Masyarakat Yakin Hak Angket DPR Tak Bikin KPK Takluk

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Dalam beberapa peristiwa penting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Mulai dari kasus Cicak Vs Buaya, kriminalisasi aparat KPK sampai pada teror yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Mengapa dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah anggota DPR yang sekarang “dilawan” oleh DPR dengan menyetujui hak angket, masyarakat diam alias tidak memberikan perhatian? Apakah ini indikasi KPK sudah tidak mendapat dukungan publik?

Ada kemungkinan, hal itu karena masyarakat masih menunggu aksi DPR selanjutnya. Atau karena tahu KPK yang didirikan dengan undang-undang khusus, tidak mungkin bisa didikte oleh DPR. Artinya masyarakat yakin hak angket DPR tak bikin KPK takluk, karena KPK didirikan di atas undang-undang khusus (lex specialis).

Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP yang dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas lex specialis  adalah bahwa aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Namun, ada kemungkinan lain, hal itu tidak terlepas dari kekecewaan yang menumpuk terhadap lembaga antirasuah itu.

Pasalnya, sejumlah kasus besar yang diharapkan masyarakat harus dituntaskan, justru mangkrak. KPK yang harusnya ‘’agresif’’ cenderung melemah meskipun setumpuk bukti sudah diberikan lembaga resmi pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebut saja, kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp755 miliar.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 menyatakan pembelian tanah RS Sumber Waras berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,3 miliar. BPK menilai harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal.

Selain itu, transaksi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tersebut dicurigai BPK. Pasalnya, transaksi dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.00 WIB atau sudah lewat dari jam kerja.

Dalam perkembangannya, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) Kartini Muljadi mengaku hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp355 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.

Pengakuan Kartini itu semakin menguatkan dugaan adanya tindak pidana korupsi.

“Kalau Kartini mengaku hanya menerima Rp355 miliar, terus yang Rp400 miliar lagi dari jumlah total Rp755 miliar yang dikelua‎rkan Pemprov DKI untuk membeli lahan RS Sumber Waras, nyangkut dimana? Kenapa ‎juga Kartini mau menerima duit itu? Kalau KPK serius, ini bisa jadi pintu masuk lain untuk bongkar kasus ini,” kata pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch ( BMW) Amir Hamzah kepada nusantara.news, Selasa (2/5).

Keanehan lain, adik Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yakni Fifi Lety, ternyata sebagai notaris dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.‎

“Dugaan keter‎libatan adik Ahok sudah jelas, meskipun kemudian katanya diganti dengan notaris senior Tri Firdaus,”‎ beber Amir.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo berkeras bahwa KPK tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

Selain itu, ada kasus pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, oleh Pemerintah DKI Jakarta.senilai Rp648 miliar. Belakangan diketahui, tanah tersebut ternyata milik Pemda DKI sendiri.

Lagi-lagi, Agus Rahardjo menyatakan belum menemukan indikasi korupsi. Untuk itu, pihaknya masih akan menyelidikinya.

Kasus lain yang masih dianggap penuntasannya setengah hati oleh KPK adalah suap reklamasi pantai di utara Jakarta.

Dalam kasus ini, KPK hanya  menjerat anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja.

Dalam kasus ini, sejumlah pihak yang disebut ikut terlibat masing-masing dari DPRD DKI adalah  Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (PDIP) dan Ketua Balegda Mohamad Taufik (Gerindra), Ketua Pansus reklamasi Selamat Nurdin (PKS) dan salah satu anggota Balegda, Mohamad Sangaji (Hanura), serta Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus.

Sementara dari pihak swasta  adalah bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Dia sempat dikenakan cekal tapi kemudian dibatalkan.

Bahkan, Ahok juga sempat diperiksa KPK terkait kasus tersebut. Kabarnya, Ahok selaku Gubernur DKI membuat kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land untuk membiayai sejumlah proyek. Imbalannya perusahaan yang ikut menggarap pulau reklamasi itu akan mendapatkan pemotongan kontribusi tambahan dari Pemda DKI Jakarta.

Persetujuan paripurna hak angket baru beberapa hari. Aksi DPR setelah menyetujui hak angket juga belum terlihat. Sehingga belum bisa dinilai apakah KPK sudah tidak mendapat dukungan masyarakat atau karena belum melihat ada aksi berbahaya dari hak angket. Lagi pula hak angket DPR tak akan bikin KPK takluk karena sifat pendiriannya yang khusus tadi.[]

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here