Investasi Mengutili Harta Jamaah ala Yusuf Mansur

0
171
Metode investasi Yusuf Mansur mencampur dakwah dan bisnis dinilai beraroma penipuan.

Nusantara.news, Surabaya – Kasus penipuan investasi dai kondang Yusuf Mansur merembet kemana-mana. Metode investasi Yusuf Mansur mencampur dakwah dan bisnis dianggap beraroma penipuan.

Program investasi Condotel Moya Vidi itu ditawarkan pihak Yusuf Mansur pada 2013 lalu kepada banyak nasabah di berbagai daerah. Dalam program itu, Yusuf Mansur menawarkan investasi berbentuk sertifikat dengan harga Rp2,75 juta per lembar sertifikat, disertai skema keuntungan yang dijanjikan.

Istilahnya adalah investasi sedekah. Jadi yang berinvestasi dalam rencana pembangunan proyek ini adalah perorangan dari para jamaah. Paling banyak jamaah Yusuf Mansur berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Namun belakangan program itu bermasalah dan tidak terealisasi. Investasi justru dialihkan untuk bisnis Hotel Siti wilayah Tangerang, bukan condotel di wilayah Yogyakarta seperti yang disebut dalam perjanjian.

Ya, Yusuf Mansur malah menjual sertifikat Patungan Usaha Hotel Siti. Dia membandrol Rp12 juta. Mekanismenya, calon investor harus melakukan registrasi melalui situs web patunganusaha.com dan harus setor ke rekening Bank Mandiri atau Bank BCA atas nama Yusuf Mansur. Setelah itu, para peminat menerima sertifikat.

Iming-iming dari jual-beli sertifikat kepemilikan hotel dan apartemen tersebut beragam. Misalnya, mereka bisa mendapatkan amal dan berkah dari jemaah haji yang akan umrah. Mereka juga dijanjikan bagi hasil sekitar 8% lewat penyewaan hotel dan apartemen.

Janji itu bahkan ditambah, yakni investor masih mungkin mendapat keuntungan lebih kalau operasional hotel berjalan baik. Keuntungan lainnya, setelah uang Rp12 juta kembali, investor ala jamaah ini tetap bakal menerima bagi hasil dari operasional hotel.

Ya, promosi Hotel Siti dibikin klimis dan kerap dilabeli dakwah. Kata Yusuf Mansur, setiap jamaah umrah atau haji yang menginap di hotel dekat Bandara Soetta tak bisa memastikan apakah kamar hotel itu pernah dipakai untuk perbuatan maksiat dan perilaku haram. Dan Hotel Siti adalah solusinya. “Kita bisa memastikan, Insya Allah, Insya Allah, kalau kamar yang ditempati oleh para calon tamu Allah adalah kamar yang bersih, suci, fitri, melayani mereka semua,” katanya.

Masalah investasi Hotel Siti yang dikelola Yusuf Mansur mulai terlihat. Usut punya usut, bisnis tersebut rupanya tak bernaung di bawah badan hukum perseroan, koperasi, bahkan tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendek kata, itu bisnis ilegal.

Meski ilegal, Mansur mampu memikat para investor. Terakhir, yang ikut patungan usaha Hotel Siti tercatat 2.029 investor. Dana investasi yang masuk ke kantongnya sebesar Rp24,3 miliar

Investasi Yusuf Mansur tidak hanya membiayai hotel, tetapi juga untuk membiayai bisnis lainnya, seperti PayTren, koperasi, dan sebagainya. Buntutnya, banyak jamaah Yusuf Mansur yang melapor sebagai korban penipuan. Di Jawa Timur, empat warga Surabaya merasa menjadi korban penipuan Yusuf Mansur. Mereka melaporkan ke Polda Jawa Timur bulan Juni 2017 lalu.

Para nasabah merasa tidak puas. Apalagi penyelenggara program investasi hanya diberitahu melalui website. Sebagian nasabah sempat melaporkan kasus itu ke Mabes Polri dan berujung damai. Mereka meyakini masih banyak investor nasabah yang merasa dirugikan dengan program ini, karena itu mereka juga membuka posko pengaduan di Surabaya.

Sayangnya, laporan keempat nasabah dengan nomor laporan 742/VI/2017/UMJATIM itu dihentikan. Polda Jatim mengaku tidak menemukan unsur pidana dalam perkara tersebut. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dikeluarkan Ditreskrimum Polda Jatim pada Jumat (29/9) lalu.

“Setelah kita lakukan beberapa kali gelar perkara, diputuskan tidak cukup bukti dan tidak ada unsur pidana,” kata Kasubdit II Harda Bangtah (harta benda dan bangunan tanah) Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Yudhistira Midyahwan, Sabtu (30/9) lalu.

Pihaknya mengaku sudah tiga kali melakukan gelar perkara, dan sudah memanggil 16 saksi, termasuk saksi terlapor, yakni Yusuf Mansur. Gelar perkara terakhir dilakukan Rabu pekan lalu.

