Ini yang Harus Dipelajari Sampai ke Negeri China

0
236

TUNTUTLAH ilmu walau sampai ke Negeri China. Kabarnya kalimat itu sebuah hadits Nabi Muhammad SAW, namun para ahli hadits menyimpulkan hadits tersebut lemah (dhaif). Kita tak hendak masuk ke perdebatan ilmu Musthalahul Hadits, suatu cabang ilmu Islam yang memverifikasi validitas hadits Nabi. Tetapi, banyak hal dari Negeri Tirai Bambu itu yang memang layak dipelajari.

Perkembangan terbaru adalah perubahan konstitusi negara itu yang disahkan dalam Kongres Nasional Rakyat China tentang penghapusan masa jabatan Presiden China yang sebelumnya ditetapkan 10 tahun. Padahal sejak dekade 1990-an China sudah menerapkan periodesasi masa jabatan Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya dengan didampingi seorang calon penerusnya.

Di antara 2.964 pemberi suara dalam Kongres Rakyat Nasional China, Minggu (11/3) kemarin, hanya 2 suara menolak dan 3 abstain tentang penghapusan masa jabatan Presiden China yang sebelumnya ditetapkan 10 tahun. Artinya, Presiden China Xi Jinping bisa menjadi Presiden China seumur hidup, melewati masa jabatannya akan berakhir pada 2023. (Baca: https://nusantara.news/masa-jabatan-dihapus-xi-presiden-china-seumur-hidup/)

Dipahami dengan kacamata demokrasi, keputusan RRC ini bisa jadi merupakan langkah mundur. Sebab kalau Xi Jinping berkuasa sampai maut menjemput, praktis tertutuplah sudah peluang tokoh lain untuk duduk sebagai orang nomor satu di Beijing.

Itu sebabnya berbagai media Barat langsung menulis berita-berita yang insinuatif dengan mengutip aktivis penganjur demokrasi di China bahwa keputusan itu merupakan titik awal kehancuran negeri besar itu.

Dari kacamata demokrasi bisa jadi demikian. Tapi, di mata mayoritas anggota Kongres Nasional Rakyat China, tidak begitu kesimpulannya. Kalimat paling mendasar diucapkan oleh Yuan Weixia, anggota Kongres  dari Provinsi Hubei. Menurutnya, Presiden Xi Jinping telah menunjukkan arah yang benar dalam pembangunan negaranya. “Jika Anda telah menemukan jalan yang benar, mengapa harus berubah?” ucapnya.

Fakta memang menunjukkan bahwa China mengalami kemajuan ekonomi yang menakjubkan sejak era Deng Xiaoping yang melakukan reformasi ekonomi pada 1979 dan mengubah kebijakan ekonomi terpimpin menjadi ekonomi pasar. Sejak itu, ekonomi China tumbuh sekitar 8-10 persen setahun selama empat dasawarsa terakhir.

Kini negara dengan  perekonomian terbesar kedua di dunia ini menjadi pemasok produk terbanyak ke seluruh muka bumi. Menurut Bank Dunia, tahun 2016 nilai ekspor China yang mencapai US$2,09 triliun adalah yang terbesar di dunia, jauh di atas Amerika Serikat di posisi kedua dengan $1,45 triliun. Industri keuangan China juga berkibar. Dari 10 bank terbesar di dunia, peringkat pertama sampai keempat ditempati oleh bank dari China.

Problem memang ada. Organ resmi Partai Komunis China, Harian Rakyat sering melaporkan tentang jurang kaya miskin yang semakin melebar dan angkanya terus meningkat rata-rata di atas 0,47 persen. Korupsi juga sukar dihilangkan, meski pemberantasannya dilakukan sangat keras, termasuk dengan menghukum mati koruptor.

Sejak Xi Jinping menjabat sebagai Presiden China pada 14 Maret 2013, dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi. Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), komisi disiplin internal tertinggi Partai Komunis China (PKC), menyampaikan sejak 2013 sekitar 1,34 juta pejabat dihukum dalam program antikorupsi Presiden Xi Jinping.

Cara Xi Jinping memimpin China dianggap tepat oleh anggota Kongres. Sehingga semua mendukung Xi memimpin seumur hidup dengan cara mengubah konstitusi. Tak peduli apa kata dunia bahwa cara itu membunuh demokrasi. Mereka berdiri dengan kepala tegak. “Jika Anda telah menemukan jalan yang benar, mengapa harus berubah?”

Substansi paling penting dipelajari dari kejadian di China itu adalah betapa mereka berdiri dengan kepala tegak setelah memutuskan suatu cara membangun negara. Demokrasi, atau sistem apa pun, hanya sebagai “jalan” mencapai tujuan.

Kalau memang harus menuntut ilmu sampai ke negeri China, inilah pelajaran penting yang harus diamalkan: Rasa percaya diri atas suatu pilihan.

Soal demokrasi misalnya, kita sudah punya cara sendiri, yakni musyawarah, yang diformulasi dalam Sila Keempat Pancasila. Inilah mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis yang bersumber dari cerlang budaya Indonesia. Demokrasi Indonesia, ya, musyawarah. Keputusan tertinggi, ya, kesepakatan.

Tetapi, beberapa waktu lalu ada hasil survei dari MPR, bahwa 96% responden mengatakan praktek musyawarah sudah melemah. Penyebabnya jelas, karena keputusan diambil tidak dengan prinsip musyawarah, namun dengan dasar one man one vote.

Mengapa itu terjadi? Tak lain karena kita tak cukup punya rasa percaya diri atas suatu pilihan. Praktek kenegaraan kita selama ini sengaja mematikan tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat itu.

Kesengajaan mematikan tradisi itulah inti persoalan. Sebab, ini bersumber dari sikap mental bangsa yang mudah terpesona pada semua yang diintroduksi Barat.

Karena mental yang mudah silau pada dunia luar, kita menerapkan demokrasi yang bukan kita punya. Kita tidak memperdebatkan mana yang lebih baik, tetapi yang kita prihatinkan adalah mental kerdil tadi. Inilah persoalan terbesar bangsa kita. Akibatnya kita memandang dunia luar sebagai superior.

Sehebat apa pun ideologi suatu bangsa, tetapi kalau anak bangsa itu dihinggapi inferioritas mental yang akut, mustahil bangsa itu bisa berdiri dengan kepala tegak di hadapan bangsa lain.

Jadi, dalam soal ini kita memang harus menuntut ilmu sampai ke Negeri China.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here