Intelijen Tumpul

0
254

PEMBANTAIAN sadis terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Nduga Papua pada tanggal 3 Desember kemarin adalah kesalahan intelijen. Begitulah kesimpulan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terhadap serangan yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), tersebut. Seandainya fungsi intelijen berjalan dengan baik, peristiwa penembakan puluhan pekerja itu tidak akan terjadi.

“Tanggal 1 Desember itu kan HUT OPM. Masa tidak ada kewaspadaan dari intelijen, masa tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Intelijen harus bisa mewaspadai hal-hal yang tidak terduga,” kata Ketua Umum PPAD Letjen (Purn) Kiki Syahnarki, dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (7/12/2018) kemarin. Karena itu, PPAD meminta agar pemerintah mengevaluasi intelijen, karena tragedi di Nduga itu menunjukkan tidak adanya keterpaduan satu sama lain.

Pembantaian para “pahlawan pembangunan Papua” itu tidak saja menyedihkan, tetapi sekaligus mempermalukan pemerintah dan aparat keamanan.

Misalnya tentang pengerjaan proyek Trans Papua di Nduga. Wilayah tersebut, menurut Presiden Joko Widodo, tingkat kerawanannya termasuk zona merah dan sering muncul gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Saking rawannya, Presiden mengaku dia pernah dicegah oleh Kepala BIN, Kapolri dan Panglima TNI ketika akan berkunjung ke Nduga.

Presiden sendiri yang berkata, pekerjaan pembangunan di Papua itu benar-benar bertaruh nyawa. Sewaktu-waktu bisa terjadi serangan brutal pemberontak. Pemerintah juga tahu bahwa proyek itu ditolak oleh pemberontak, sehingga mereka pasti akan menggagalkan dengan segala cara, termasuk membunuhi para pekerjanya.

Sudah tahu begitu, mengapa karyawan-karyawan PT Istaka Karya dibiarkan bekerja tanpa pengawalan aparat bersenjata? Mengapa tidak ada yang bertanggungjawab atas keamanan mereka?

 

Kritik PPAD tentang tidak adanya keterpaduan itu penting menjadi bagian evaluasi, agar ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tragedi ini.

Sebab ternyata malapetaka ini bukanlah serangan dadakan. Menurut Jubir TPNPB Sebby Sambom, penyerangan yang dilakukan  Komando Daerah Operasi III TPNPB pimpinan Egianus Kogoya tersebut telah direncanakan sejak tiga bulan lalu.

Ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jika serangan direncanakan sejak tiga bulan lalu, mengapa sampai tidak tercium oleh intelijen?

Bahwa perencanaan serangan itu dilakukan secara rahasia, so pasti. Tapi itulah gunanya intelijen. “Reveal their secrets, protect our own”, bongkar rahasia mereka, lindungi punya kita. Jika tidak begitu, ya, bukan intelijen namanya.

Sebab eksistensi intelijen akan mendapat pengakuan kalau mereka bisa memberikan informasi valid tentang ancaman melalui pengumpulan dan pengolahan berbagai informasi.

Bahwa pelaksanaan serangan dilakukan mendadak, itu juga so pasti. Tapi, lagi-lagi, itulah gunanya intelijen. Mengantisipasi serangan yang tidak mendadak, ya tidak perlu intelijen. Jadi, kalau intelijen tidak berdaya mengantisipasi serangan dadakan, ya, apa lagi yang bisa kita katakan tentang mereka, selain tumpul?

Katakanlah, informasi perencanaan serangan itu sudah didapat dan dipelajari oleh intelijen. Tapi ke mana analisis informasi dan perkiraan keadaannya didistribusikan? Kalau sudah dibagikan kepada instansi yang tepat, baik Polri, TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN), mengapa tidak ada langkah antisipasi sehingga korban berjatuhan? Bukti bahwa tidak ada antisipasi adalah para pekerja itu dibiarkan bekerja tanpa pengawalan. Mungkin inilah yang dikritik PPAD tadi sebagai tidak adanya keterpaduan.

Evaluasi ini amat sangat penting dilakukan. Bukan semata untuk mencari siapa yang mesti bertanggungjawab memberi perlindungan kepada anak-anak bangsa ini, tetapi juga aspek lain yang lebih penting.

Tragedi maut yang terjadi di Nduga itu adalah gambaran nyata tentang kualitas kesiap-siagaan aparat keamanan dan pertahanan Indonesia. Padahal dari segi apa pun kemampuan militer TPNPB ini pasti sangat jauh di bawah kemampuan Polri dan TNI. Satu-satunya yang membedakan tentara OPM itu dengan tentara kita adalah mereka berada dalam kondisi mental berperang, sementara kita membingkai aparat kita berdasarkan pendekatan keamanan, HAM dan penegakan hukum dengan mengedepankan polisi. Ini jelas seperti ruas tak bertemu buku.

Apa pun kondisi mental aparat itu, faktanya adalah menghadapi serangan gerilyawan OPM –yang kata Kapolri hanya beranggotakan 30-50 orang saja—sudah jatuh korban di pihak kita.  Entah apa yang terjadi, jika yang dihadapi itu bukan sekelas gerombolan OPM, tapi tentara profesional dari negara lain yang hendak menyerang Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here