Ini yang Harus Ditiru Pejabat Kita

0
146

TERSEBUTLAH nama Ahn Hee-Jung, Gubernur Provinsi Chungcheong Selatan di Korsel. Kemarin dia mengundurkan diri dari jabatannya setelah dituduh telah memperkosa sekretarisnya.  Ahn mundur begitu saja, tanpa dipaksa mundur. Akhir bulan lalu, 23 Februari 2018, Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce juga meletakkan jabatan bergengsi itu, gara-gara kisah perselingkuhannya dengan salah satu stafnya terungkap ke publik.

Kedua politisi di dua negara berbeda itu juga tak membantah apakah tuduhan kepada dirinya itu benar atau tidak. Barangkali saja benar, karena tingkat kesadaran hukum dan sistem pembuktian di negara mereka sudah sedemikian maju, sehingga tak akan ada orang yang berani menuduh jika tidak memiliki bukti kuat.

Apa pun, kendati secara moral pribadi barangkali mereka telah melakukan kelancungan, secara moral politik dan hukum mereka bersikap ksatria. Keduanya tahu benar konsekuensi. Mereka sangat paham makna pepatah tangan mencencang bahu memikul.

Ada pula teladan luar biasa dari Menteri Negara untuk Departemen Pembangunan Internasional Inggris, Michael Bates, akhir Januari silam. Dia mengundurkan diri dari jabatannya hanya gara-gara terlambat satu menit untuk menghadiri rapat di parlemen.

Sikap moral politik dan hukum inilah yang mestinya menjadi teladan bagi pejabat di negeri kita. Di sini, pejabat yang terkena tuduhan pelanggaran etika, moral dan hukum, seperti tidak kenal kata menyerah. Maju terus pantang mundur. Tuduhan sekuat apa pun, bahkan dilengkapi dengan foto-foto yang sukar dibantah, tidak cukup untuk memantik rasa malu pejabat kita untuk menyatakan diri tak pantas memikul jabatan publik yang diembannya.

Berapa banyak pejabat kita yang didera isu kelancungan akhlak seksual seperti Ahn atau Joyce tadi. Baik yang mereka lakukan sebagai pribadi, atau justru dengan menggunakan kedudukannya. Saking banyaknya pelanggaran moral seks dengan memanfaatkan kekuasaan, KPK bahkan mengeluarkan istilah “gratifikasi seksual”. Istilah itu tentu tak akan muncul jika hanya menyangkut satu-dua kejadian. Suatu istilah yang kemudian berlaku umum tentu lahir dari fenomena yang massif. Fenomena bahwa akselerasi ekonomi atau politik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas, kapabilitas dan kualitas semata, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh transaksi haram yang primitif.

Meski begitu, belum pernah sejarah negeri ini mencatat ada pejabat publik yang mundur karena kelancungan akhlak mereka diketahui orang banyak. Mereka justru balik menyerang atau membela diri dengan berbagai skenario victimisasi: Pembunuhan karakter, kampanye hitam, dan sebagainya untuk mencitrakan dirinya sebagai korban.

Padahal, kelancungan akhlak seksual bisa dikatakan sebagai puncak dari kelancungan moral seseorang. Jika seseorang lancung di soal ini, hampir bisa disimpulkan dia akan lancung pula di perkara lain, atau setidaknya akan mudah baginya melakukan pelanggaran di bidang berbeda.

Itu soal sikap moral politik dan moral hukum para pejabat publik yang mestinya menjadi cermin bagi pejabat publik di Indonesia.

Jangankan untuk mengaku bersalah atas pelanggaran moral, para pejabat kita yang sudah terbukti melanggar hukum pun tak ada yang merasa salah. Coba saja perhatikan lagak-lagunya pejabat publik yang digelandang KPK: Mereka justru menebar senyum, melambaikan tangan, mengacungkan jempol atau dua jari simbol “victory” di depan kamera wartawan, dan dengan lantang menyatakan dirinya korban unfair justice.

Bangsa ini harus membuka wacana tentang bagaimana menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran moral seperti ini. Sebab, sanksi terhadap pejabat publik yang melakukan pelanggaran hukum sudah ada mekanisme untuk memberhentikan mereka dari jabatan. Sementara kita belum memiliki prosedur legal administratif untuk menyudahi kekuasaan pejabat yang bermoral lancung dan beretika buruk.

Padahal, jabatan publik semestinya diisi oleh orang-orang yang konsisten dengan etika moral yang tidak diatur secara tertulis, namun menjadi bagian substansial dari nilai-nilai idealistik masyarakat. Sebab, kalau pejabat publik mempunyai kualifikasi seperti itu, pelanggaran hukum niscaya tidak akan mewabah seperti sekarang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here