Kenaikan Tarif Tol JORR

Integrasi Tarif Tol Perlu Dikaji Ulang

0
42
Rencana integrasi tarif tol JORR menuai kegaduhan pro dan kontra, karena itu perlu dikaji ulang.

Nusantara.news, Jakarta – Rencana integrasi tarif tol Jakarta Outing Ring Rod (JORR) dengan menyamaratakan tarif jauh dekat menjadi Rp15.000. Apakah ini akan efektif untuk pengguna atau pengelola? Mengapa tarif tol dipaksakan sama rata-sama rasa?

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan kenaikan tarif tol di JORR. Menurutnya, harus ada kajian mendalam tentang kenaikan tarif tol JORR terlebih dahulu.

Bambang, mengatakan, Kementerian Perhubungan sebaiknya memberikan penjelasan terkait integrasi tarif tol JORR. Merujuk Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, maka tarif tol dihitung berdasar kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan dan kelayakan investasi.

Hal yang harus dikaji betul adalah kemampuan bayar masyarakat serta jarak tempuh di tol JORR. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah standar pelayanan. Karena itu memang harus ada perbaikan jalan dan fasilitas di tol JORR.

Selain itu, Bambang juga meminta Komisi V DPR yang membidangi perhubungan dan infrastruktur mengkaji ulang rencana integrasi tarif tol. Agar tidak menimbulkan efek lain, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, pungkasnya.

Persoalan tarif tol di Indonesia memang agak aneh, baik dari segi besaran tarif dan kebijakan kenaikan tarif. Menurut Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roslani tarif tol Indonesia rerata lebih mahal dari tarif tol di kawasan.

Pada saat yang sama ada kebijakan kenaikan tarif tol otomatis setiap dua tahun sehingga dipandang menguntungkan pengusaha di satu sisi, juga memberatkan konsumen di sisi lain.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan rata-rata tarif tol kendaraan golongan I adalah Rp1.300 per kilometer. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengungkapkan tarif ada yang mencapai Rp1.500 per kilometer atau paling mahal, yakni di Tol Bekasi—Cawang–Kampung Melayu (Becakayu).

Bila menengok penerapan tarif tol di negara-negara utama ASEAN memiliki tarif yang jauh lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Di Singapura, tarif tol terpanjang yakni Tual (42,8 kilometer) adalah Rp777,94 per kilometer. Sementara itu, di Vietnam Rp1.217,50, di Filipina Rp1.053,03, kemudian Malaysia Rp492,5 dan Thailand Rp440 per kilometer.

Artinya, Indonesia memiliki tarif tol paling mahal di antara negara besar ASEAN lainnya.

Tidak hanya di ASEAN, ternyata tarif tol Indonesia juga masih lebih mahal dibandingkan dengan China yang hanya Rp961,52 per kilometer. Tidak heran, apabila Presiden Jokowi berpendapat seharusnya tarif tol di Indonesia harus diturunkan.

Karena itu diperlukan solusi yang lebih adil yang tetap menguntungkan investor, tapi juga tidak terlalu memberatkan konsumen. Jika dilihat dari inflasi, biaya kontruksi, pajak, bunga, maka wajar tarif tol tersebut. Maka dari itu, pemerintah perlu menerapkan skema perpanjangan masa konsesi tol untuk menurunkan tarif tol.

Saat ini usia konsesi rerata untuk pengelolaan jalan tol antara 35 hingga 40 tahun. Bisa saja dibuat regulasi agar tidak naik tarif tol, namun masa konsesinya diperpanjang 50 atau 60 tahun. Sehingga pengusaha jalan tol bisa menikmati marjin yang lebih lama.

Selain itu perlu penyederhaanaan golongan kendaraan logistik yang tadinya 2, 3, 4 dan 5 golongan disederhanakan menjadi golongan 2 dan 3 saja. Sebab penggolongan kendaraan logistik yang terlalu detil justru membuat angkutan logistik malah enggan masuk ke jalan tol karena dianggap tarifnya terlalu mahal.

Dengan demikian, isu tol ke depan tidak lagi melulu dijejali oleh isu kenaikan tarif, bila perlu ke depan yang dominan adalah isu penurunan tarif tol. Apalagi isu integrasi tarif yang nota bene sebenarnya kenaikan tarif tol, wajar kalau kemudian ada celetukan,”Isu kenaikan tarif tol serasa sosialis.”[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here