Ini yang Perlu Diketahui tentang Pemilu Belanda

0
1088
Foto: Bloomberg

Nusantara.news – Tidak seperti sebelumnya, Pemilihan Umum (Pemilu) Belanda yang berlangsung hari ini (15 Maret 2017) menjadi sorotan dunia. Selain karena adanya calon Perdana Menteri dari partai sayap kanan yang berhaluan ekstrem, anti-Islam dan anti-imigran Geert Wilders, Pemilu Belanda kali ini juga disebut-sebut oleh media  internasional sebagai bellwether atau ‘pemimpin biri-biri’ bagi masa depan politik Eropa, karena Belanda mengawali serangkaian Pemilu di Eropa, terlepas bahwa Belanda memiliki budaya politik yang spesifik.

Geert Wilders, tokoh populis sayap kanan dari Partai untuk Kebebasan (PVV) sempat diunggulkan dan punya kans untuk meraih kepemimpinan di Belanda, setidaknya hingga akhir Februari lalu PVV dalam sejumlah jajak pendapat saat itu berpotensi meraih 30 kursi dari 150 kursi di parlemen Belanda. Tapi menjelang Pemilu elektabilitas PVV melorot.

Kemunculan sosok Wilders yang proteksionis dianggap oleh publik Belanda sebagai personifikasi Donald Trump yang telah memenangkan Pemilu di Amerika Serikat November tahun lalu. Wilders dijuluki “Trump-nya Belanda”.

Pesaing terberat Wilders tentu saja petahana Mark Rutte dari Partai Kebebasan dan Demokrasi (VVD), partai Rutte diprediksi bakal menjadi peraih kursi terbanyak di parlemen Belanda.

Inilah beberapa hal yang perlu diketahui tentang Pemilu Belanda:

  1. Tidak ada kemenangan secara mutlak dalam Pemilu Belanda

Tema dominan dalam pemilu Belanda dan hampir semua pemilu di Barat sejak Brexit di Inggris dan kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat tahun 2016 adalah populisme dan memerangi status quo atau establishment.

Di luar fakta kemenangan suara populisme dalam referendum Brexit dan Donald Trump, dimana dapat dilihat di satu sisi kemenangan kelompok populis dan pada sisi lain kekalahan establish, pemilu Belanda agak berbeda. Pemilu Belanda berjalan berdasarkan sistem pemilu yang paling proporsional di dunia, dalam sejarahnya tidak akan ada pemenang dengan jumlah dominan, begitu pun dengan jumlah yang kalah, baik secara absolut maupun relatif. Selain itu, pemenang dalam pemilu tidak akan mendominasi perolehan kursi di parlemen, paling tinggi hanya 20%.

  1. Pemilu Belanda bukan referendum Uni Eropa

Pekan lalu, muncul demonstrasi pro-Uni Eropa di sejumlah kota besar di seluruh Eropa, terutama di Jerman. Banyak demonstran melalui spanduk meminta Belanda tetap tinggal di Uni Eropa. Mereka mungkin telah salah paham karena mendapat informasi dari media-media internasional yang secara terbuka berspekulasi tentang kemungkinan terjadinya “Nexit” (Netherland Exit) atau Belanda keluar dari Uni Eropa jika partai sayap kanan PVV besutan Geert Wilders memenangi Pemilu Belanda.

Jika PVV menang sekalipun, belum ada dukungan untuk ‘Nexit’ dari pihak-pihak lain. Demikian pula, hampir tidak ada dukungan untuk Belanda menarik diri dari zona Eropa di kalangan partai politik dan penduduk Belanda.

  1. Pemilu Belanda bukan pemilu presiden

Media internasional menyoroti pemilu Belanda seolah-olah head to head antara PM Mark Rutte dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) dan Geerts Wilder tokoh sayap kanan dari PVV, agar seolah-olah pertarungan ini antara populisme dan status quo/establishment.

Rutte di kalangan media Belanda dianggap satu-satunya harapan untuk mencegah kemenangan populis. Tapi bagaimana pun, ini tidak relevan dengan sistem pemilu Belanda yang menerapkan pemilihan parlemen, bukan memilih presiden atau perdana menteri. Tidak ada jaminan, partai pemenang pemilu di Belanda, pemimpinnya otomatis menjadi perdana menteri.

Dalam sistem parlementer pemerintah perlu dukungan dari mayoritas di parlemen, dan dukungan itu tidak harus dari partai terbesar. Dalam jajak pendapat, perolehan suara VVD dan PVV hanya antara 30 hingga 35%.

Geert Wilders dan Mark Rutte
  1. Partisipasi pemilih

Yang mengejutkan tentang Pemilu Belanda, adalah bahwa empat hari sebelum hari pemilihan, mayoritas penduduk Belanda (54%) belum menentukan partai mana yang akan mereka pilih. Sebagian besar punya dua atau tiga pilihan partai, tapi 15% dari mereka belum menentukan partai apa pun.

Jumlah ini ini dapat dilihat dalam berbagai sudut pandang. Setidaknya, hal ini menunjukkan  banyaknya suara mengambang (swing voters) yang bisa diarahkan untuk 28 partai yang bertarung dalam pemilu. Tapi bisa juga dilihat sebagai indikasi bahwa tingkat partisipasi pemilih relatif rendah.

  1. Isu yang tidak sesuai

Salah satu alasan utama kurangnya partisipasi politik warga Belanda bisa jadi karena ketidaksesuaian antara isu yang menjadi kebutuhan warga Belanda dengan isu yang diangkat partai politik. Sejak awal abad ke-21 kampanye politik Belanda didominasi oleh tiga i (imigrasi, integrasi dan Islam), dan pada pemilu kali ini juga sama saja.

Isu-isu tersebut paradoks dengan kebutuhan mayoritas warga Belanda, yang berkaitan dengan Pertama, masalah zorg (perawatan) dan biaya kesehatan yang terjangkau, padahal ini adalah perhatian utama pemilih dari empat partai besar, termasuk 3 partai sayap kanan yang paling getol dengan isu tiga i: PVV, VVD, dan partai Kristen Demokrat (CDA).

Kedua, masalah jaminan sosial;  ketiga memerangi terorisme; dan keempat penambahan anggaran pendidikan. Masalah pengungsi hanya menempati urutan ke-19 sebagai isu penting di Belanda. [] (Bloomberg)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here