Politik Militer dan Militerisme (2)

Intelijen dan Politik Indonesia

0
440
Ilustrasi: Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Dalam sejarah kepemimpinan nasional mungkin hanya Presiden Joko Widodo yang jarang menggunakan tim intelijen dalam mengkaji masalah strategis. Selain itu, masalah pemilihan personal dengan kapasitas dan kapabilitas yang kurang mumpuni, juga memperburuk situasi bahkan membuat pemerintahan akhirnya didominasi kepentingan kelompok politik tertentu. Sulit dibantah bahwa Orde Baru dan Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun salah satunya karena faktor intelijen dan militer yang kuat pada saat itu.

Tidak perlu heran juga, karena intelijen pada awal Orde Baru pasti adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Sebab salah satu kelebihan Soeharto adalah memilih staf yang terbaik di bidangnya, seperti di  bidang ekonomi ada Prof. Widjojo Nitisastro cs. (Kelompok Berkeley); di bidang politik ada Ali Murtopo cs.; di bidang hukum ada Ali Said cs.; dan di bidang intelijen ada Yoga Soegama cs. Sementara itu, di TNI ada Maraden Panggabean, M. Yusuf, Sudomo, Sumitro, dan lain-lain.

Khusus di bidang intelijen, ada Yoga Soegama, Sutopo Juwono, Leonardus Benyamin Moerdani, Pitut Soeharto, dan kader lebih muda Laurence Manullang, serta Suripto Djoko Said.

Figur-figur profesional ini diakui reputasinya secara internasional, independen cara operasinya, dan tidak sepenuhnya bisa didikte oleh Soeharto. Kualitas informasi yang disampaikan A1 dengan analisa yang akurat dan tepat sehingga informasi intelijen saat itu benar-benar merupakan isu strategis.

Intelijen pada era Joko Widodo

Era reformasi adalah era kepemimpinan sipil, sehingga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi tumpuan dan dipercaya oleh Presiden RI. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode pertama (2004 – 2009), BIN dipimpin mantan Kapolri Jenderal Pol Sutanto, meskipun pada periode kedua (2009-2014) kembali ke purnawirawan Jenderal TNI, Letjen TNI A.M. Hendropriyono. Di era Joko Widodo, awalnya BIN dipimpin Letjen TNI Sutiyoso, namun kemudian digantikan oleh Jenderal Pol Budi Gunawan.

Kegaduhan politik akhir-akhir ini bermula dari informasi intelijen yang diterima Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (GN) tentang adanya impor 5.000 pucuk senjata ilegal oleh institusi non militer, ditengarai senjata tersebut terkategori yang tidak diperbolehkan secara regulasi untuk dimiliki pihak POLRI, yakni berkaliber di atas 5,6 mm.

Sementara, dalam temuan di Bandara Udara Soerkarno-Hatta Tangerang, dijumpai juga pembelian jenis pelontar granat, lalu di bandara Bengkulu ditemukan pembelian sejumlah senjata sejenis AK 47 yang dipesan atas nama BNN (Badan Narkotika Nasional). Selanjutnya, informasi tentang hal tersebut menguap begitu saja, lalu ruang informasi kita malah diramaikan perihal pidato Joko Widodo dan Jenderal GN pada saat Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI 5 Oktober 2017 lalu tentang kesetiaan TNI terhadap negara dan Presiden. Setelah itu, tepatnya tanggal 6 Oktober 2017, dilakukan Rapat Koordinasi instansi terkait di kantor Menkopolhukam yang membahas tentang harus adanya persamaan persepsi dan penyesuaian regulasi.

Dalam kasus ini, terkesan intelijen TNI lebih peka. Sementara, BIN yang kepalanya berasal dari POLRI cenderung “melindungi” apa yang terjadi dengan impor senjata tersebut, dengan menyebut sebagai hal yang prosedural dan legal, hal ini juga ditegaskan oleh Pemerintah, diwakili Menkopolhukam Jenderal TNI Wiranto, sebagai ‘insiden salah paham’.

Seharusnya, informasi intelijen itu “mahal” harganya jika user (Presiden RI) bisa memanfaatkannya secara optimal. Disayangkan, sejak awal Joko Widodo terkesan tidak memposisikan data intelijen sebagai informasi strategis sehingga terjadilah sengkarut dalam informasi-informasi strategis di intelijen. Eksesnya, sering terjadi informasi yang diperoleh Presiden kurang “bermutu” karena Presiden kerap menerima dari person yang tidak berkompeten dan terjebak dalam skema oligarki politik.

Informasi yang disajikan kerap tidak memadai sehingga pada akhirnya tidak berdampak secara positif pada kebijakan nasional, khususnya kebijakan politik nasional.

