Inikah Cawapres Jokowi di Pilpres 2019?

0
420

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi diusung oleh PDIP sebagai capres di Pemilu 2019 dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ketiga di Bali, Jumat (23/2/2018). Sebelumnya, deklarasi dukungan pencapresan Jokowi telah diberikan empat partai lain, seperti Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura. Dengan dukungan PDIP dan koalisi jumbonya, modal politik Jokowi menuju RI-1 untuk yang kedua kalinya semakin super.

Karena itu, kini Jokowi ibarat pria idaman bagi partai-partai politik yang berharap bisa mendampinginya di pesta demokrasi 2019. Sebagai pria idaman, Jokowi tentu saja amat leluasa mematok kriteria siapa cawapres yang dipilihnya. Untuk melengkapi kekurangannya, dia mungkin ingin cawapres yang ahli ekonomi, representasi umat Islam, dari luar Jawa, atau yang berlatar militer. Dia juga bebas untuk memilih dari pihak seberang sekalipun, sebab dengan itu potensi keterbelahan bangsa akibat seteru abadi di pilpres 2014 bisa diakhiri.

Jika Jokowi ingin cawapresnya ahli ekonomi, nama yang tersiar di publik ada Sri Mulyani bahkan Rizal Ramli. Dengan potret ekonomi yang buruk di era pemerintahannya, maka pilihan cawapres yang mampu menata perekonomian nasional cukup beralasan. Jokowi tinggal pilih: Sri Mulyani yang berwatak liberal kapitalistik, atau Rizal Ramli yang cenderung ekonomi kerakyatan. Keduanya berpotensi didukung Amerika Serikat sehingga pendulum ekonomi RI yang condong ke Cina akan kembali bergeser ke negeri Paman Sam.

Namun, rekam jejak Sri Mulyani sebagai orang yang pernah menjadi petinggi di lembaga pemberi utang (IMF dan World Bank), bisa mencemaskan kemandirian ekonomi sebagaimana didengungkan Jokowi lewat ‘Trisakti’ (berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan). Jika cawapres Sri Mulyani, bisa jadi akan memberikan “karpet merah” bagi penumpukan utang dari negara-negara dan lembaga pemberi utang, serta  kemungkinan besar negara akan dikelola serupa pasar (korporasi). Di sisi yang lain, selama menjadi Menkeu di era Jokowi, menteri yang katanya terbaik dunia ini, juga tak mampu melepaskan perekonomian dari belenggu kesenjangan, utang, dan ganasnya investasi asing.

Sedangkan Rizal Ramli, besar peluangnya ditolak Jokowi. Sebab selain pernah dipecat dari kabinet Jokowi karena dianggap tak sehaluan, manuvernya kurang disukai penguasa saat ini terutama soal “kepretannya” pada kasus Pelindo 2, proyek reklamasi, hingga kebijakan aneka pajak.

Tinggalkan Sri Mulyani dan Rizal Ramli. Jokowi barangkali bisa memilih tokoh yang didukung Islam politik (termasuk kelompok 212). Di antaranya ada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Drama politik sepanjang satu tahun terakhir sejak Pilkada DKI memberi pelajaran berharga bagi Jokowi soal pentingnya menjinakkan aspirasi kelompok Islam politik. Untuk urusan ini, Aher yang paling potensial. Sebab, selain sebagai kepala daerah berprestasi dan sosok pemimpin di kantong suara terbesar (Jabar) di Indonesia, dia pun tergolong tokoh yang akomodatif.

Tak hanya itu, dengan memilih cawapres dari Islam politik, mesin politik mereka dikenal militan, ideologis, dan loyal. Peluang ini tentu akan meringankan kerja politik Jokowi di pilpres 2019. Di saat bersamaan, tudingan anti-Islam, isu komunis, dan kriminalisasi ulama yang dialamatkan pada pemerintahan Jokowi, sedikit banyak dapat dipupus.

Sementara Anies yang sejak awal kampanye berkomitmen untuk menunaikan amanah gubernur ibukota hingga akhir periode, rasanya tak elok bagi reputasi dirinya dan Jokowi sendiri jika ditarik-tarik menjadi cawapres. Pun begitu, dalam politik kemungkinan lain bisa saja terjadi.

