Inilah Tantangan Utama Produksi Kelapa Sawit Indonesia

0
249
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kiri) dan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Dodi Reza Alex (kiri) berbincang di tengah perkebunan sawit usai launching penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Sungai Lilin, Kabupaten Musi banyuasin, Sumatera Selatan, Jumat (13/10). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc/17.

Nusantara.news, JakartaHingga Agustus 2017 luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12.307.677 hektar yang masing-masing dimiliki oleh perkebunan besar 6.798.820 hektar, perkebunan rakyat 4.756.272 hektar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 752.585 hektar (Dirjen Perkebunan Kementan 2017).

Pertumbuhan areal tanam kelapa sawit cukup pesat, sebut saja tahun 1977 baru ada 220.401 hektar, tahun 1987 meningkat 728.662 hektar, tahun 1997 sudah 2.922.296 hektar, tahun 2007 meningkat lebih dua kali lipat menjadi 6.766.836 hektar dan tahun 2012 melonjak menjadi 12.307.677 hektar dengan tingkat produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO/crude palm oil) 27.728.004 ton.

Prospek minyak kelapa sawit juga lumayan cerah. Kendati menghadapi kampanye negative di Uni Eropa dan pajak impor tinggi di India, namun realisasi ekspor minyak kelapa sawit hingga Agustus meningkat pesat. Peningkatan permintaan itu tidak terlepas dari kekhawatiran sejumlah negara akan kebutuhan minyak nabati setelah kedelai di Australia dan Kanada mengalami gagal panen.

Mengutip rilis Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang ditanda-tangani direktur eksekutifnya, Fadhil Hasan pada 13 Oktober 2017, realisasi ekspor sawit (tidak termasuk biodiesel dan oleochemical) pada Juli 2017 meningkat 24% atau 2,98 juta ton dibandingkan Juli 2016 yang hanya 2,40 juta ton.

Lonjakan permintaan, begitu tulis GAPKI, datang dari China. Selama Agustus saja China memborong minyak kelapa sawit Indonesia hingga 449,20 ribu ton. Padahal Juli lalu hanya membeli 167,28 ribu ton atau melonjak 169%. Kenaikan pembelian juga datang dari Bangladesh, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Secara umum data produksi minyak kelapa sawit tampak pada tabel berikut ini :

Diolah Nusantara.news dari Dirjen Perkebunan Kementan dan Gapki

Meskipun memiliki areal tanam yang luas namun persoalan utama adalah rendahnya produktivitas khususnya di lahan perkebunan rakyat yang rata-rata hanya berproduksi 2,5 ton per hektar.  Rendahnya produktivitas itu tidak terlepas dari banyaknya pohon kelapa sawit yang mulai menua, atau berumur di atas 25 tahun.

Untuk itu pemerintah Indonesia gencar melakukan program peremajaan (replanting) khususnya di wilayah Sumatera yang memang sudah sejak lama ada perkebunan kelapa sawit. Replanting dimulai dengan meremajakan 4.460 hektar lahan di Kabupaten Musi Banyuasin yang bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, pada Jumat (13/10) lalu.

Sebagai perbandingan, produktivitas kelapa sawit Malaysia dan Vietnam kini mencapai 8 ton per hektar per tahun. Anehnya, Indonesia yang tanahnya lebih subur hanya menghasilkan 2,5 ton per hektar per tahun. “Karena ini (kebun sawit) sudah lebih 25 tahun tidak pernah diremajakan. Kalau sudah dikasih bibit baru, bisa hasilkan delapan ton,” tuding Darmin.

Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo bahkan membagikan 1.300 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Presiden tidak melarang sertifikat itu diagunkan untuk mendapatkan pinjaman di bank, asal tidak digunakan untuk tujuan gagah-gagahan atau konsumtif.

Selain mendapatkan sertifikat tanah petani juga mendapatkan biaya peremajaan Rp25 juta per hektar. Seluruh biaya itu, sebut Darmin, semuanya ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Kelapa Sawit,  “Jumlahnya Rp 25 juta per hektar dan itu bukan untuk dikembalikan,” ujarnya.

Terkait pemanfaatan dana bantuan peremajaan kebun kelapa sawit pekebun 2017, sampai saat ini yang telah mengusulkan seluas 14.574 ha dari 5 provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

“Berikutnya tanggal 26 November atau 27 Novembeer 2017 kita akan ke Sumatera Utara di daerah Deli Serdang. Berapa luasnya kita masih terus mengecek,” ujar Darmin saat menghadiri acara  Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (2/11) kemarin.

Darmin menuturkan, untuk menentukan luas replanting tidak mudah. Karena, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tersebar dan harus dilakukan pengecekan satu per satu. “Yang 4.000 hektare sudah ada tetapi kami ingin lebih dari itu. Jadi jangan dianggap kami tinggal cari saja ukur dari ujung ke ujung. Masalahnya, perkebunan kelapa sawit milik rakyat tidak menumpuk dan itu harus cek satu per satu,” sebut Darmin.

Padahal, sebut Darmin, ada sekitar 2,4 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang perlu diremajakan. Kendala utama dalah ketersediaan bibit yang saat itu baru bisa memasok 60 ribu hektar per tahun. Artinya itu membutuhkan waktu 40 tahun. Untuk itu pemerintah mencari cara agar peremajaan itu berlangsung 30 tahun.

Meskipun prospeknya cerah, namun Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)mengingatkan persaingan pasar industri kelapa sawit dan produk turunannya semakin ketat. Di Asia Tenggara saja Indonesia selain mesti menghadapi pesaing lama Malaysia juga mesti menghadapi pendatang baru Vietnam.

Satu diantara tantangan yang mesti dihadapi adalah resolusi sawit yang dikeluarkan Uni Eropa karena karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). “Sehingga hal ini, yang membuat persaingan di pasar global menjadi makin tidak pasti,” ujar Ketua Umum Gapki Joko Supriyono di Bali, Kamis (2/11) kemarin.

Maka GAPKI mengusulkan ke pemerintah agar memperluas jangkauan ekspor untuk minyak kelapa sawit dan produk-produk turunannya. Selain itu mereka menuntut kemudahan investasi antara lain dengan menyederhanakan regulasi. Dan terakhir, sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) harus diperkuat, terutama terkait dengan penataan institusi agar ISPO lebih kredibel dan diakui secara internasional.

Rendahnya produktivitas akibat semakin menuanya pohon kelapa sawit, ditambah lagi ketersediaan benih yang hanya mampu memasok 60 ribu hektar padahal areal yang perlu diremajakan mencapai 2,4 juta hektar adalah tantangan utama, disamping juga persoalan daya saing dan kredibilitas perusahaan, korupsi dan persoalan lingkungan yang potensial menggerus daya saing CPO dan produk turunannya di pasar Global.

Itulah tantangan utama yang dihadapi pemerintah untuk produk penghasil devisa terbesar itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here