Inikah Oleh-Oleh Mission Impossible dari Singapura?

0
206
Indonesia harus mendatangkan LNG dari Singapura, padahal Indonesia adalah produsen gas cukup kaya di dunia, sementara Singapura sama sekali tak menghasilkan gas.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi bertandang ke istana Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 6-7 September 2017. Hasilnya, Keppel Offshore and Marine Ltd (Keppel O&M) dan Pavilion Gas bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendistribusikan gas alam cair (liquified natural gas—LNG).

Distribusi LNG ini dinisbahkan untuk pulau-pulau terpencil dan lokasi di Barat Indonesia, seperti Tanjung Pinang dan Natuna. Namun demikian tidak terlalu tegas apa yang dimaksud distribusi LNG dari Singapura tersebut, apakah bisa diartikan impor? Atau hanya distribusi an sich?

Tapi keduanya tetap dalam kategori memasukkan LNG dari Singapura ke Tanjung Pinang, Natuna dan wilayah lainnya.

Pada dasarnya dari pertemuan kedua kepala negara itu mengungkap beberapa fakta. Pertama, sebenarnya agenda besar pertemuan Jokowi-Lee Hsien Loong adalah dalam rangka menghadiri perayaan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

Kedua, melakukan kontrak kesepakatan Head of Agreement (HoA) suplai LNG antara PLN dengan pedagang Singapore yakni Keppel O&M dan Pavilion Gas. Dalam HoA itu, menurut CEO Pavilion Energy and Pavilion Gas, Seah Moon Ming, kedua perusahaan Singapura tersebut akan mengirimkan LNG menggunakan kapal kecil ke terminal LNG terapung dan darat, di mana akan diklasifikasikan dan digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik PLN yang berkapasitas 25 megawatt (MW) sampai 100 MW.

Ketiga, berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia Tahun 2016-2035 yang diluncurkan Kementerian ESDM pada 3 Mei 2017, Indonesia mulai butuh impor gas pada 2019. Artinya, hingga hari ini Indonesia masih merupakan negara net eksporter gas. Sebagai produsen gas raksasa, Indonesia mengekspor gas ke China, Jepang, dan bahkan ke Singapura.

Bagaimana mungkin Indonesia yang kaya gas tapi bisa dikalahkan oleh negara bukan penghasil gas, Indonesia harus mendapat kiriiman LNG dari Singapura. “Ini merupakan aib tata kelola migas nasional,” tulis Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI).

Pada 2019, diperkirakan Indonesia butuh gas impor sebanyak 1.672 MMSCFD, lalu pada 2020 sebesar 1.677 MMSCFD, kemudian 3.552 MMSCFD pada 2025, 3.722 MMSCFD di 2030, meningkat terus sampai 3.548 MMSCFD pada 2035.

Keempat, menurut Yusri, bagaimana mungkin perusahaan trader dari negara yagn tak menghasilkan LNG bisa menjual LNG ke negara yang kaya gas dan bisa menjual LNG lebih murah dari LNG milik negara, KKKS, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk? Lucunya nama Pavilion muncul belakangan, diskusi awal yang resmi hanya nama Keppel O&M.

Menurut Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan, harga pasok LNG dari Singapura dipatok di level US$3,8 per MMBTU. Harga gas awal tahun hingga akhir 2017, diperkirakan pada kisaran US$4 hingga US$6 per MMBTU. Pada 2016 realisasi harga gas malah sempat ke level US$9 per MMBTU dan pada 2017 bisa jatuh hingga ke level US$3,5 per MMBTU.

Kontrak impor

Sebelumnya diberitakan, Pertamina sejak 2014 lalu telah menandatangani kontrak impor gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) sebesar 1,5 juta ton per tahun dari Cheniere Corpus Christi, perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Selain itu, pada April 2017 lalu Pertamina juga sudah menandatangani kontrak impor gas dari ExxonMobil sebanyak 1 juta ton tiap tahun mulai dari 2025 sampai 2045. Kontrak-kontrak pembelian LNG ini dibuat karena diperkirakan Indonesia sudah butuh gas impor mulai 2019.

Tapi ternyata dalam perhitungan terbaru pemerintah, Indonesia tak butuh impor gas pada 2019. Begitu juga pada 2025, kemungkinan tak perlu impor karena ada pasokan gas sangat besar dari Blok Masela.

Tapi Pertamina sudah terlanjur menandatangani kontrak impor, bagaimana solusinya?

Direktur PLN saat menjabat sebagai Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengatakan LNG yang diimpor Pertamina bisa saja dijual lagi ke negara lain yang membutuhkan. Jadi tidak harus untuk kebutuhan dalam negeri.

“Yang jelas Pertamina ini enggak impor hanya untuk Indonesia, dia kan go global. Mereka ada bisnis di berbagai negara. Bisa saja dijual lagi ke Bangladesh atau ke mana,” kata dia.

Bukan impor

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin mengatakan isi HoA yang ditandatanganinya pada 7 September 2017 di Singapura itu tidak ada mengenai impor LNG.

Menurutnya, setidaknya ada tiga poin dalam HoA tersebut. Pertama, penyusunan studi kelayakan yang lebih mendalam terkait distribusi LNG untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna.

Kedua, pembuatan kerangka kerja untuk mendistribusikan LNG dari dalam negeri yang sudah berkontrak dengan PLN ke pembangkit listrik skala kecil di Tanjung Pinang dan Natuna.

Ketiga, pengembangan infrastruktur LNG skala kecil untuk wilayah Tanjung Pinang dan Natuna yang berdekatan Singapura.

Selama melakukan kajian itu, Keppel menawarkan kepada PLN untuk memanfaatkan lokasi terminal LNG di Singapura sebagai hub (pusat kegiatan). Alasannya, lokasi terminal LNG itu berdekatan dengan beberapa lokasi pembangkit berbahan bakar gas yang akan dibangun PLN di wilayah Sumatera.

Menurut Amir, PLN pun tertarik dengan tawaran itu. Harapannya, Biaya Penyediaan Pembangkitan (BPP) di wilayah Sumatera bisa turun.

Terus terang, informasi yang berkembang benar-benar membingungkan. Mendatangkan LNG dari Singapura ke Indonesia tidak dikatakan impor, melainkan distribusi.

Selain itu, sangat ironi, Indonesia sebagai penghasil gas raksasa di dunia, apalagi jika Blok Masela beroperasi, masih harus mendatangkan LNG. Seperti anak ayam yang mati di lumbung padi, harus mencari-cari dari luar sesuatu yang di dalam negeri kita sangat kaya.

Proses ini memang ada unsur asimetris, di awal-awal yang didiskusikan nama Keppel, namun belakangan muncul nama Pavilion. Adakah agenda di belakangnya? Tapi mengapa harga yang dilepas begitu murah?

Menurut sumber di PLN, HoA itu bukan untuk menuju pada transaksi jual beli LNG, melainkan distribusi semata. Tapi keanehan bahwa Indonesia negara kaya gas harus mendatangkan LNG dari Singapura, benar-benar sebuah ironi yang memilukan. Sekaligus menampar wajah Pertamina, KKKS, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) karena selama ini mereka menjual gas kepada PLN kemahalan.

Tapi inilah situasi dimana pemerintah melakukan banyak atraksi kebijakan dan implementasi kebijakan yang sulit difahami. Pada dasarnya rakyat mendukung apabila hasilnya menguntungkan Indonesia, tapi rakyat akan marah kalau distribution engineering ini pada akhirnya merugikan negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here