Investor Pasar Belimbing Ancam Gugat DPRD Malang

0
82

Nusantara.news, Kota Malang –  Polemik pembangunan Pasar Belimbing, yang semakin lama kian berlarut hingga memakan waktu selama 7 tahun,  sampai hari ini belum tanda-tanda pembangunan di pasar tersebut. Sebelumnya, PT Karya Indah Sukses (KIS), selaku investor pembangunan pasar itu, sudah melayangkan somasi kepada Pemkot Malang agar segera merelokasi pedagang.

Kini, PT KIS juga akan menggugat DPRD Kota Malang jika disinyalir turut menghambat proses pembangunan Pasar Blimbing. Kuasa hukum PT KIS, Abdul Salam mengatakan, investor melayangkan surat penandatanganan bersama terkait relokasi pedagang dan pembangunan kepada DPRD. “Kalau ada yang tidak bersedia menandatangani, berarti bisa disimpulkan termasuk upaya menghambat kinerja kami,” katanya

Menurut Salam, surat kepada DPRD ini tidak terpisah dari rangkaian langkah yang telah diambil sebelumnya.

Saat ini PT KIS membuat  surat pernyataan bersama terkait komitmen tidak menghambat pembangunan Pasar Blimbing. Surattersebut disampaikan langsung kepada Ketua DPRD, Arief Wicaksono, untuk ditandatangani Ketua DPRD, semua Ketua Komisi, serta seluruh Ketua Fraksi. “Ini sebagai penegasan saja, kami ingin kejelasan bahwa DPRD juga mendukung pembangunan,” tandasnya.

Salam menambahkan, surat ini dilayangkan karena sejauh ini PT KIS merasa diombang-ambingkan baik oleh legislatif maupun eksekutif. Selain itu, dia juga belum paham betul sikap DPRD terhadap pembangunan Pasar Blimbing. “Saya baca di media, beberapa anggota DPRD mengungkapkan statemen yang masih mengambang dan belum konkrit, oleh karena itu kami perlu mencari ketegasan, dengan mendatangi dan melayangkat surat komitmen ini,” tegasnya.

Permintaan penandatanganan itu, bagi PT KIS, sekaligus sebagai pertimbangan jika nanti langkah hukum ditempuh. “Kami tidak ingin salah sasaran kalau nanti menggugat, agar jelas bahwa dari eksekutif dan legislatife tidak menjalankan apa yag menjadi ranah kerjanya sebagai legislator dan eksekutor pembangunan,” tandasnya.

 

Pihaknya kembali menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang di antaranya melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemda dan program pembangunan daerah.

Berdasar hal tersebut, PT KIS bisa menggugat DPRD dan Pemkot. “Karena pihak kami dirugikan dan ini termasuk menghambat kerja kami,” tandasnya

Direktur PT KIS, Yusron Virmanza, menjelaskan keterlambatan pembangunan ini mengakibatkan kerugian bagi PT KIS.  “Pembangunan sudah molor tujuh tahun, memakan kerugian pihak kami yang membengkak hingga puluhan miliar. Kita juga orang bekerja. Tolong pemerintah pengertiannya,” ujar Yusron dengan nada kesal.

Ia menambahkan tidak hanyak pihak investor yang dirugikan tapi juga para pedagang setempat.  “Para pedagang yang sudah dijanjikan adanya pembangunan dan perbaikan dari pasar juga dirugikan,” imbuhnya. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here