Indonesia Berharap (1)

Investasi Kembali Membaik, Politik Memburuk

0
183
Ilustrasi: Pembangunan infrastruktur jalan

Nusantara.news – Total investasi di Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 603 triliun, tumbuh sekitar 10% dari realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp 545 triliun. Diharapkan tumbuh 11% di tahun 2017 atau sekitar Rp 670 triliun, dan diproyeksikan mencapai Rp 840 triliun di tahun 2018, atau tumbuh 25%.

Realistiskah angka tersebut? Tentu amat bergantung dari upaya pemerintah Indonesia, karena investasi dapat saja loncatannya besar jika mendapat proyek “kakap”. Di tahun 2016 sektor Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi 64%, dan 36% dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Sektor dalam investasi di Indonesia pada tahun 2016, total sebesar Rp 603 triliun:

  1. Industri Kimia Dasar, Kimia dan Farmasi: 52,5%
  2. Industri Makanan: 11,6%
  3. Pertambangan: 8,5%
  4. Industri Logam Dasar, Logam, Mesin, dan Elektronik: 11,3%
  5. Listrik, Gas, dan Air: 10%
  6. Lainnya: 6,1%

Area investasi 53% masih terfokus di Pulau Jawa, Sumatera 19%, Kalimantan 11%, Sulawesi 8%, Maluku dan Papua 5%, serta Bali, NTB dan NTT 2,6%.

Indonesia baru saja naik rating sebagai negara yang layak investasi menurut Standard & Poor (S&P), setelah sebelumnya turun dua peringkat menurut JP. Morgan yang dalam dua bulan naik menjadi tidak layak investasi, sehingga SUN (Surat Utang Negara) Indonesia kurang diminati oleh Investor Global.

Di sisi lain, keuangan negara memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) senang, sehingga menulis di akun media sosialnya.

Layak Investasi?

Kita cukup terkejut ketika JP. Morgan menurunkan rating investasi Indonesia dua peringkat, yang membuat SMI meradang dan langsung “memecat” JP. Morgan sebagai dealer utama SUN Indonesia. Memang akhirnya pontang-panting SMI dan tim untuk menjual SUN secara ritel, karena peringkat yang menjadi sangat tidak layak. Lalu terbantu dengan peringkat sebagai negara layak investasi dari S&P dengan proyeksi stabil.

Sebelumnya, Indonesia Fitch Rating dan Moody’s Investor juga sudah memberi rating yang sama dengan S&P, sehingga menjadi sinyal positif di pasar modal maupun pasar uang, nilai tukar rupiah pun menguat.

Diharapkan, investor asing semakin senang dengan investasi portfolio Indonesia maupun FDI (Foreign Direct Investment) di sektor riil. Pemerintah berharap terjadi penurunan CDS (Credit Default Swap). Pada umumnya default atau kejadian lain yang tercantum dalam Credit Event, dan Instrumen Keuangan, seperti obligasi dan utang-utang perusahaan. Begitu juga dengan nilai rupiah akan terus menguat, diharapkan mencapai Rp 13.000,- per dollar AS. Aliran dana mudah-mudahan masuk ke sektor riil, khususnya infrastruktur agar dapat menampung tenaga kerja dari kelompok pengangguran terbuka.

Pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko negara (politik, ekonomi, dan keuangan) atau memperbaiki peringkat Country Risk Indonesia, yang akan berdampak pada nilai pinjaman dan investasi di Indonesia. Risiko politik menjadi hal utama (50%) dibanding ekonomi dan finansial, masing-masing hanya 25%. Risiko negara dengan penilaian sangat rendah, rendah, moderat, tinggi, dan sangat tinggi.

Saat ini Indonesia dalam posisi moderat, namun eskalasi Pilkada DKI Jakarta 2017 berpotensi mengurangi peringkat Indonesia ke tingkat rendah. Kasus Habib Rizieq Shihab, Muhammad Al- Khathath (Sekjen FUI/Forum Umat Islam), ustaz Alfian Tanjung dalam kasus pelanggaran UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), Amien Rais, pembubaran HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), serta Pimpinan Ponpes Gontor KH. Sahal, telah memicu suhu politik menjadi panas.

Pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo harus tahu prioritas, apakah stabilitas politik dengan penindakan tepat? atau penyehatan ekonomi? Pengendalian politik secara subjektif tujuannya untuk pengendalian politik dan keamanan, tapi memperoleh respon negatif dari masyarakat. Seharusnya upaya SMI untuk memperbaiki peringkat ekonomi Indonesia di segala sektor dibantu, dengan pengendalian politik yang demokratis, jangan justru sebaliknya.

