Inilah Sejarah Pembangkangan Pajak Di Berbagai Negara

0
173
Sejarah pajak penuh dengan drama mulai dari yang lucu sampai yang menyeramkan dan pembangkangan. Pemerintah yang bijak menerapkan pajak yang sesuai dengan kemampuan warganya.

Nusantara.news, Jakarta – Pajak buat negara maju adalah tulang punggung bagi pembiayaan pembangunan dan pendidikan bagi warganya. Tapi dalam lintasan sejarah banyak gerakan perlawanan sipil yang mendorong gerakan boikot pajak. Apa saja alasannya?

Kalau menengok sejarah perpajakan, banyak cerita pemberontakan dan pembangkangan atau pemboikotan membayar pajak kepada penguasa. Tentu saja pembangkangan pajak dilakukan warga ketika penguasa mulai membebani pajak kepada rakyatnya secara berlebih, ketika terjadi penyelewengan penggunaan dana pajak, terjadi tindakan semena-mena penguasa pada rakyatnya.

Bahkan sejak sejarah Mesir Kuno, Romawi, Kerajaan Spanyol, dan Aztec, pembangkangan pembayaran pajak sudah mulai mengemuka. Kisah pemberontakan dan revolusi bersejarah di dunia diawali oleh penolakan atas pajak. Sebagian sejarah penting dunia dimulai dari pembangkangan pajak.  Beberapa yang fundamental dan dikenang hingga kini antara lain Magna Charta, Revolusi Amerika, hingga Revolusi Perancis.

Di zaman Kekaisaran Romawi, Nabi Isa as pernah dituduh menginisiasi pembangkangan pajak di kawasan Jerussalem, salah satu alasan yang menurut kitab suci membawa Nabi Isa menjalani hukumannya.

Di Inggris pada abad ke-11, cerita tentang Lady Godiva yang melegenda merupakan bentuk dukungan pembangkangan pajak yang dilakukan masyarakat di kawasan Conventry. Lady Godiva menunggang kuda dalam keadaan telanjang untuk memprotes kenaikan pajak yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Earl of Mercia.

Pada tahun 1197 ketika Alexius III Angelus berkuasa di Konstantinopel, ia mencoba menaikkan pajak dalam rangka membayar uang perlindungan kepada Henry VI. Namun rakyat Konstantinopel menolak untuk membayar sehingga Alexios harus memikirkan cara lain untuk mengumpulkan uang upeti.

King John terpaksa menandatangani piagam Magna Charta di Runnymede, Inggris pada 15 Juni 1215 sebagai akibat pembangkangan pajak yang dilakukan para bangsawan didukung rakyat yang tidak puas. Magna Carta disebut-sebut sebagai langkah fundamental dalam proses sejarah panjang menuju pembuatan hukum konstitusional.

Di Perancis pada tahun 1381, penentangan atas pajak berkembang menjadi kerusuhan dan pemberontakan di seantero negeri. German Peasants War yang berlangsung pada 1524-1525 juga merupakan bagian dari kampanye perlawanan pajak.

Aksi pembangkakan pajak bahkan berlangsung hingga abad ke-20. Perang sipil di Rusia tahun 1917-1923 merupakan imbas dari pembangkangan para petani atas pajak berganda yang diterapkan pemerintah. Di Polandia pada 1995, presiden Lech Walesa mengajak rakyatnya sendiri untuk menolak kenaikan atas pajak penghasilan.

Sangat banyak contoh-contoh pembangkangan pajak yang bahkan masih ditemukan setelah tahun 2000. Walaupun kebanyakan aksinya tidak sampai meluas menjadi pemberontakan dan menurunkan sebuah rezim. Namun itu cukup untuk menggambarkan bahwa kondisi pemaksaan pajak dimanapun tidak pernah benar-benar diterima.

