Ini Tugas Prabowo, KPU dan MK

0
45
Foto:Berita Satu

PASANGAN  Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah memutuskan untuk mengugat hasil penetapan suara Pemilu Presiden 2019 oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi. Selasa dini hari kemarin (21/05), KPU telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilu Presiden sesudah KPU menyelesaikan seluruh rekapitulasi 34 provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Jumlah itu melampaui perolehan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang hanya 68.650.239 suara atau 44,50% dari total suara sah nasional.

Hasil itulah yang digugat Prabowo-Sandi. Itu adalah jalan terbaik yang secara konstiotusional harus ditempuh pasangan calon presiden-wakil presiden yang tidak puas dengan penetapan penghitungan suara. Sikap Prabowo-Sandi itu mengakhiri wacana sebelumnya dari kubu Capres 02 yang tidak akan mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara (PHPU) ke MK.

Sekali lagi ini adalah langkah terbaik. Seperti kita bahas sebelumnya, tidak menggugat kekalahan sama artinya dengan memberikan kemenangan tanpa gugatan kepada pihak lawan. Tidak hadir di pertandingan akhir sama artinya dengan menyerahkan kemenangan secara walk-over (W.O) kepada lawan.

Pengumuman penghitungan suara oleh KPU itu belumlah akhir dari segalanya. Masih ada kesempatan terakhir untuk membatalkan, yakni di MK.

Setelah melalui “pertandingan” di arena kampanye, di wacana publik, dan tempat pemungutan suara (TPS), pasangan pemenang yang ditetapkan baru berada –meminjam istilah bulutangkis—di tahap “match point”, artinya pemenang masih perlu satu poin lagi untuk memenangkan pertandingan. Nah, poin terakhir itu ada di MK.

Kalau Prabowo-Sandi bisa merebut angka di set terakhir itu, maka bukan tak mungkin akan ada “deuce”, perebutan angka tambahan untuk menentukan pemenang.

Itulah pentingnya gugatan ke MK. Ini prosedur konstitusional yang wajib dilalui. Gugatan ke MK jangan dipahami sebagai sikap tidak menerima kekalahan atau wujud ambisi meraih kekuasaan, tetapi justru harus dilihat dalam cara berpikir yang lebih dewasa: Bahwa ini langkah konstiotusional untuk melahirkan hasil pemilu yang kuat, legitimated, dan bersih dari purbasangka.

Kita mengapresiasi gugatan Prabowo-Sandi, dan kita juga memuji sikap partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang menghargai langkah Prabowo-Sandi tersebut.

Maka Prabowo-Sandi kini menjadi pemeran utama. Sebagai penggugat mereka terikat pada asas actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Artinya beban pembuktian atas suara yang diperselisihkan karena kecurangan itu berada di pihak Prabowo-Sandi. 

Tidak mudah memang membuktikan gugatan itu. Secara matematis, Prabowo-Sandi harus menghadirkan bukti kecurangan atas setengah plus satu dari selisih suaranya dengan Jokowi-Ma’ruf. Jika selisihnya 16.957.123 suara, maka harus dibuktikan kekeliruan sebanyak 8.478.562 suara.

Tapi inilah kesempatan bagi Prabowo-Sandi untuk menunjukkan bahwa klaim kecurangan yang selama ini gencar mereka suarakan bukanlah isapan jempol belaka. Kecurangan yang benar-benar berlandaskan bukti yang akurat dan relevan, bukan semata asumsi. Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tentu paham apa saja yang harus disiapkan. Pengalaman mereka melalukan gugatan serupa di tahun 2014 mesti menjadi pelajaran.

Pihak KPU selaku tergugat tentu juga harus menjawab dengan bukti-bukti yang sahih pula. Mereka memang punya hak untuk membantah semua yang dituduhkan, sesuai asas exculpatory evidence. Tetapi, jawaban KPU terhadap gugatan Prabowo-Sandi jangan ditempatkan dalam perspektif membela diri, tetapi jauh lebih luhur dari itu, yakni menemukan kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini amat sangat penting, karena yang dipertaruhkan di sini bukan tahta calon presiden, tapi suara rakyat sang pemilik kedaulatan negara ini.

Singkatnya kedua pihak mesti sama-sama memerankan diri sebagai pengawal kedaulatan suara rakyat.

Peran yang sama juga mesti dimainkan para hakim MK. Mereka hendaknya bukan sekadar menghitung apakah suara yang digugat bisa mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden. Sebab kalau itu yang dilakukan, MK seperti sering menjadi anekdot selama ini, hanyalah menjadi “mahkamah kalkulasi”.

Selain menghasilkan keputusan dari sisi kuantitatif berupa selisih suara, MK juga mesti menyentuh wilayah kualitatif: Benarkah ada kecurangan pemilu atau tidak?

Jika MK menemukan bahwa secara kuantitatif gugatan Prabowo tidak bisa mempengaruhi hasil pemilu, MK jangan berhenti sampai di situ. Tapi harus melanjutkan pemeriksaan ke sisi kualitatif. Substansinya juga terletak di situ.

Jika gugatan Prabowo dinyatakan ditolak, maka kemenangan berada di tangan Jokowi. Kemenangan Jokowi ini harus diberi arti yang substansial, bukan kemenangan kuantitatif tapi juga kualitatif. Tak akan ada marwah dalam jabatan presiden yang hanya menang secara kuantitatif berupa keunggulan perolehan suara, kalau tidak disertai kemenangan kualitatif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here