Blunder Lagi, Tanah dan Hutan Diurus LSM Asing (3)

Inilah Bukti-Bukti Kegagalan Mission Impossible WWF

0
211
Dari luas konsesi WWF 256 ribu hektar, hanya segelintir di antaranya yang diklaim ke publik untuk dikonservasi, yakni 5000 hektar. Hutan Kalimantan terancam oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Nusantara.news, Jawa Timur – Film “Kesepakatan dengan Panda” yang digarap wartawan senior Wilfried Huismann dari Jerman benar-benar telah membuka mata publik. Sepak terjang LSM asing World  Wide Fund for Nature (WWF) selama di Indonesia diblejeti habis-habisan.

Sayangnya, pemerintahan Jokowi seperti terlena dengan nama besar WWF. Sayangnya, setelah terungkap kebobrokan-kebobrokan WWF, pemerintah Indonesia kok masih mau bekerja sama dengan WWF, terutama di bidang reforma agraria dan perhutanan sosial.

Mungkin pemerintah perlu diingatkan dengan pernyataan Huismann soal WWF dan bagaimana ia membuat film yang membongkar seluruh kebobrokan aktivis lingkungan tersebut.

Huismann dalam sebuah wawancara mengaku pernah percaya dan menghargai upaya WWF untuk melindungi lingkungan. Namun setelah mengetahui sisi gelap WWF, betapa terkejut dia. Bahkan pandangan Huismann terhadap WWF berbalik 180 derajat. “Saya rasa, bagi WWF masalahnya tidak pernah hanya perlindungan saja. Selalu ada juga masalah kekuasaan,” ujarnya.

Ya, dia menyebut keberadaan WWF yang berkutat di pengelolaan hutan sejatinya untuk kepentingan kekuasaan. Kelompok pendiri WWF atau yang disebut “Klub 1001“ diketahui melibatkan banyak pengusaha besar dan bangkir.

Jika melihat daftar nama orang-orang yang terlibat, maka orang akan mengerti bahwa terutama perusahaan di bidang energi dan pertanian, misalnya Monsanto, menggunakan WWF untuk menutup-nutupi kejahatan mereka terhadap alam.

Disebut Huismann, tidak semua proyek WWF merugikan lingkungan, misalnya proyek lokal di Jerman. “Proyek-proyek itu memang baik. Di Jerman, Eropa atau AS. Orang-orang di basis juga bekerja dengan baik. Jika itu tidak berjalan, maka bagian WWF yang buruk tidak akan berfungsi. Kalau tidak ada proyek yang berjalan baik, merek panda tidak akan dapat dijual. Tetapi orang biasanya hanya melihat sisi baik ini.

Sementara keburukan yang dilakukan di bagian selatan bumi, yang terjadi agar kita di Eropa dapat menikmati energi bio yang bersih, tidak dilihat. Itulah yang saya ungkap lewat film ini,“ kritik Huismann.

Selama ini WWF menggunakan logo Panda agar orang percaya. Lambang WWF (Panda) ini diketahui sebagai satwa yang lucu dan unik. Akhirnya orang sedunia percaya. Tapi sebenarnya di balik logo Panda itu, banyak sisi buruk WWF. Itu hanya akal-akalan saja agar orang percaya, termasuk Indonesia.

Logo panda WWF dianggap mengelabui semua orang.

Dengan film dokumenter “Kesepakatan dengan Panda”, setidaknya orang memperoleh gambaran lebih luas atas organisasi perlindungan lingkungan itu. Tapi jika pemerintah Jokowi tidak peduli dengan itu, berarti mereka (anak buah Jokowi) bisu dan tuli. Sebab Huismann telah menjelaskan segamblang-gamblangnya dalam film bagaimana sepak terjang WWF.

Baca juga: WWF Gagal Kelola Hutan Riau, 83 Ribu Hektar Lahan Hancur

Salah seorang narasumber dalam film itu yakni Noordin, dari organisasi Save Our Borneo seperti dilansir situs DW, menceritakan, di Kalimantan Tengah, proyek perlindungan alam yang dilakukan oleh WWF yang bekerja sama dengan perusahaan kelapa sawit tidak membuahkan hasil nyata.

Kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan Forum RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) atau Perundingan Meja Bundar Minyak Sawit Berkelanjutan. Dalam perundingan itu, terdapat standar-standar yang perlu dipenuhi perusahaan kelapa sawit bila ingin mendapatkan “Sertifikat Lestari”, sebuah brand image yang membuat produknya bisa diterima konsumen di pasar internasional.

Tapi dalam pelaksanaannya, jelas Noordin, tidak terlihat kemajuan WWF selama terlibat dalam perlindungan lingkungan di Kalimantan Tengah.

“Wilmar dan WWF adalah sama-sama anggota RSPO. Beberapa tahun lalu WWF melakukan pemeriksaan HCV (Nilai Konservasi Tinggi) di perusahaan Wilmar, sebagai bentuk kerjasama. Dari hasil pemeriksaan itu, Wilmar mengaku sudah dibantu oleh WWF, tapi fakta di lapangan menunjukan tidak ada orang utan selamat, limbah tetap bergulir dan hutan tetap dibakari. Terakhir Wilmar juga bekerjasama dengan BOS untuk urusan penyelamatan orang utan yang ada di sana.”

Hasil studi yang dirilis oleh WWF menyarankan agar para pembuat kebijakan dan pelaku bisnis segera mendukung target penghentian kerusakan hutan sebagai bagian dari upaya melestarikan keanekaragaman hayati dan pencegahan perubahan iklim.

Bab pertama dari hasil studi berjudul Living Forests Report, menelaah mengenai pendorong deforestasi dan mengidentifikasi peluang-peluang untuk mengubah business as usual menjadi model yang lestari, yang menguntungkan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.

WWF dan mitra-mitranya di lapangan mendukung upaya tersebut dengan mengembangkan model percontohan untuk mendemonstrasikan kelayakan pendekatan kolaborasi tersebut.

Di kawasan Borneo atau Kalimantan, WWF mengklaim keberhasilan pendekatan ini mulai bermunculan. WWF menyadari bahwa mekanisme yang lestari dan berkelanjutan tidak bisa dicapai secara instan. Oleh karena itu mereka mengajak sektor bisnis untuk bergabung bersama dalam merintis jalan menuju ekonomi yang lestari dan pembangunan yang rendah karbon, tidak hanya di Kalimantan, namun juga di Sumatera dan Papua. Setahap demi setahap.

Namun Noordin menyesalkan hal itu, dari sekian ratus ribu hektar hutan yang dipakai perusahaan untuk produksi yang menguntungkan, hanya segelintir di antaranya yang diklaim ke publik untuk dikonservasi, yakni 5000 hektar. Padahal luas konsesi mereka (WWF) 256 ribu hektar. Kalau dikumpulkan dengan yang belum dioperasionalkan itu menjadi 365 ribu hektar. “Jadi 5000 hektar itu kecil. Bisa jadi itu hanya sungai yang tak bisa dibuka atau tanah-tanah orang,” tegasnya.

Baca Juga: Peduli Hutan Langgengkan Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Bukti seriusnya WWF dalam bisnis kelapa sawit terlihat dalam sebuah laporan yang mengungkapkan keuntungan ekonomi dari memproduksi kelapa sawit berkelanjutan (sustainable) lebih besar dari biaya produksi komoditas itu sendiri.

Hasil penelitian WWF bersama CDC, institusi pengembangan keuangan Inggris, FMO, dan Dutch development bank menunjukkan, mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan, bahkan dalam industri yang berdampak tinggi seperti kelapa sawit mampu memberikan keuntungan finansial pada produsen, masyarakat, juga lingkungan.