Jika menengok sejarah perpajakan, kita bisa tengok sistem perpajakan pertama yang diketahui berada di Mesir Kuno sekitar 3000-2800 SM di masa pemerintahan dinasti pertama dari Old Kingdom. Bentuk paling awal dan paling luas perpajakan adalah rodi dan tithe (persepuluhan). Rodi adalah kerja paksa yang dibebankan negara kepada petani yang terlalu miskin, sebagai ganti membayar pajak.

Catatan dari dokumen yang ada, penguasa Mesir, Firaun akan melakukan tur dua tahunan kerajaan, mengumpulkan persepuluhan dari penduduk Mesir.

Nabi Yusuf AS mengajarkan kepada rakyat Mesir bagaimana membagi hasil panen mereka dan memberikan sebagian kepada Firaun. Pemberian sebesar 20% hasil panen kepada Firaun adalah pajak. Di zaman Nabi Yusuf, hasil penyisihan inilah yang akhirnya dikembalikan kepada penduduk di masa sulit.

Di masa Kekaisaran Persia, sistem pajak yang diatur dan berkelanjutan diperkenalkan oleh Darius I Agung pada 500 SM. Sistem perpajakan Persia disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi. Pada saat itu ada sekitar 20 hingga 30 provinsi di Kekaisaran dan masing-masing dinilai sesuai dengan produktivitas yang seharusnya (Majalah Akuntan, 2015).

Adalah tanggung jawab dari para penguasa provinsi untuk mengumpulkan jumlah yang jatuh tempo dan untuk mengirimkannya ke kas negara, setelah dikurangi biaya-biaya. Kuantitas yang diminta dari berbagai provinsi memberikan gambaran yang jelas tentang potensi ekonomi mereka.

Pada awal Republik Roma (509-27 SM) dikenal beberapa jenis pungutan seperti censor, questor dan beberapa jenis pungutan lain. Pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada warga tertentu yang disebut publican. Pajak langsung yang disebut tributum (pajak atas kepala) dipungut pada zaman perang terhadap penduduk Roma sampai tahun 167 SM. Sesudah abad ke-2 penguasa Roma mengandalkan pada pajak tidak langsung yang disebut vegtigalia seperti pungutan atas penggunaan pelabuhan.

Di zaman Julius Caesar dikenal centesima rerum venalium yakni sejenis pajak penjualan dengan tarif 1% dari omset penjualan. Di daerah lain di Italia dikenal decumae, yakni pungutan sebesar 10% (tithe) dari para petani atau penguasa tanah. Setiap penduduk di Italia, termasuk penduduk Roma sendiri dikenakan tributum.

Jika melacak aneka jenis pajak yang aneh pernah dipungut negara mungkin menambah khazanah sejarah perpajakan itu sendiri. Lihat saja Jerman pada tahun 1940-an mengenakan pajak bagi warga katolik dan kristen. Saat itu penganut katolik mencapai 24,7 juta, sedangkan penganut kristen sebanyak 24,3 juta.

Warga Jerman yang ingin menghindari atau membangkang membayar pajak tentu saja dengan meninggalkan gereja. Tapi mereka dihadapkan pada ancaman akan dicabut hak keistimewaannya, seperti hak atas pemakaman.

Itu sebabnya banyak warga Jerman yang memilih tak bergama setelah itu dan hidup dengan mengikuti jejak Karl Marx yang mengembangkan spirit anti Tuhan.

Pada 1970 Jerman juga juga mengenakan pajak pemilik radio dan televisi dengan mengenakan pajak US$20 atau setara Rp277 ribu. Uang hasil pajak tersebut digunakan untuk mengembangkan radio dan televisi milik negara.

Namun warga Jerman marah dan turun ke jalan menolak pajak radio dan televisi, karena warga yang tak punya radio dan televisi pun ternyata dipungut pajak.

Di Swiss ceritanya lain lagi, warga yang memelihara anjing dikenakan pajak anjing (dog tax). Besaran pajak disesuaikan dengan ukuran sang anjing. Jika ada warga pemilik anjing yang tak mau bayar pajak maka anjingnya ditembak. Bahkan Pemerintah Swiss sudah menyiapkan anjing buas untuk menyerang anjing warga  yang tak mau bayar pajak.