Kerancuan persepsi bisa membuat politik eskalatif. Sebagai contoh kata “Saya Pancasila, Saya Joko Widodo”, jika tidak dijelaskan dengan baik, persepsi publik bisa menafsirkan sebagai keangkuhan kekuasaan, karena secara realitas mulainya pasti untuk membuat status TSK dan ditujukan pada kelompok tertentu. Bahkan sebagian tokoh menyatakan negara menjadi totaliter, tentu faktor stabilitas politik Indonesia akan dipertanyakan, diharapkan tidak menurunkan peringkat ekonomi Indonesia.

Proyeksi Bank Dunia

Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,3% (di atas 0,1% dari proyeksi Indonesia sendiri, yaitu 5,2%). Lebih jauh, Bank Dunia menyatakan salah satu pendukung utama kepercayaan investor adalah proses deregulasi aturan bisnis dalam negeri. Pengetatan sisi fiskal dengan efisiensi APBN 2017 senilai Rp 16 triliun, karena dianggap akan menekan pertumbuhan PDB Indonesia.

Profil industri keuangan juga membaik, industri keuangan non bank per Maret 2017, jumlah aset Rp 1.982 triliun, dengan pelaku bisnis 1.093 orang. Industri perbankan dengan total aset mencapai Rp 6.057 triliun dengan dana pihak ketiga yang ditempatkan mencapai Rp 4.788 triliun, dan penyaluran kredit Rp 4.414 triliun.

Sementara pasar modal dengan total kapitalisasi mencapai Rp 6.215 triliun, jumlah emiten 543, outstanding obligasi dan Sukuk Rp 328 triliun dan USD 67,5 juta, serta Surat Berharga Negara mencapai Rp 1.890 triliun dan USD 1.240 juta.

Dari proyeksi Bank Dunia, dengan laju inflasi 3,61 dan Rasio Gini 0,39 ekonomi Indonesia sangat menjanjikan. Adapun sektor-sektor yang tumbuh di atas rata-rata adalah: konstruksi (5,22%), transportasi dan pergudangan (7,74%), jasa keuangan dan asuransi (8,9%), infokom (8,87%), konsultan (7,36%), pengadaan listrik dan gas (5,39%).

Sektor tenaga kerja yang menyerap 5 tertinggi adalah pertanian (32%), perdagangan (18%), industri (13%), konstruksi (6,74%), dan akomodasi makanan dan minuman (5,28%), sementara sektor lain, penyerapannya kurang dari 5%.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah di daerah Kalimantan Tengah (9,98%), Papua (9,21%), Sulawesi Selatan (7,41%), Gorontalo (6,52%), dan Sulawesi Tenggara (6,51%).

Secara makro menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berprospek baik, hanya saja jika kemiskinan semakin besar di sektor pertanian, menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo gagal membangkitkan sektor pertanian. Padahal pangan adalah indikator keberhasilan suatu negara (Food Security/Ketahanan Pangan). Pertanian harusnya menjadi sektor strategis, apalagi kita adalah negara agraris.

Penanggulangan kemiskinan menjadi indikator dari tujuan pembangunan, justru membuat kita miris karena Papua termiskin (28,40%). Sementara kita mengetahui bahwa Freeport Indonesia yang menjadikan McMoRan sebagai perusahaan tambang emas terbesar dunia, namun lingkungan sekitarnya merupakan provinsi termiskin di Indonesia. Suatu ironi yang mengecewakan kita semua, khususnya rakyat Papua.

Ekonomi Indonesia secara makro membaik, namun ketimpangan menjadi problem utama karena data Oxfam Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa 4 konglomerat terkaya, asetnya setara dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Padahal di tahun 2008, kekayaan 40 orang terkaya setara dengan kekayaan 30 juta orang miskin. Lalu di tahun 2009 meningkat menjadi 42 juta orang miskin; tahun 2010 menjadi 60 juta orang miskin, dan tumbuh terus aset orang terkaya 40 orang asetnya setara 77 juta  penduduk Indonesia.

GDP Indonesia tumbuh dan besar, tetapi siapa yang punya? kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengutip puisi Denny JA. Kekayaan konglomerat seperti deret hitung, rakyat hanya bisa survive (bertahan).

Pekerjaan Rumah (PR) utama pemerintahan Joko Widodo, khususnya Unit Kerja Pancasila yang akan didirikan, karena sila-sila Pancasila sudah tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

“Saya Joko Widodo; saya adalah Pancasila”, keliru karena seharusnya “Pancasilais”, kalau tidak diluruskan, hal ini bisa ditafsir menjadi sikap arogan dan otoriter Presiden. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here