Intelijen yang profesional (teknokrat-intelijen), independen dan tegak lurus pada Presiden serta mempunyai akses ke dalam dan ke luar negeri merupaka prasyarat tercapainya tujuan-tujuan strategis pemerintah.

Sayangnya, saat ini intelijen sudah dimasuki kepentingan politik tertentu dan terlibat sentimen antar lembaga (persaingan TNI dan POLRI) sehingga cenderung kontra produktif.

Posisi intelijen, saat terjadinya ancaman seperti faksionalisme politik, SARA dan disharmoni sosial, sangat strategis. Tekanan fiskal pada APBN karena tidak tercapainya target pajak (Januari-September, 2017) hanya 60%, sehingga selama tiga bulan harus diperoleh sekitar Rp 539 triliun, dan jatuh tempo defisit mencapai Rp 224 triliun di bulan Oktober 2017 ini, merupakan ancaman sangat serius.

Intelijen di bidang ekonomi dinilai paling lemah saat ini, berpadu dengan kelompok kepentingan di birokrasi bidang ekonomi, yakni antara ‘bandulan Cina’ versus ‘bandulan neolib’ (Amerika Serikat), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah mengarahkan untuk kembali ke pangkuan IMF dan Bank Dunia, indikasinya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan puncak IMF di Bali yang menghabiskan biaya hingga Rp 900 miliar. Sementara, Cina belum optimal membantu karena saat ini baru sekitar USD 9 miliar saja, tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan.

Appraisal (Penilaian) situasi

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya adalah seorang intelijen Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) atau Komite Keamanan Negara, sebuah Dinas Intelijen Rusia, sehingga dia bisa mempengaruhi Donald Trump untuk bekerja sama dalam Pemenangan Pilpres AS yang berujung skandal politik. Hal ini kemudian memperburuk hubungan kedua negara.

RRC (Republik Rakyat Cina) dominan menempatkan intelijen ekonominya dalam memuluskan ‘Skema OBOR’ (One Belt One Road)/Jalur Sutera baru) dan menyiapkan dana sampai dengan tahun 2030 senilai USD 1 triliun. Dana itu untuk membangun jalur pangan dan energi karena diproyeksikan bakal terjadi krisis pangan dan energi di tahun tersebut (Food & Energy Securities).

Appraisal (Penilaian) Situasi dan Kondisi adalah pekerjaan utama seorang intelijen sehingga menjadi referensi utama seorang Kepala Negara. Tidak heran Kepala Badan Intelijen Negara, secara struktural langsung di bawah Presiden.

Perlu dimotivasi pendekatan dikotomi sipil-militer agar terjadi kesatuan pikiran (mind set) antara intelijen negara (BIN), intelijen TNI (BAIS = Badan Intelijen Strategis), dan intelijen POLRI. Selanjutnya, disusul dengan kesatuan tindakan menanggulangi permasalahan riil bangsa dan negara.

Tidak sinkronnya data terkait impor senjata (jenis dan jumlah) oleh POLRI memperlihatkan adanya miskomunikasi dan terjadi persaingan di kedua tubuh intelijen (TNI dan POLRI).

Hal yang masih merupakan “grey area” adalah batasan penanganan keamanan dan ancaman dalam negeri yang perlu dirumuskan. BIN seharusnya memberi informasi strategis kepada Presiden yang terbaik untuk masa depan negara dan bangsa agar NKRI tetap terjaga.

Memang, keamanan dalam negeri di negara maju saat ini sudah dibekali senjata berat untuk mengoptimalkan supremasi sipil melalui POLISI. Khusus Indonesia, sebagai negara berkembang  keterlibatan TNI dalam intelijen dan keamanan dalam negeri, seperti dalam masalah terorisme masih dibutuhkan. Terorisme asalnya dari luar dan akarnya adalah kemiskinan dan ideologi. Intelijen militer terdidik soal cegah tangkal (cekal), sementara mazhab POLRI adalah penegakkan hukum (represif). Jadi, intelijen seharusnya dominasi militer dipadu dengan POLRI untuk bidang tertentu.

The Council on Foreign Relations of USA

Intelijen Amerika Serikat (AS) lebih well informed tentang Indonesia dibanding BIN sendiri. Kita tahu bahwa jika ingin merusak suatu negara hancurkan militernya. Embargo senjata oleh AS beberapa tahun silam telah menghancurkan alutsista dan kemampuan militer Indonesia. Selain itu hancurkan intelijennya, sebab dunia intelijen menjadi bagian tidak terpisahkan dari kekuatan militer.

