Inilah Bahaya Rente Ekonomi dari Importasi Pangan

0
54
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengingatkan bahaya rente terhadap importasi pangan.

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia ada surga bagi produk pertanian, sampai-sampai produk pertanian kita diekspor ke manca negara. Tapi itu dulu. Sekarang justru sebaliknya, Indonesia pegiat impor aneka produk pertanian. Apa yang salah dengan kita?

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita telah meloloskan impor berbagai produk pertanian, mulai dari beras, kedelai, jagung, raw sugar, cabai, bawang putih, bawang merah, jeruk,  dan sayuran. Bahkan dalam empat bulan terakhir tepung dan garam mulai langka di sejumlah daerah, isyarat bakal ada  impor lagi untuk tepung dan garam.

Bahkan, belakangan pemerintah juga sudah mengambil kebijakan paling parah sepanjang sejarah, yakni akan mengimpor tenaga kerja asing (baca: China, red) hingga tenaga dosen. Pemerintahan ini benar-benar telah menjadikan ideologi impor dalam pemenuhan kebutuhan nasional, sebuah kebijakan yang sama sekali tidak kreatif.

Meskipun julukan sebagai negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan pangan masyarakat masih ‘perlu’ didatangkan dari luar negeri alias impor. Persoalannya, ketergantungan impor kiat bergeser ke pemenuhan kebtuhan pangan pokok.

Tidak hanya sekadar lonjakan impor gandum yang notabene memang tidak mampu diproduksi di iklim tropis. Namun mulai dari impor gula, kedelai, bawang putih, daging, beras dan lainnya mengalami peningkatan.  Bahkan bahan baku industri makanan pun lebih dari 60% harus dipenuhi dari impor.

Sekalipun sampai akhir 2017 neraca perdagangan sektor pertanian masih mencatat surplus, namun hanya karena berkah sektor perkebunan yang surplus mencapai US$26,7 miliar. Sementara neraca perdagangan tanaman pangan defisit sebesar US$6,23 miliar, hortikultura defisit US$1,79 miliar dan peternakan defisit US$2,74 miliar.

Artinya, sektor pangan bukannya semakin menuju pada kemandirian, justru semakin menyandarkan kecukupan pasokan pangan dari impor. Upaya menjaga stabilitas harga panganlebih didominasi kebijakan importasi, dibandingkan implementasi strategi pembangunan pertanian menuju bangsa mandiri pangan.

Jika kebijakan impor pangan ini tidak bisa diminimalkan, entah kapan cita-cita kemandirian pangan bisa direalisasikan.

Sebagian besar neraca ekspor-impor produk pangan mengalami defisit akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan.

Bersandar pada impor

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati berpendapat, julukan negara agraris yang disematkan pada Indonesia, kontradiksi dengan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sudah terjebak siklus impor pangan.

’’Bayangkan, untuk produk kedelai kita sudah tergantung pada impor hingga 70%, belum lagi jagung, beras, bawang putih dan lainnya,’’ kata Enny di kantornya pagi ini.

Apalagi, menurut Enny, proses impor yang berlangsung penuh dengan ketidakjelasan, bahkan adanya berbagai penyimpangan.

Ini sejalan dengan sembilan temuan BPK terkait pengelolaan tata niaga impor pangan secara gamblang menggambarkan rendahnya validitas data pangan, minim koordinasi dan integrasi data lintas kementerian. Juga ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasi (standard operational procedure–SOP) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

’Dipicu oleh carut-marut data pangan dan disparitas harga internasional versus lokal yang menggiurkan, membuat pemburu rente merajalela dan memanfaatkan berbagai celah yang ada. Pangan menjadi penyumbang besar pembentukan inflasi, sehingga stabilitasnya wajib dijaga. Kenaikan harga pangan akan dengan mudah melemparkan keluaga hampir miskin menjadi rumah tangga miskin, demikian Enny.

Tingginya kontribusi dan peran pangan terhadap inflasi, menjadi penting untuk segera dicari jalan keluarnya. Diperlukan upaya serius dan komprehensif untuk memaksimalkan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri. Acapkali pemerintah justru mengimpor pangan pada saat yang tidak tepat.

’’Kebijakan impor raw sugar misalnya, tidak efektif menjaga stabilitas harga. Karena waktu impor dan struktur pasar yang terbatas pada beberapa importir produsen saja, sehingga menimbulkan moral hazard dan berpotensi memunculkan pemburu rente,” tegas Enny.

Menjelang puasa dan lebaran, stabilisasi harga pangan mutlak diperlukan. Jamak diketahui bahwa lonjakan harga pangan selalu menjadi ritual tahunan, terutama pada momentum puasa atau hari raya keagamaan.