Namun hingga gelar perkara, pihak Polda Jatim tidak menemukan hubungan hukum antara pelapor, korban, dan Yusuf Mansur sebagai terlapor. Penyidik tidak menemukan bukti terhadap pasal yang disangkakan.

Sedangkan perwakilan dari pelapor, Sudarsono Arief Bakuama menuturkan pihaknya bakal melakukan upaya lanjutan. Upaya yang dimaksud bisa dalam bentuk pelaporan kepada Propam terkait adanya dugaan pelanggaran prosedur tetap. Darso juga berencana kembali membuat laporan baru ke Mabes Polri.

“Tapi itu bukan berarti kami berhenti berjuang. Di luar sana ada ribuan orang yang terdzalimi karena program investasi dan sedekah UY (Yusuf Mansur) dan tidak bisa angkat suara,” kata Darso.

Darso menyebut, pihaknya ingin menghentikan pengumpulan dana dari masyarakat secara ilegal. “Agar masyarakat tercerahkan bahwa apa yang dilakukan Yusuf Mansur adalah permainan. Kalau pun bilang ini sedekah, sebenarnya ada mainnya,” ujar Darso.

Ajak jamaah bersedekah

Skema investasi Patungan Usaha Hotel Siti (Tangerang) plus investasi Condotel Moya Vidi (Sleman) yang dijalankan Yusuf Mansur, disebut sebagai cara mengutili harta para jamaah.

Bisnis investasi Yusuf Mansur adalah Patungan Aset, yakni menghimpun dana tanpa mekanisme dan tanpa transparansi termasuk soal tanah di daerah mana—dan seberapa luas—yang akan dibeli. Kepemilikan sertifikat atas bentuk investasi itu dibanderol Rp1,5 juta.

Ada juga bisnis patungan usaha, yakni setiap sertifikat investasi dipatok harga minimal Rp12 juta. Dana ini akan dipakai untuk membeli Hotel dan Apartemen Topas di Jalan M. Toha—terletak di Pabuaran Tumpeng, kawasan Karawaci, Tangerang. Hotel dan apartemen ini terbelit masalah penjualan dan bunga berjalan BTN. Hotel dan Apartemen Topas telah dibeli Yusuf Mansur dan berganti nama sebagai Hotel Siti.

Bisnis ketiga Mansur adalah membeli 200 kamar Condotel Moya Vidi. Rencananya, kondotel ini akan dibangun PT Graha Suryamas Vinandito (GSV) di samping Gedung Pertemuan Graha Sarina Vidi di Sleman, Yogyakarta. Harga investasi minimal Rp2,7 juta. PT GSV mematok setiap kamar seharga Rp807 juta. Karena itu, untuk membeli 1 kamar, setidaknya harus terkumpul 299 sertifikat investasi. Artinya, ada sekitar 59.800 sertifikat investor yang harus terkumpul. Nilai ini setara Rp161,5 miliar.  Dari hitung-hitungan itu, Yusuf Mansur memanfaatkan mitra PT VSI—dengan kata lain lewat mekanisme PayTren—untuk menjadi investor. Iming-imingnya, mereka akan menerima keuntungan jika condotel sudah beroperasi dan nilainya akan terus terkerek (progresif) seiring harga condotel melambung setiap tahun.

Untuk menjaring investor, Yusuf Mansur dan tim PT VSI melakukan perhelatan keliling ke pelbagai provinsi, mayoritas lewat kegiatan bersifat motivasi bisnis. Di sebagian acara itu para partisipan diwajibkan bayar. Namun, pada 2 Januari 2015, para investor—yang kadung membeli sertifikat kepemilikan kondotel—menerima surat dengan kop surat Koperasi Merah Putih. Isinya, PT VSI batal membeli 200 kamar Condotel Moya Vidi dari PT GSV dengan alasan dana investasi “tidak sanggup” memenuhi untuk pembelian kamar.

Dari sana, secara sepihak, seluruh investasi yang semula untuk Condotel Moya Vidi dialihkan ke investasi Patungan Usaha Hotel Siti. Dana investasi ini dikelola oleh Koperasi Merah Putih.

Melalui surat tersebut, investor diberitahu akan mendapat keuntungan dengan cara bagi hasil, yang akan dibagikan setiap tahun setelah objek investasi beroperasi dan meraup laba. Problemnya sama, pembangunan Hotel Siti belum rampung dan belum mendapatkan izin dari pemerintah Kotamadya Tangerang.

Berdasarkan data dari Deputi Bidang Pengawasan OJK, Koperasi Merah Putih hingga kini diduga sebagai koperasi yang melakukan kegiatan investasi ilegal.

Ya, metode bisnis dengan dakwah ala Yusuf Mansur ini memang jauh hari sudah dinilai janggal. Ustad muda itu dianggap lihai menebar kisah sukses tapi fiktif dan memaksa para jamaah untuk bersedekah.