Senior Progamme Officer WWF sekaligus kepala peneliti, Joshua Levin mengungkapkan, hasil penelitiannya bahwa banyak perusahaan yang kini beralih menjadi perusahaan yang memproduksi kelapa sawit berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, mengubah usaha menjadi perusahaan yang sustainable adalah transformasi bisnis secara ekonomi. Produsen, pembeli , dan investor sebaiknya menganggap serius bahwa kelapa sawit berkelanjutan adalah bisnis yang menguntungkan, ungkap Levin.

Perwakilan WWF di dewan RSPO, Adam Harrison berharap, temuannya dapat membujuk semua produsen agar mendapatkan sertifikat RSPO. Diharapkan semua perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan pembelian minyak sawit berkelanjutan, dipastikan juga pada 2015 penggunaan kelapa sawit telah disertifikasi, kata Levin.

Indonesia Masih Mampu Urus Tanah dan Hutan Sendiri

Selama ini reformasi di bidang agraria dan perhutanan dalam pemerintahan 3 tahun Jokowi dan Jusuf Kalla, dinilai jalan di tempat. Penyebabnya, pemerintah masih berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi.

Komitmen politik dalam hak asasi manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, reforma agraria dan perhutanan sosial tidak akan tercapai karena watak pembangunan ekonomi tidak berubah. Pemerintah hanya mau enaknya saja. Dengan melibatkan LSM asing, pemerintah terkesan lepas tangan. Inilah yang selama ini terjadi.

Akibatnya konflik agraria yang melibatkan petani tidak bisa dihindari. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria pada 2016, konflik agraria terbesar disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan, properti, dan proyek infrastruktur.

Tercatat sebanyak 163 kasus konflik agraria terjadi karena persoalan pembukaan lahan perkebunan. Selain itu, ada 117 konflik karena pembangunan properti, dan 100 kasus konflik agraria karena pembangunan infrastruktur.

Di samping ketiga penyebab tadi, konflik agraria terjadi karena pembukaan sejumlah proyek di bidang kehutanan, tambang, pesisir dan kelautan, pertanian, dan proyek migas. Nah, paradigma melenceng seperti ini yang harus diganti dengan paradigma pembangunan berkeadilan.

Pembangunan berkeadilan yang dilakukan pemerintah harus dengan terobosan signifikan untuk memenuhi agenda reformasi agraria dan perhutanan sosial. Karena itu tidak bisa agenda Nawa Cita diserahkan pada LSM asing untuk mengurusnya, apalagi LSM seperti WWF yang memiliki kepentingan untuk kekuasaan.

Baca juga: Perhutanan Sosial, Jokowi Minta Tiru Finlandia

Sosiolog Universitas Indonesia dan aktivis lembaga kemanusiaan, Imam B. Prasodjo mempertanyakan keputusan pemerintah menunjuk WWF dalam mengurus tanah dan hutan Indonesia. Menurutnya, penunjukan WWF dalam implementasi kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dinilai tidak tepat dan bisa memicu kecurigaan.

Dalam surat terbuka yang tersebar di berbagai group dan media sosial, Imam Prasodjo mengatakan, sebuah LSM, apalagi LSM internasional tidak boleh berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi urusan ini tentang tanah dan masalah kehutanan. “Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan. Saya hanya mengasih warning, jangan sampai nanti terjadi gejolak dari masyarakat,” katanya Sabtu, (21/10/2017).

Ditambahkan, LSM atau NGO Indonesia yang sudah bergerak dan memiliki konsentrasi di bidang tersebut dapat ikut berpartisipasi dengan pemerintah tetap menjadi tulang punggung program. Jadi, tidak bisa seenaknya dipasrahkan ke LSM, apalagi itu LSM yang memiliki track record buruk dalam mengelola hutan di Indonesia.

Imam Prasodjo menyayangkan kebijakan yang diambil Darmin Nasution. Katanya kebijakan ini, betapa pun tak mudah untuk diimplementasi dengan cepat, namun disambut dengan baik karena membawa misi mulia, yaitu untuk mempersempit ketimpangan sosial-ekonomi di negeri ini. Kebijakan sebelumnya yang bias terhadap pola State Forestry dan Capital Forestry akan dicoba diimbangi dengan Social Forestry yang lebih pro-rakyat miskin.