National Intellegence Council (NIC) melansir tentang Mapping the Global Future (pemetaan masa depan dunia). Pemetaan ini dimaksudkan selain untuk memberikan gambaran secara umum tentang tantangan yang akan dihadapi oleh Amerika Serikat (AS), juga sebagai antisipasi mewujudkan peta masa depan dunia yang dikehendaki AS.

Dalam konteks tersebut, menurut informasi intelijen, beroperasi sebuah organisasi besar (underground, tidak muncul di permukaan), The Council on Foreign Relations of USA di Washington yang dapat menentukan “siapa” dan “arah” pemimpin suatu negara di dunia. Mereka terdiri dari 425 orang milioner, 271 orang bermukim di AS, dan 154 orang bermukim di luar AS. Bukan tidak mungkin kelompok ini akan berperan penting menyongsong “energi” dunia baru.

Dari kaca mata AS, Cina menjadi kekuatan ekonomi baru dunia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Keberadaan negara itu ditopang jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas dengan tetap teguh pada ideologi sosialis. Dengan prestasi ekonomi itu, Cina dinilai menjadi ancaman nyata bagi AS dan negara-negara Barat-kapitalis lainnya kini dan nanti.

Salah satu cara memukul Cina adalah dengan memukul Korea Utara yang seolah-olah kesannya sekarang hanya masalah nuklir semata, padahal ada soal geostrategi dan energy security factor. Negara super power AS bersama koalisi globalnya telah menetapkan grand strategy global untuk mempersiapkan dunia (berbagai negara) dalam tatanan “demokrasi” yang mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) menuju kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dalam grand strategy global itu ditempatkan demokrasi yang mengacu pada HAM.

AS akan kembali mempertegas posisinya sebagai “polisi dunia” untuk menggiring umat manusia dan berbagai negara mengarah ke toll gate (pintu jalan tol) demokrasi. Namun sejatinya tidak menjadikan negara-negara itu menjadi demokratis tapi hanya menggiring ke arah toll gate demokrasi yang mengacu HAM.

Bagi negara-negara yang dinilai tidak demokratis dan tidak mengacu HAM, AS telah mempersiapkan “sarana-sarana” yang paling ampuh, mampu menggoyahkan atau menimbulkan keonaran di negara sasaran strategis, antara lain: tension of local conflict (koflik lokal yang berkepanjangan), seperti konflik agama (mengadu domba agama), etnis, kemiskinan, kesenjangan, pembangunan antar pusat dan daerah.

Kegaduhan dalam hal senjata POLRI, karena belum tuntasnya reformasi TNI dan lemahnya penanganan POLRI di berbagai kasus tertentu. Dalam konflik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, jika Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak didampingi oleh GN pada 411 dan 212 bukan tidak mungkin terjadi kerusuhan. POLRI belum terlatih menangani massa sampai jutaan orang dalam demonstrasi isu sensitif (SARA), seperti soal penistaan agama oleh Ahok.

Momentum tersebut akhirnya membuat TNI terlibat politik, karena GN merupakan generasi yang terlibat di masa dwi fungsi ABRI berlaku di Indonesia (Orde Baru). Dwi fungsi merupakan sesuatu yang bersifat build-in sehingga dapat diubah hanya implementasinya, bukan substansinya. Keberadaan teritorial Kodim dan Koramil memperlambat proses kebijakan kembali ke barak seperti tuntutan reformasi.

Pada era refomasi, petinggi militer yang berpolitik praktis mundur terlebih dulu, setelah itu baru berkiprah seperti senior-seniornya yang menjadi pimpinan parpol dan ikut sebagai kontestan politik di Pilpres.

Paling mendasar di Indonesia ada dasar historis bahwa beberapa kejadian kritis dalam kehidupan bangsa terselamatkan oleh peran militer (PRNI/Permesta tahun 1957, DI TII tahun 1949, Konflik Aceh tahun 1980-an, G-30-S PKI 1965, dan kerusuhan 1998). Saat ini negara juga sedang dalam ancaman defisit APBN (likuiditas negara), hingga akhir tahun dibutuhkan sekitar Rp 500-an triliun, “insiden” Panglima TNI-POLRI terkait senjata, disharmoni sosial isu SARA, pertentangan Islam-non Islam, pribumi-non pribumi, membuat suhu politik sangat eskalatif dan memanas saat ini.

Jika stabilitas nasional terganggu maka Joko Widodo membutuhkan militer yang solid apalagi di tahun politik sekarang ini (Pilkada 2018 dan Pilpres 2019).

Langkah strategis Joko Widodo berikutnya terhadap TNI menentukan stabilitas politik di Indonesia, dan saat ini ekonomi kita dalam masalah besar. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here