Darso sendiri pernah menulis dua buah buku mengenai bisnis fiktif Yusuf Mansur. Judulnya Yusuf Mansur Menebar Cerita Fiktif, Menjaring Harta Umat dan Banyak Orang Bilang: Yusuf Mansur Menipu. Kedua buku terbit pada 2016 dan dibagikan gratis.

Sejak itulah banyak korban Yusuf Mansur bermunculan. Dan, Darso menjadi orang paling dicari.

“Para korban ini merasa saya berani mengkritisi Yusuf Mansur setelah terbit buku. Mereka yakin saya bisa mewakili mereka. Saya dititipkan amanah untuk melaporkan polisi. Nanti untuk masalah beracara dan sebagainya, kan, urusan lawyer,” terang Darso.

Korban pertama ialah Darmansyah Soegiyo, seorang PNS di Kenjaran, Surabaya. Ia menanam investasi Condotel Moya Vidi sebesar Rp48,6 juta dan pengguna jasa V-Pay (belakangan ganti nama jadi PayTren) di bawah naungan PT Veritra Sentosa Internasional (VSI).

Darmansyah berani menanamkan investasi atas dasar kepercayaan kepada Yusuf Mansur karena ‘embel-embel’ ustad muda. Namun, belakangan ia menerima informasi bahwa investasi Condotel Moya Vidi dialihkan ke Investasi Patungan Usaha Hotel Siti. Begitu juga Koperasi Merah Putih yang diduga Otoritas Jasa Keuangan telah mengumpulkan dana secara ilegal.

Korban lain bernama Ismail yang tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Ia mengaku terpaksa memberikan harta senilai Rp5 juta.

Rahmanizar, yang tinggal di Medan, juga merasa dirugikan oleh Yusuf Mansur. Ia berinvestasi Condotel Moya Vidi sebesar Rp100 juta.

Ketiganya mengadu dan memberi hak kuasa kepada Darso lantas menunjuk seorang pengacara bernama Rachmat Siregar.

Yusuf Mansur lalu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan melakukan penggelapan dan penipuan. Ia dijerat pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Laporan kepolisian itu dilayangkan pada 26 Agustus 2016. Para pelapor sempat dimintai keterangan oleh Mabes Polri. Belum tuntas pemberkasan untuk diperkarakan di pengadilan, Yusuf Mansur menemui ketiga pelapor itu.

Setelah Yusuf Mansur mengakui kesalahan dan meminta maaf, dibicarakanlah klausul damai. Akhirnya Uang ketiga pelapor itu dikembalikan serta keuntungan yang ditentukan sendiri oleh Mansur. Darmansyah menerima Rp78,6 juta, Rahmanizar Rp175 juta, dan Ismail Rp10 juta.

Sementara itu Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan  bahwa Yusuf Mansur telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal. Dalam Pasal 70 ayat (1) diatur bahwa setiap penawaran umum dapat dilakukan setelah ada pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran oleh yang bersangkutan.

“Kami minta kegiatan itu dihentikan dulu dan memang sebenarnya sudah dihentikan oleh beliau sejak pertengahan Juli lalu,” kata Nurhaida.

OJK juga mencurigai bentuk investasi Yusuf Mansur ilegal dengan dasar memberi iming-iming tingkat imbal hasil yang sangat tinggi (high rate of return investment) dan menjamin investasi itu tanpa risiko (risk-free investment). Ada pula janji memberi bonus dan uang tunai dalam nominal gede bagi konsumen yang bisa merekrut konsumen baru ala MLM. Usaha investasi Yusuf Mansur juga dituding mengelabui yang oleh OJK diistilahkan “penyalahgunaan pemanfaatan testimoni”. Caranya dengan menggandeng para pemuka masyarakat atau agama dan pejabat publik guna memberi impresi ada dukungan (endorsement) dan kepercayaan.

Pokok yang perlu diwaspadai adalah janji kemudahan menarik kembali aset yang diinvestasikan dan jaminan keamanan aset yang diinvestasikan (easy, flexible and safe). Terakhir, ada garansi pembelian kembali investasi tanpa pengurangan nilai (buy-back guarantee).

Dari sejumlah poin kecurigaan yang disorot OJK tersebut, model investasi Yusuf Mansur bisa dikenakan sejumlah pidana. Di antaranya pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Ada juga pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Yusuf Mansur juga bisa kena jerat pasal 103 (1) UU Pasar Modal karena melanggar izin OJK dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Pidana lain terdapat pada Pasal 46 ayat (1) dalam UU Perbankan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dengan denda maksimal Rp20 miliar.

Nurhaida menerangkan, sebenarnya penghimpunan dana melalui penawaran umum adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat kepada 100 orang lebih, atau dibeli oleh 50 orang lebih. “Pengumuman melalui website (patunganusaha.com), media massa, dan lainnya juga merupakan penawaran umum.”

Karena itu OJK memberi dua opsi kepada Yusuf Mansur: ia bisa membentuk perseroan terbatas yang kemudian terdaftar di bursa, atau membentuk reksadana penyertaan terbatas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here