Inilah Solusi Kisruh di DPD

0
281
Margarito Kamis

Nusantara.news, JAKARTA – Kisruh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) makin memanas. Karena kubu Farouk Muhammad Cs dan kubu Oesman Sapta Odang (OSO) sama-sama mengklaim paling sah memimpin lembaga pembawa aspirasi daerah itu.

Kondisi yang tidak sehat itu tentu berpengaruh buruk pada efektifitas kerja DPD sebagai lembaga tinggi negara. Waktu dan tenaga anggota DPD akan habis tersita oleh masalah perebutan kekuasaan. Padahal, sisa masa bakti mereka hanya tinggal sekira dua setengah tahun lagi. Itupun akan terpotong dengan tahun politik pada 2018 nanti, karena saat itu memjelang pemilu. Sehingga, praktis konsentrasi para politisi termasuk anggota DPD akan terbagi dengan upaya untuk kembali duduk sebagai wakil rakyat di Senayan.

Para pakar hukum kini menawarkan solusi terbaik yang bisa dilakukan pihak yang berseteru di DPD. Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Prof. Juanda menyarankan agar para anggota DPD yang keberatan dengan pimpinan DPD yang baru agar mengajukan keberatan kepada Ketua Mahmakah Agung (MA) Hatta Ali. Menurut Juanda, keberatan itu sama halnya dengan Peninjauan Kembali (PK).

Mekanisme lain yang ditawarkan Juanda adalah dengan melapor kepada Jokowi selaku Kepala Negara. “Jadi, bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara,” jelas Juanda.

Namun, pakar hukum Tata Negara Margarito Kamis tidak sependapat dengan Juanda yang menyarankan kubu yang keberatan untuk melapor kepada Jokowi selaku Kepala Negara. Sebab, hal itu tidak diatur dalam ketatanegaraa.

“Saya tidak sepaham dengan itu, sebab itu tidak sesuai aturannya. Karena, kewenangan Presiden hanya sebagai kepala pemerintahan yang tidak boleh masuk ke wilayah itu. Tapi, kalau memang mau memperlebar masalah, silahkan saja. Bagi saya, itu bukan solusi tapi membuat masalah baru,” tandas Margarito saat dihubungi Nusantara.news, Jumat (7/4).

Untuk itu, Margarito punya resep lain. Pertama, para pihak yang berseteru duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. “Mereka inikan bukan anak kecil lagi. Cobalah bersikap dewasa dengan duduk satu meja mencari jalan keluar terbaik demi bangsa dan negara. Tinggalkan ego masing-masing,” kata Margarito.

Cara kedua, lanjut Margarito, jika kedua kubu tidak bisa menemukan jalan keluar, maka sebaiknya menempuh jalur hukum. Di mana, kubu yang keberatan (Farouk dan GKR Hemas) mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Cara lain kalau memang jalan musyawarah buntu adalah mengajukan gugatan ke PTUN,” ujarnya.

Ditambahkannya, pengajuan gugatan ke PTUN tidak akan mengganggu kerja DPD. Sebab, selama proses hukum di PTUN berlangsung, maka posisi OSO adalah ketua DPD sampai ada putusan dari hakim PTUN.

“Kalau gugat ke PTUN, para anggota DPD bisa bekerja seperti biasa. Karena OSO yang memimpin sampai PTUN mengeluarkan putusannya. Itu konsekwensi hukum yang harus diterima,”paparnya

Solusi yang ditawarkan Margarito tampaknya pas dengan argumentasi pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menilai pelantikan OSO sebagai Ketua DPD RI sah, sebab Tata Tertib (Tatib) DPD RI tahun 2016 dan 2017 yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA) belum dicabut dalam rapat paripurna DPD RI. Artinya, baik Margarito maupun Yusril mengganggap secara hukum OSO memang sudah sah sebagai pimpinan DPD, sehingga jalur hukum atau musyawarah merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri kisruh di DPD.

“Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi (dicabut) oleh lembaganya dalam hal ini DPD,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Alasannya, melalui putusan bernomor 20 P/HUM/2017, Mahkamah Agung sudah membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DPD adalah 2,5 tahun. Dengan pembatalan tersebut, maka Tatib yang berlaku adalah Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2014 di mana masa jabatan pimpinan DPD adalah 5 tahun.

Dijelaskannya, putusan MA tak bisa langsung diberlakukan kecuali langsung dicabut oleh lembaga bersangkutan. Berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa langsung diterapkan. Keputusan uji materi yang dikeluarkan MA hanya bisa berlaku jika sudah diterapkan oleh instansi yang bersangkutan. Sementara untuk menerapkannya diberikan waktu 90 hari. Jika tidak diterapkan, maka putusan maka putusan yang dikeluarkan tidak berlaku. Ketentuan ini diatur dalam beberapa peraturan MA, dan terakhir dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012.

Meskipun begitu, Yusril memberi catatan soal amar putusan MA tersebut. Khususnya soal adanya kesalahan ketik yang memerintahkan Pimpinan DPRD mencabut Tatib yang terkandung dalam Peraturan DPD tahun 2016 dan 2017.

“Semua orang tahu bahwa Pimpinan DPRD mana pun di seantero republik tercinta ini tidaklah punya kewenangan  untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD” ujarnya, berseloroh.

Yusril melihat kisruh yang terjadi di DPD memiliki hikmah besar. Kejadian tersebut menjadi bukti bahwa negara ini dikelola dengan cara amatiran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here