Benahi Tata Kelola BPJS Kesehatan (2)

Inilah Solusi Cespleng BPJS Kesehatan dari Tim Prabowo-Sandi

0
193
Calon Presiden Prabowo Subianto menyiapkan solusi penyelesaian permasalahan tata kelola BPJS Kesehatan yang terus-terusan mengalami defisit.

Nusantara.news, [Lokasi] – Daftar panjang keluhan masyarakat pengguna jasa asuransi sosial Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih kuat dirasakan. Itu sebabnya dalam Pidato Kebangsaan calon presiden Prabowo Subianto bertekad membenahi tata kelola BPJS Kesehatan.

Mulai dari keluhan kualitas layanan pasien, antrean yang panjang, bahkan sejumlah penolakan rumah sakit hingga pasien meninggal, serta penghentian layanan BPJS Kesehatan oleh ratusan rumah sakit, adalah realitas yang tak bisa disembunyikan selama empat tahun terakhir. Bahkan semua itu berujung pada defisit keuangan BPJS Kesehatan yang menjadi penyebab utama semua keluhan pasien.

Di tengah persoalan yang menggelayuti BPJS Kesehatan, perlu ada solusi yang konkret demi memastikan layanan kesehatan masyarakat yang murah tapi tetap menjaga kualitas, tetap ada.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo berpendapat BPJS Kesehatan dihadapkan pada premi atau iuran yang terlalu rendah dan klaim yang sangat tinggi. Tanpa adanya perbaikan dari sisi iuran dan mekanisme klaim, maka BPJS Kesehatan, akan terus membutuhkan suntikan dana dari pemerintah.

Saat ini, iuran BPJS Kesehatan terlalu rendah, di bawah keekonomian terutama untuk peserta mandiri. Padahal dari sisi klaim, klaim terbesar itu dari penyakit katastropik yang kebanyakan diderita peserta mandiri, bukan klaim dari perserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Klaim dari peserta PBI yang mencapai 110 juta, nyatanya justru lebih kecil dibandingkan peserta mandiri. Pasalnya, kendati jumlah perserta mandiri terbilang belum banyak, rata-rata peserta mandiri menggunakan fasilitas BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik, seperti jantung, stroke, ginjal, kanker yang menyedot biaya besar.

“Jadi yang klaim paling banyak itu justru orang-orang yang bukan dibayari pemerintah dan bukan penerima upah,” demikian Irvan mengungkapkan.

Mau tidak mau, Irvan menyarankan, BPJS Kesehatan perlu menaikkan iuran bagi peserta mandiri. Selain itu, BPJS Kesehatan juga perlu menerapkan cost sharing (pembagian biaya) kepada peserta, khususnya peserta mandiri untuk pengobatan jenis penyakit katastropik.

“Ini yang saat ini sudah diterapkan di Amerika Serikat dan Jerman,” jelas dia.

Tanpa itu, Irvan memprediksi, beban BPJS Kesehatan akan terus membengkak. Dia pun memperkirakan hingga 2019, BPJS Kesehatan akan terus mengalami defisit anggaran sekitar Rp8 triliun hingga Rp10 triliun yang harus ditambal dari APBN.

Ada beberapa faktor yang diduga menjadi akar permasalahan dari defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Pertama, banyak sekali peserta program ini yang mendaftar ketika mereka sudah berada dalam kondisi sakit. Artinya keputusan untuk ikut sebagai peserta lebih merupakan tindakan kuratif, bukan preventif.

Padahal idealnya keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, baik BPJS Kesehatan maupun asuransi kesehatan swasta/komersial adalah sebagai upaya berjaga-jaga ketika suatu saat yang bersangkutan terkena suatu jenis penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan.

Kedua, iuran yang dibayarkan peserta saat ini menurut hasil kajian angkanya belum ideal. Untuk masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI), premi yang dibayarkan hanya sebesar Rp23.000 per bulan.

