Inpres No 7/2017 dan Momentum Reshuffle Kabinet

0
160

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7/2017. Isinya meminta para menteri dan pelaksana kebijakan dilarang menyampaikan perbedaan pendapat di muka publik atau di luar rapat resmi. Inpres yang ditandatangani 1 November 2017 oleh presiden ini diterbitkan lantaran peringatan lisan tak didengar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Presiden Jokowi telah berulang kali meminta menteri tak beradu argumen di publik. Jokowi bahkan berulang kali marah karena tak didengar.

“Saya juga kadang-kadang meminta dengan marah, kenapa Anda berbeda pendapat? Kenapa terbuka soal itu? Tapi karena lisan tidak mempan, ya Inpres sekalian,” tegas Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 7 November 2017.

Daftar Silang Pendapat Antar-Menteri

Dalam catatan nusantara.news, selisih paham atau silang pendapat antarmenteri yang menyebabkan kegaduhan di ruang publik memang sering terjadi. Pertama, pada Juli lalu, publik dibuat geleng-geleng kepala dengan pernyataan yang bertolak belakang antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menko PPK Puan Maharani terkait ratusan WNI terafiliasi ISIS yang dideportasi dari Turki ke Indonesia. Kata Ryamizard, lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air. “Daripada ngerepotin, biarin sajalah di sana. Berjuang saja di sana sampai mati,” ujarnya.

Sementara Puan bilang mereka tetap WNI yang harus dijamin kehidupannya. Puan telah memerintahkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menderadikalisasi mereka di suatu tempat karantina.

Kedua, proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan.

Ketiga, perpanjangan kontrak Freeport. Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

Keempat, soal impor beras. Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Kelima, soal kereta cepat. Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

Keenam, soal Blok Masela. Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

Ketujuh, soal Garuda Indonesia. Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan. Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.

Kedelapan, soal illegal fishing. Ketegangan antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan atasan sebidang yaitu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengemuka ke publik. Luhut mengungkapkan penilaiannya tersebut terlihat dari tindakan Susi saat menenggelamkan kapal asing karena menangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing.

“Saya kira illegal fishing sudah cukup bagus sekarang, selanjutnya apa? Ikan itu tidak ada kebangsaannya, kalau tidak ditangkap pindah ke tempat lain atau dia mati. Jadi harus dibuat (kebijakan). Saya minta perencanaan, target mereka gimana,” jelas dia

Rupanya, Kritikan Luhut untuk Susi soal penyusunan langkah strategis mendapat komentar dari Susi. Susi menilai pernyataan Luhut sesuatu yang aneh dan absurd.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti vs Menko kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan: Silang Pendapat Soal Illegal Fishing dan Reklamasi Teluk Jakarta

Kesembilan, silang pendapat antara Luhut dan Susi kembali mencuat seputar polemik proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut sebelumnya mengklaim, keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pulau G telah melalui pembahasan dengan sejumlah instansi, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akan tetapi, Menteri Susi ternyata justru merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan pulau buatan tersebut, bukan melanjutkannya.

Menurut Susi, keberadaan Pulau G dapat menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang dengan adanya alur pelayaran nelayan dari/ke Pelabuhan Muara Angke. Kehadiran pulau buatan tersebut juga dapat menyebabkan gangguan keselamatan dari/ke Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Ia juga menjelaskan, pemanfaatan Pulau G sebagai zona campuran (hunian, perdagangan, dan perkantoran) yang dibangun secara vertikal juga tidak sesuai dengan peruntukan wilayah perairan, seperti diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 61/2009 tentang Kepelabuhan.

Perlu Segera Reshuffle Menteri

Sebanarnya, presiden tak perlu harus menerbitkan inpres untuk melarang para pembantunya yang berbeda pendapat di muka umum. Jika mau lebih tegas, Jokowi bisa memecat menteri bersangkutan, kemudian melakukan reshuffle. Sebab, dengan dikeluarkannya inpres tersebut setelah berulang kali tak mempan diperingatkan secara lisan, menandakan kepatuhan menteri pada presiden berada di titik terendah, sekaligus cermin lemahnya koordinasi di internal pemerintahan. Tentu saja itu memalukan.