Baca juga: Proyek Reforma Agraria di Tangan WWF, Bahayakan Indonesia

“Di saat kita tengah susah payah menggalang partisipasi seluruh kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam implementasi program RAPS. Agar program ini tepat sasaran dan tidak dijadikan “proyek bancakan” semata. Namun tiba-tiba muncul kabar adanya kebijakan Menko Perekonomian yang menunjuk WWF Indonesia sebagai PMO sekretariat percepatan program RAPS. Ada apa ini? Ini benar-benar berita mengagetkan dan mencurigakan. Yang benar saja, masak WWF (sebuah NGO yang berafiliasi atau menjadi bagian dari jaringan global WWF) berperan menggantikan peran negara dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tulis Imam Prasodjo.

Imam B. Prasodjo.

Beruntung, Darmin Nasution mulai sadar. Dengan banyaknya kritik, Kemenko Perekonomian akhirnya bersedia mengakhiri kerja sama dengan WWF Indonesia terkait pembentukan Project Management Office (PMO) pelaksanaan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, meski nota kesepahaman kerja sama tersebut baru diteken pada 19 Oktober 2017.

Melalui siaran persnya, WWF menyatakan keputusan ini diambil dalam pertemuan kedua belah pihak yang digelar di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta pada Selasa (24/10/2017), setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pengampu kepentingan (stakeholder) terkait isu Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

“Kedua belah pihak juga mempertimbangkan bahwa pembentukan sekretariat bersama tersebut memerlukan pertimbangan yang lebih matang dan konsultasi dengan pihak yang lebih luas,” demikian siaran pers dari WWF, Rabu (25/10/2017).

Namun meski sudah putus hubungan kerja sama, tapi Kemenko Perekonomian dan WWF-Indonesia masih sepakat untuk terus melanjutkan hubungan baik yang telah terjalin lebih dari sepuluh tahun dan berkomitmen tetap bekerja sama dalam berbagai topik konservasi dan pembangunan berkelanjutan, seperti pengelolaan lanskap RIMBA di Sumatera dan Heart of Borneo.

Selain itu, Kemenko Perekonomian mengapresiasi WWF-Indonesia untuk dukungan dan kerja samanya selama ini dan akan mengkaji langkah selanjutnya untuk mensukseskan kerja Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial.

WWF-Indonesia ke depan tetap siap mendukung dan bekerja sama untuk mensukseskan agenda Kemenko Perekonomian dalam kaitan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Diakui Imam, keputusan pemerintah mengakhiri kerja sama PMO dalam Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, agenda Nawa Cita tidak bisa diurus oleh lembaga selevel LSM, tapi negara yang harus turun tangan. Selama ini banyak masyarakat yang turut gembira membantu program reforma agraria dan perhutanan sosial menjadi gerakan “menyejahterakan rakyat” yang benar-benar dilaksanakan secara partisipatif. Para aktivis, tokoh masyarakat dan akademisi yang peduli mulai bergerak membantu karena melihat niat baik ini.

Tentunya, peran masyarakat yang susah payah mendukung dan menyumbangkan tenaga serta fikiran karena ingin memberikan sumbangsih pada negeri sendiri, harus dihargai bukan malah diabaikan oleh pemerintah.

“Apakah pemerintah atau bahkan bangsa ini rela kalau urusan semacam ini dialihkan peranan utamanya ke lembaga internasional yang notabene belum punya reputasi mengurus masalah seperti ini?” sebutnya.

Imam mengatakan seburuk-buruknya negeri ini, ia berkeyakinan Indonesia masih mampu mengurus urusan tanah dan hutan tanpa perlu men-subkontrakkan pihak luar. Menurutnya masih banyak aktivis sosial, kalangan ahli dari kampus, birokrat berdedikasi, atau putra-putri Indonesia sendiri yang bekerja di bawah bendera Indonesia, bersedia dan mampu menangani program mulia tersebut.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here