’’Jika operasi pasar sekedar program dan proyek, dapat dipastikan, fenomena liarnya harga pada saat hari raya, tidak akan terelakkan. Instrumen operasi pasar efektif jika mampu mempengaruhi dominasi kepemilikan pasokan dan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat. Artinya diperlukan penguasaan cadangan yang memadai,’’ tutur Enny.

Saat ditanya berapa besaran rente yang diperoleh para pemburu rente terkait impor pangan? Enny tidak menyebut angka secara eksak. Namun ia memberi clue pada impor beras, kalau harga pasar beras dari Thailand dan Vietnam sebesar Rp5.000 per kilogram, lalu ditambah Rp1.000 biaya akomodasi atau 25%, sudah sangat besar.

Dengan kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras sebesar Rp9.000, maka ada marjin sebesar Rp3.000 per kilogram impor beras. Kalau pemerintah merealisasikan impor 500.000 ton beras, maka bisa dihitung berapa marjin dari perburuan rente pada impor beras. Yakni sekitar Rp1,5 triliun.

Sementara mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan ada fee impor beras antara US$20 hingga US$30 per ton. Jika kita impor 500.000 ton, maka fee atas impor beras tersebut mencapai Rp265,50 miliar. Siapakah yang menikmati?

Dampak serba impor

Peneliti Indef, Eko Listiyanto, mengatakan negara dengan ekspor pangan cukup tinggi seperti Thailand dan Vietnam, lebih mampu mengendalikan inflasi pangan nilai tukar mata uangnya.

Sebaliknya, negara dengan impor pangan cukup tinggi akan kesulitan mengendalikan inflasi dan nilai tukar.

Anehnya, menurut Eko, luas areal pertanian Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan Thailand. Namun produktivitas produk pangan Thailand jauh lebih maju dan lebih efektif. Sehingga ada kemungkinan besar sektor pertanian dan perkebunan kita salah kelola.

Hal ini mengakibatkan neraca perdagangan untuk produk hasil pertanian Indonesia sudah mengalami defisit sejak 2007.

Kebijakan impor pangan yang berlebihan hanya membuang-buang devisa.

Mengacu pada negara tetangga yang berhasil swasembada pangan, Thailand berhasil menciptakan stabilitas harga pangan, bahkan berdampak pada stabilitas struktur perekonomiannya. Kebalikannya dengan Indonesia yang belum swasembada pangan, terjadi ketidakstabilan harga pangan dan struktur perekonomian sangat tergantung dengan impor.

Indonesia memang masih melakukan ekspor sektor komoditas, seperti sawit dan minyak sawit, namun pemenuhan produk pangan masih jauh dari swasembada. Malah arus impor semakin deras.

Sebenarnya, menurut Enny, Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada pangan pada era 1980 hingga 1990-an lalu, dampaknya terjadi stabilitas harga pangan yang mantap. Stabilitas ini yang terbukti menimbulkan peningkatan daya saing nasional karena sektor lain ikut tumbuh.

“Hari ini, hampir 75% pengeluaran rumah tangga di desa untuk porsi pangan. Artinya urusan pangan sudah mendominasi pengeluaran rumah tangga. Praktis daya belinya rumah tangga desa juga sangat rendah,” kata Enny.

Impor pangan yang berlebih-lebihan juga berdampak pada rendahnya produktivitas pangan, dan ini bisa berdampak pada produktivitas sektor lainnya. Hal ini juga yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi kita seperti stagnasi di level 5% sejak 2014, pada saat yang sama pertumbuhan utang rerata 14% per tahun.

Artinya, kalau kebijakan impor pangan dijadikan orientasi tujuan berbangsa dan bernegara, dan sebagai targaet ekonomi, akan terjadi kontradiksi dalam perekonomian. Artinya, meskipun impor pangan bukan sesuatu yang haram, tapi berdampak negatif pada perekonomian.

Impor pangan secara teori hanya boleh dilakukan jika mampu memicu produktivitas produk pangan lainnya atau bahkan produktivitas lainnya. Bahkan secara agregat impor itu seharusnya berdampak positif terahdap produktivitas nasional.

Yang terjadi justru sebaliknya, produktivitas produk pangan ikut menurun, daya beli masyarakat menurun, neraca perdagangan meningkat, bahkan neraca pembayaran ikut naik, pada akhirnya kesejahteraan petani menurun drastis. Dampak impor belakangan ini benar-benar buruk bagi perekonomian.

“Saat petani panen, pemerintah malah mengimpor beras. Ya jelas gabah petani jatuh dan petani gigit jari. Yang untung kan pemburu rente. Jadi importasi pangan benar-benar menyuburkan praktif ekonomi rente,” kata Enny.

Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi ulang kebijakan impor pangan agar para petani bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here