Padahal menurut hitungan aktuaria, angkanya seharusnya Rp36.000 per bulan. Hal yang sama terjadi untuk kelas 3 non-PBI dan kelas 2. Untuk kelas 3 non-PBI, saat ini iuran per bulan sebesar Rp25.500 per bulan, idealnya 53.000 per bulan. Kelas 2 sebesar Rp51.000 dari yang seharusnya Rp63.000 per bulan.

Angka yang sudah sesuai hanya untuk peserta kelas 1 yaitu sebesar 80.000 per bulan. Adanya selisih yang cukup besar antara besaran premi yang dibayarkan dengan ”harga keekonomiannya”, menjadikan defisit terus membengkak. Ketiga, disinyalir banyak peserta yang menunggak premi/iuran bulanan.

Ketiga, menaikkan iuran kepesertaan dan atau mengurangi manfaat dan jenis layanan yang bisa difasilitasi BPJS Kesehatan. Secara teoritis hal ini relatif mudah dilaksanakan dan akan sangat membantu menambal defisit keuangan di BPJS Kesehatan. Keempat, ada usulan untuk menambal defisit dengan memakai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menjelaskan, peningkatan iuran dan pengurangan manfaat bukan opsi yang dapat diambil pihaknya saat ini guna mengatasi defisit anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menurut dia, pihaknya tengah mengkaji delapan opsi bauran guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saat ini sedang dipersiapkan opsi bauran sebanyak delapan opsi untuk memastikan sustainabilitas program JKN KIS tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan iuran,” Nopi menambahkan.  

Keempat, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang khusus diperuntukkan untuk program JKN. Ketiga, pembagian beban biaya yang lebih efektif dan efisien ke asuransi pemerintah, PT Jasa Raharja (Persero).

Kelima, peninjauan beban pembiayaan penyakit akibat kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, kajian itu tengah dibahas bersama antar Kementerian/Lembaga (K/L), mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Pembahasan yang akan berada di bawah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut, diharapkan dapat diberlakukan mulai tahun depan.

Dsamping itu, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat, termasuk mengantisipasi persoalan pendanaan BPJS Kesehatan secara bersama.

Antisipasi kebocoran anggaran dan penggunaan APBN sebagai jurus menutup defisit, menurut dia, juga sebenarnya telah diproyeksi sejak awal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS.

“Angka defisit ini diantisipasi bersama, termasuk pilihan dan komitmen Presiden Jokowi untuk mengatasi defisit tersebut melalui anggaran negara,” terang Nopi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara belum lama ini menjelaskan, pemerintah pada tahun depan memang tidak mengalokasikan lagi PMN guna menambal defisit BPJS Kesehatan.

Alasannya, sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS wajib mengelola keuangan dengan baik dan sehat. Itu sebabnya upaya menaikkan iuran BPJS Kesehatan mandiri adalah solusi paling nyata untuk menambal defisit.

Ekonom senior Rizal Senior yang juga Tim Ekonomi Prabowo-Sandi menawarkan empat solusi. Pertama, pemerintah harus menyuntikkan modal BPJS Kesehatan Rp20 triliun. Saat ini Modal awal BPJS Kesehatan hanya Rp 5 triliun. “Modal awal BPJS Rp5 triliun, BPJS dirancang ‘gagal finansial’ sejak awal,” jelas Rizal Ramli dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.

Kedua, revisi Undang-Undang BPJS soal besaran iuran. Rizal menyarankan iuran pekerja maksimal 2% dari pendapatan sementara perusahaan 6%. Besaran ini bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan. Misalnya, di bawah upah minimum kerja di gratiskan.

Ketiga, penyesuaian pembayaran klaim penyakit kronis dan terminal yang disesuaikan dengan pendapatan pasien. “Untuk penyakit menengah atas dan orang kaya, harus top up. Prinsipnya dari sisi penerimaan dan pembayaran harus cross subsidy,” tambah mantan Menko Kemaritiman itu.

Keempat, kembangkan komputerisasi dan sistem online untuk mengatasi pelayanan yang jelek, keluhan pekerja soal antrean panjang dan prosedur lama.

Namun demikian, tata kelola yang transparan dan akuntabel juga diperlukan guna menyelamatkan program mulia tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here