Aneh sekali. Itu sebabnya warga pemilik anjing pun protes dan turun ke jalan untuk menolak kebijakan aneh tersebut.

Lebih aneh lagi Venezuela yang pernah menerapkan pajak bernafas kepada semua warganya. Khususnya bagi warga yang baru saja keluar dari bandara Maiqueta di Caracas.

Pemerintah mengatakan bahwa pajak itu diperlukan untuk biaya perawatan mesin penyaring udara yang dipasang di bandara tersebut.

Menurut Kementerian Air dan Transportasi Udara, sistem penyaringan udara di bandara itu dapat menghilangkan bau dan menghambat tumbuhnya bakteri dan bisa melindungi kesehatan semua penumpang.

Lebih lucu lagi Uganda, Per 1 Juni 2018 Pemerintah Uganda telah meresmikan biaya pajak untuk penggunaan situs media sosial. Pajak yang dinilai sangat kontroversial ini, mengharuskan pengguna aplikasi seperti Whatsapp, Facebook, Twitter dan lainnya untuk membayar 200 shilling per hari atau setara dengan Rp27.548.

Presiden Uganda, Yoweri Museveni mengatakan bahwa pajak diperlukan guna melawan gosip dan berita hoax di media sosial.

Ketika pertama kali meluncurkan kebijakan ini, ia menyatakan bahwa dengan membayar pajak para pelaku yang suka gosip dan menebar isu bohong dapat berpikir dua kali.

Menanggapi hal ini masyarakat menyebut pemerintah telah melanggar kebebasan berekspresi.

Bahkan dalam lintasan sejarah ada sejumlah pajak aneh yang diterapkan penguasa kepada rakyatnya sehingga ditentang kemudian. Seperti pajak urinol (air kencing, Romawi), pajak buang gas hewan ternak (Selandia Baru), Raja Henry VIII pada 1535 di Inggris menerapkan pajak jenggot, Raja William III pada 1969 menerapkan pajak jendela.

Sementara Raja Henry I menerapkan cowardice tax (pajak untuk pengecut), pada November 1718, Peter Yang Agung, pemerintah Tsardom Rusia dan Kekaisaran Rusia, memperkenalkan pajak jiwa pada semua laki-laki (kecuali para ulama dan bangsawan) dan para penganut kepercayaan lama diharuskan membayar pajak ganda.

Selain itu ada pajak topi pria diterapkan raja Inggris untuk menaikkan pendapatan pemerintah. Majelis Umum Tennessee (USA) pada 2005 menerapkan pajak obat terlarang, namun pada 2009 pajak itu dicabut kembali karena dianggap tidak konstitusional.

Di Jerman cukup menakutkan bagi orang gendut, karena Pemerintah Jerman menerapkan pajak yang lebih besar bagi orang gendut dibandingkan orang bertubuh ideal. PM Inggris David Cameron sempat terinspirasi untuk menerapkan pajak orang gendut di Inggris. Di Maryland menerapkan flush tax, pajak pengguna toilet.

Terakhir di Prancis, Pemerintah Emmanuel Macron pada 2018 menerapkan sistem pajak yang memberatkan yang tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat Prancis. Akibatnya ia didemo ratusan ribu warga Prancis yang terkenal dengan demo rompi kuning.

Gerakan ini merupakan aksi proters terhadap pengumuman kenaikan pajak bahan bakar. Pajak tersebut merupakan strategi Presiden Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih. 

Jika menengok lintasan sejarah perpajakan di atas dan berujung pada penolakan terlihat jelas bahwa sistem perpajak yang ditolak oleh masyarakat sipil itu karena aneh, menyangkut privacy, merebut hak Tuhan, dan penggunaan kekuasan yang kelewatan sehingga ditentang oleh rakyat.

Itu sebabnya menjadi pelajaran berharga kepada para penguasa dimanapun agar mengambil hikmah sehingga tidak dilawan oleh rakyatnya berupa pembangkangan pajak, agar tak terjadi boikot pajak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here