 Juli 2017 atau 1 Agustus 2017.

Skenario mana yang akan dipilih paripurna DPR?

Ditilik dari kasus-kasus yang mengendap di KPK seperti kasus BLBI, Century dan lainnya, maka paripurna DPR diperkirakan akan melanjutkan misi Pansus KPK.

Setya Novanto sendiri tentunya akan menggunakan sisa pengaruhnya untuk melanjutkan misi Pansus KPK, karena dengan itu dia masih memiliki peluang bebas atau setidaknya memperoleh keringanan hukuman.

Skenario melanjutkan misi Pansus KPK juga lebih masuk akal, karena  yang betul betul menginginkan KPK adalah rakyat. Sementara partai partai dinilai kurang menyukai KPK mengingat kasus-kasus yang ditangani KPK banyak yang terkait dengan korupsi yang dilakukan fungsionaris partai politik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here