Inilah Clue yang Bisa Menjerat Boediono di Bank Century

0
141
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali membuka kotak pandora kasus Bank Century, kali ini mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono menjadi target pengungkapan di PN Jakarta Selatan itu.

Nusantara.news, Jakarta – Banyak kasus perbankan yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Bak kotoran, kasus itu coba disembunyikan di bawah karpet. Kini kasus itu diungkap kembali, seperti dugaan keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono.

Lantas, apakah clue atau kisi-kisi yang bisa menjerat mantan Wakil Presiden Boediono di kasus Bank Century?

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pekan lalu memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan mantan Boediono sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan PT Bank Century Tbk sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Perintah tersebut menjadi salah satu keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat mengabulkan gugatan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018/PN Jakarta Selatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Senin (9/4).

Selain nama Boediono, PN Jaksel juga memerintahkan KPK untuk menetapkan empat nama lainnya sebagai tersangka, yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Swaray Gutom, dan Raden Pardede.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan, pada Selasa (10/4).

KPK, menurut Putusan PN Jaksel, dapat memilih langkah untuk melimpahkan perkara korupsi Bank Century kepada kepolisian atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan pengabulan gugatan praperadilan ini membuat KPK tidak memiliki alasan lagi untuk tidak menuntaskan perkara korupsi Bank Century yang telah berjalan sejak 2013.

Selamatkan Indonesia

Mantan Wapres Boediono mengatakan kebijakan bailout Bank Century bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis global, mengingat saat itu jika tidak diambil keputusan yang tepat bisa memicu krisisi perbankan.

Boediono mengatakan, dalam kehidupan seseorang, sangat jarang mendapatkan kesempatan memberikan kembali sesuatu yang berarti kepada bangsa dan negara.

Namun, kesempatan itu ia dapat saat menjadi Gubernur BI bertepatan dengan krisis global tahun 2008.

“Saya merasa mendapatkan kehormatan karena kesempatan itu, saya berusaha dan telah melaksanakan apa yang telah saya pikirkan. Memberikan yang terbaik, dari apa yang saya punya, dan apa yang saya tau, kembali kepada bangsa ini untuk menghadapi krisis yang dihadapi bangsa ini,” kata Boediono.

“Alhamdulillah kali itu kita Indonesia bisa menghadapi krisis dengan selamat. Berbeda dengan pengalaman kita dalam krisis sebelumnya tahun 97-98,” tambah dia.

Ia sendiri enggan berkomentar panjang, ia hanya mengatakan persoalan hukum Bank Century atas dirinya diserahkan kepada penegak hukum. “Saya percaya sepenuhnya kepada kearifan beliau-beliau,” kata Beodiono

Mantan Gubernur BI itu enggan menanggapi putusan PN Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. “Serahkan saja pada penegak hukum,” kata Boediono sesuai memberi orasi ilmiah bertajuk ‘Peran Reformasi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Era Disruptif dan Megatrend Global’ di Kampus UI Depok akhir pekan lalu.

Tentu saja dari sisi Boediono, apa yang sudah dilakukannya adalah kebijakan yang tak bisa dikriminalisasi. Alasannya, jika seorang pejabat Gubernur BI dengan mudah dikriminalisasi akibat kebijakannya, maka tidaka ada lagi yang mau menduduki posisi itu.

Bukan kebijakan sendiri

Mantan Ketua KPK Abraham Samad memiliki penilaian pribadi terhadap sosok wakil presiden periode 2009-2014 itu.

“Profil (Boediono) orang yang punya kearifan tinggi, seorang guru besar,” kata Abraham pada Minggu (16/4).

Abraham meyakini dugaan keterlibatan Boediono di kasus Century bukan merupakan keterlibatan seorang diri. Untuk diketahui, penyidikan awal kasus Century ketika KPK dipimpin oleh Abraham.

“Saya yakin juga keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri, mungkin keterlibatan karena berada di rezim yang tidak terlalu tepat. Yang kadang-kadang dia terpaksa lakukan itu. Tapi keterpaksaan itu tidak boleh dijustifikasi atau dibenarkan karena dia seorang guru besar,” demikian papar Abraham.

Meski demikian, ketika ditanya lebih jauh Abraham tidak mau menjelaskan rezim apa yang dimaksud tersebut. Abraham pun sempat ditanya apakah ada pihak lain yang menekan Boediono. Namun lagi-lagi dia hanya menjawab singkat.

“Saya sangat yakin (ada pihak yang menekan Boediono keluarkan kebijakan dana talangan BI ke Bank Century),” ungkapnya.

Apakah KPK perlu mencegah Boediono agar tidak kabur ke luar negeri sambil menunggu proses hukum di KPK, Abraham menambahkan hal itu tidak perlu. Menurutnya ada faktor-faktor itu (profil Boediono), menurut dia Boediono tidak perlu dicekal.

“Saya sangat yakin Pak Boediono nggak mungkin lari,” demikian Abraham.

Dari sisi mereka yang optimistis bahwa Boediono terlibat, bahkan menjadi aktor utama dalam kasus bailout Bank Century, mereka mengacu pada kebijakan Boediono mengubah hasil riset Direktur Direktorat Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI Halim Alamsyah.

Hasil riset awal menyebutkan bahwa dalam kasus Bank Century dianggap sebagai bank gagal namun tak berdampak sistemik. Data dan tabel riset juga menggambarkan hal yang sama.

Namun atas perintah Gubernur BI Boediono saat itu, Halim Alamsyah harus mengubah redaksi riset, bahwa Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik. Namun data dan tabel riset masih menggambarkan bahwa tidak ada dampak sistemik.

Akhirnya Halim Alamsyah kembali dipanggil dan diminta mengubah isi dan data serta tabel riset oleh Boediono, agar menggambarkan adanya dampak sistemik. Tentu saja ilustrasi itu harus dibuktikan di pengadilan. KPK sendiri lebih banyak memanggil Alamsyah ketimbang Dewan Gubernur BI pada masa-masa awal pemeriksaan.

Oleh karena itu, Alamsyah akan menjadi juru kunci yang dapat menguak apa yang sebenarnya terjadi. Kita tunggu saja semua fragmentasi tersebut di pengadilan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here