Lalu Gatot Nurmantyo? Meski terkesan berseberangan dengan rezim, Gatot bisa jadi salah satu kandidat yang masuk radar Jokowi. Ia tampaknya dibiarkan presiden untuk menaikkan popularitasnya sekaligus mengukur sejauh mana pengaruhnya di kalangan Islam politik. Ingat, langkah Gatot yang memicu kontroversi dan dianggap menaikkan pamornya sendiri hampir semuanya sepengetahuan presiden. Sayangnya, kini namanya cenderung tenggelam setelah tak lagi menjadi panglima.

Namun, tampaknya pilihan Jokowi merangkul cawapres dari Islam politik akan mendapat pertentangan dari partai-partai sekutu, utamanya dari PKB dan PPP. Pun, PDIP selaku “partai utama” Jokowi akan sulit merestui cawapres dari kelompok “oposisi” karena sama saja memberikan “karpet merah” untuk posisi presiden di tahun 2024. Alasan yang sama berlaku bagi kandidat cawapres dari partai lain di luar PDIP. Sebab itu, muncul wacana dari internal PDIP untuk mencalonkan kembali Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres. Motifnya, bukan semata-mata alasan normatif bahwa JK dinilai terbaik selama mendampingi Jokowi, namun yang paling penting: JK aman, tak mungkin merebut tiket RI-1 di 2024.

Jika opsinya JK, tentu secara politik aman bagi PDIP dan memuaskan partai-partai koalisi. Sehingga, mereka tak perlu harus “saling cakar” untuk “berebut” jabatan cawapres. Lebih dari itu, nama JK masih menjadi primadona untuk maju sebagai cawapres pada pilpres 2019 versi lembaga survei. JK dianggap tokoh yang mewakili Islam, luar Jawa, dan menjadi penyeimbang dalam politik nasional. JK juga memiliki catatan bagus dalam menangani konfilk-konflik. Celakanya, JK memutuskan untuk “pensiun” dari jabatan politik dan ingin memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Belum lagi, JK pun terbentur aturan batas maksimal dua periode jabatan wapres.

Jika Jokowi berpasangan dengan Muhaimin Iskandar ataupun Romahurmuziy yang sama-sama warga Nahdliyin, mungkin banyak yang mengira suara NU akan ke Jokowi. Namun faktanya, sejak menjabat sebagai Presiden, nama Jokowi sudah sangat baik di mata NU. Banyak dekat dengan ulama-ulama NU. Padahal, JK, selaku wakilnya, tidak sebegitu dekat dengan kalangan NU dibanding Cak Imin. Jadi, meski bukan Muhaimin Iskandar atau Romi yang nantinya akan dijadikan Wapres oleh Jokowi, mayoritas suara NU di Pilpres 2019 nanti, dapat dipastikan masih dan akan tetap mengalir deras ke Jokowi.

Masih banyak sebenarnya nama-nama cawapres yang bisa dipilih Jokowi. Hanura menyorongkan nama Wiranto sebagai cawapres, PAN menggadang-gadang nama Zulkifli Hasan, Golkar mendukung Airlangga Hartarto jika diminta, dan belakangan Nasdem mewacanakan Surya Paloh sebagai pendamping Jokowi. Tak ketinggalan, dari Partai Demokrat juga ada nama yang santer diplot cawapres, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi.

PDIP secara resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019

Jokowi memang capres yang dicitrakan kuat sekaligus dihadapkan pada banyak pilihan nama dan kriteria cawapres yang diharapkan. Namun, remote control dan pemutus akhir siapa cawapres definitif bukan berada di tangan Jokowi, tapi di bawah titah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Sebagai pria idaman, Jokowi bebas berharap, namun pilihan berada di tangan “induk politiknya”. Pendek kata, Jokowi tersandera oleh Megawati dan para sekutu politiknya sehingga tak leluasa menentukan nama pemilik mobil dinas berplat RI-2 itu.

Karena itu, pada akhirnya Jokowi tak sanggup lagi mengelak ketika harus “dikawinkan secara paksa” dengan nama cawapres dari internal PDIP: antara Budi Gunawan dan Puan Maharani. Sekalipun kedua nama itu bukanlah aset politik yang mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi. Tapi apa boleh buat, sebagai petugas partai, Jokowi terikat fatsun politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here