Barangkali, penerbitan inpres presiden juga dapat dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mereshuffle kabinet. Apalagi isu reshuffle ini sudah lama berhembus kencang sejak 2016 lalu menyusul buruknya kinerja tim ekonomi Jokowi dan lagi-lagi soal kegaduhan karena adanya “pertengkaran” para menteri.

Dan, kali ini Jokowi setidaknya punya empat alasan resfhuffle harus segera dilakukan dalam waktu dekat. Pertama, sikap PAN sebagai anggota koalisi yang kerap berseberangan dengan sikap dan keputusan pemerintah. Sikap tak sejalan PAN dengan anggota koalisi pemerintahan di antaranya PAN tidak mendukung Perppu Ormas, Presiden Treshold, dan menarik diri dari Pansus Angket KPK. Terlepas benar atau tidak langkah yang diambil PAN, partai bergambar matahari terbit ini dianggap tak jelas dan tak patut.

Di samping itu, seruan Amien Rais selaku ketua majelis pertimbangan dan pendiri PAN yang meminta kader PAN Asman Abnur yang saat ini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk keluar dari kabinet, memperkuat alasan diperlukannya reshuffle.

Kedua, keputusan Khofifah Indar Parawansa yang akan maju dalam Pilgub Jatim akan menyebabkan terjadinya kekosongan kursi Menteri Sosial.

Ketiga, buruknya tim ekonomi, utamanya Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN. Sebab, sebagaimana banyak diketahui, di bawah Rini banyak BUMN yang merugi. Selain Rini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga layak digeser dari kabinet. Sebab, sejak awal namanya digadang-gadang mampu menyelamatkan perekonomian nasional menggantikan Menkeu sebelumnya (Bambang Brodjonegoro) yang dianggap gagal, tapi hingga saat ini terobosan Sri Mulyani tak cukup berhasil.

Terbaru, ia membuat blunder yang bisa menyebabkan terkikisnya elektabilitas Jokowi dan makin terbebaninya rakyat bawah, lantaran bakal mengeluarkan Undang-Undang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang kini RUU-nya dalam proses pembahasan di DPR. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, bahkan menyebut pemerintah kerjanya terus “malak” rakyat dengan aneka pajak, sampai-sampai urusan akta nikah, akta lahir, perceraian, dan sejenisnya akan dikenai pajak.

Keempat, sinyal merapatnya Partai Demokrat ke pemerintah tentu harus diganjar dengan posisi dan jabatan di pemerintahan. SBY kabarnya berharap kader partainya bisa masuk ke kabinet menduduki jabatan menteri.

Seperti diketahui, sinyal bergesernya pendulum politik Partai Demokrat ke arah koalisi pemerintahan tergambar dari beberapa peristiwa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Diawali dukungan Fraksi Demokrat terhadap pengesahan Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) saat sidang paripurna DPR, Selasa (24/10). Berselang beberapa hari, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar pertemuan dengan Jokowi di Istana. Tak hanya itu, pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengaku “utusan SBY” dengan Jokowi dan puteranya beberapa waktu lalu, bisa dimaknai secara politik adanya sinyalemen itu.

Selain itu sinyalemen makin kuat tatkala Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas) tidak menampik peluang perubahan arah politik.  “Tidak ada yang tak mungkin, semuanya possible, sangat mungkin 2019, semua mungkin terjadi,” ungkap Ibas di Jakarta, sepekan lalu.

Pun begitu, soal reshuffle jangan pula dijadikan sebatas bagi-bagi kursi dan demi kepentingan kontestasi politik 2019 mendatang. Lebih dari itu, pergantian menteri dimaksudkan menutupi aib akibat lemahanya koordinasi di internal pemerintah dan “perseteruan” antarmenteri  yang telanjur dikonsumsi publik. Dengan demikian, para menteri menjadi solid dan fokus menjalankan program-program prorakyat. Reshuffle dilakukan karena memang dibutuhkan perbaikan kinerja dan pelayanan, bukan justru memperburuk keadaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here