Ini yang Perlu Diketahui tentang Kebijakan “Muslim Ban”

0
383
sumber: mashable.com

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu Executive Order yang ditandatangani Presiden Amerika Donald Trump adalah larangan masuknya warga dari 7 negara yang mayoritas penduduknya muslim. Muncul istilah “Muslim ban”, karena pada umumnya imigran yang tidak dapat masuk ke wilayah AS adalah muslim. Apa dan bagaimana sebenarnya kebijakan “Muslim ban”? Berikut penjelasannya:

Apakah executive order itu?

Executive order adalah perintah resmi presiden Amerika Serikat bagi instansi pemerintah tentang bagaimana menggunakan sumber daya mereka. Dalam kasus “Muslim ban” (larangan Muslim) Trump melarang warga dari 7 negara mayoritas Muslim untuk memasuki AS dalam jangka waktu 90 hari.

Perintah ini juga menunda sistem pengaturan bagi pengungsi AS untuk jangka waktu 120 hari. Trump mengatakan ini adalah “pemeriksaan ekstrim” sebuah sistem yang membantu “mencegah teroris Islam radikal dari luar AS”.

Negara mana saja yang terpengaruh?

Order sendiri tidak menyebut nama negara-negara yang warganya dilarang masuk AS. Tapi, hal itu mengacu pada UU yang berlaku untuk 7 negara mayoritas Muslim. Yaitu Suriah, Iran, Sudan, Libya, Somalia, Yaman dan Irak, juga termasuk warga negara ganda yang salah satunya dari negara tersebut.

Kategori visa tertentu, seperti bagi diplomat, dibebaskan, juga bagi para pemegang green card. Kartu hijau ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam perintah eksekutif. Menhan AS John Kelly mengatakan dalam sebuah pernyataan, orang-orang dari 7 negara yang memegang green card sebagai warga AS tetap bisa masuk kembali ke AS setelah melewati pemeriksaan.

Larangan (yang katanya untuk mencegah terorisme) tidak berlaku bagi warga kebangsaan yang justru orang-orangnya pernah melakukan serangan 9/11, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Mesir.

Bagaimana pengaruhnya terhadap pengungsi?

Larangan itu menunda program pengungsi Suriah ke AS, dimana telah diterima sekitar 12.486 orang Suriah pada tahun 2016. Larangan ini juga memberi pilihan bagi AS untuk lebih menerima pengungsi Kristen dari Timur Tengah ketimbang Muslim. Selain itu, akan mengurangi jumlah total pengungsi yang diizinkan masuk pada tahun 2017 dari 110.000 menjadi hanya 50.000.

Apakah executive order mengikat secara hukum?

Executive order mengikat secara hukum dan dicatat dalam Daftar Federal. Tapi dapat dilakukan tinjauan hukum-menurut New York Times, order “Muslim ban” adalah ilegal, karena UU Imigrasi dan Kewarganegaraan tahun 1965 melarang semua diskriminasi terhadap imigran atas dasar kebangsaan.

Apa yang mungkin terjadi selanjutnya?

Pihak yang memprotes executive order ini akan menentang perintah presiden Trump lewat jalur hukum, karena dianggap melanggar UU Amerika amandemen pertama soal kebebasan beragama. [ ] sumber: The Telegraph

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here