Ironi Empat Pilar: Proyek Ratusan Miliar

0
1542

Nusantara.news, Jakarta – Akhir-akhir ini, meski sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, konsep empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang digagas dan disosialisasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) semakin masif didengungkan.

Sebenarnya, sosialiasi ini, sudah dilakukan sejak MPR dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid (2004-2009). Tapi waktu itu menggunakan istilah ‘Sosialisasi Putusan MPR’. Lalu, pada masa MPR dipimpin Taufik Kiemas, istilahnya berubah menjadi ‘Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan’. Kemudian pada kepemimpinan MPR periode sekarang, setelah istilah empat pilar kebangsaan ditolak MK, MPR hanya diberbolehkan menggunakan istilah “Sosialisasi Empat Pilar MPR”. Namun tampaknya MPR tak legowo, entah karena tak ingin menyia-nyiakan anggaran atau karena ogah disebut tidak ada kerjaan, akhirnya projek sosialisasi empat pilar kebangsaan itu jalan terus.

Selain sosialisasinya yang secara langsung dilaksanakan oleh seluruh anggota MPR, pimpinan MPR juga membentuk Tim Kerja Sosialisasi dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang, yang terdiri dari fraksi-fraksi dan anggota DPD di MPR. Mereka bertugas menyusun materi, metodologi, hingga melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Berbagai strategi diterapkan untuk kepentingan sosialisasi ini, seperti sosialisasi ke daerah pemilihan (Dapil), dialog, focus group discussion, aneka lomba, training, sampai pembuatan film animasi 3D. Bahkan, konsep empat pilar kebangsaan juga “diselipkan” dalam Kurikulum 2013 yang pada tahun ajaran 2013/2014 mulai berlaku secara nasional. Segala upaya ini membuktikan MPR tidak main-main!

Tentu saja, ratusan miliar rupiah uang negara dianggarkan sebagai bahan bakar energi penggerak sosialisasi empat pilar kebangsaan. Rinciannya: dialog Rp53.966.242.000, pagelaran seni budaya Rp9.200.245.000, pembuatan komik sosialisasi Rp888.640.000, pembuatan film animasi 3D sosialisasi Rp527.120.000, sosialisasi oleh anggota MPR RI di daerah pemilihan Rp228.114.800.000, training of trainer Rp19.594.492.000, lomba Rp2.176.350.000, dan biaya untuk focus group on discussion (FGD) Rp4.280.077.000. Total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp318 miliar.

Akan tetapi, harus jujur diakui bahwa hasil dari sosialisasi empat pilar kebangsaan sampai sekarang masih belum memuaskan. Empat pilar kebangsaan hanya berhenti sampai ranah kognitif (pengetahuan). Belum mampu menyentuh ranah afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku) secara menyeluruh. Faktanya, kerusuhan berbau SARA masih sering meletus di berbagai daerah, korupsi juga kian marak, yang bahkan banyak pelakunya justru berasal dari pusat-pusat teladan dan lembaga terhormat.

Pada dimensi lain, perlindungan hukum terhadap setiap warganegara belum sepenuhnya berlaku asas equality before the law (persamaan di depan hukum). Penegakkan hukum kerap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Perkasa ke pihak di seberang penguasa, namun lunglai menyentuh lingkaran kekuasaan.

Pun, apa yang disebut sosialisasi empat pilar kebangsaan itu lebih terasa retorika dan kental nuansa proyeknya. Retorika, sebab produk hukum, kebijakan, maupun tingkah laku politik para pemangku trias politica, jika mau dikoreksi, banyak yang melenceng dari nilai-nilai  Pancasila, UUD, NKRI, dan Kebhinekaan. Projek, sebab MPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan itu hanya bertindak layaknya Event Organizer (EO).

Kekacauan Berpikir

Secara awam, mungkin empat pilar kebangsaan yang diusung MPR itu perlu diapresiasi sebagai terobosan mengatasi defisit kebangsaan dan krisis kehidupan bernegara. Namun ternyata, konsep yang digadang-gadang mampu memersatukan elemen bangsa itu menyisakan persoalan baru. Pasalnya, konsep dan pengistilahan empat pilar kebangsaan tersebut tak lepas dari kekacauan berpikir.

Pertama, menempatkan Pancasila sebagai pilar merupakan kesalahan fatal karena Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa sebagai dasar negara (philosophie groundslaag) dalam Pembukaan UUD 1945. Kata “dasar” dan “pilar” memiliki makna yang berbeda. Berkait ini, dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI, Bung Karno dengan sangat jelas menyatakan: “Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar”.

Sebagai asas atau dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum serta dasar filosofis bagi negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Jika Pancasila merupakan pilar, secara ekstrem dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah terlahirkan. Sebab, ketiganya dilahirkan untuk mengimplementasikan jiwa cita-cita dari Pancasila. Bagaimana mungkin Pancasila yang merupakan “induk” dari UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bisa disejajarkankan dengan ketiganya melalui istilah empat pilar kebangsaan?

Dasar berpikir ini, diperkuat dengan putusan MK: “Istilah Empat Pilar Kebangsaan dengan keberadaan Pancasila di dalamnya sebagai hal yang rancu dan dapat menimbulkan kekacauan baik dari sudut makna maupun proses lahirnya Pancasila”. Putusan ini juga menempatkan kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai kegiatan yang tidak diperlukan lagi karena bertentangan dengan UUD ’45.

Kedua, sebenarnya sosialiasi yang disebut MPR ‘empat pilar’ itu, tak ada urusannya dengan tugas dan wewenang MPR. Seharusnya, sosialisasi ini menjadi tugas Presiden Jokowi (pihak eksekutif) di tengah defisit nasionalisme dan menguatnya benturan antar-lembaga negara. Praksisnya, bisa lewat sejumlah kebijakan ataupun pembentukan lembaga tersendiri.

Memang, dalam UU No 17/2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (MD3), MPR diberi tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhineka Tingga Ika. Tetapi, tak menyebut empat pilar kebangsaan. Dan lagi, dalam konteks memasyarakatkan keempat “konsensus” di atas, tidak serta merta menjadi ‘tugas khusus’ MPR, melainkan kewajiban setiap penyelenggara negara (termasuk partai politik) sebagai bagian pendidikan politik bagi masyarakat.

Pada Pasal 5 UUD MD3, MPR diberi tugas untuk (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR; (b) memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan konsep Bhinneka Tunggal Ika; (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 dan pelaksanaannya; serta (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Dari pasal tersebut, jika dicermati, tugas memasyarakatkan empat pilar kebangsaan itu juga tidak sejalan dengan UUD 1945 baik sebelum atau sesudah amandamen.

Menurut Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki wewenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan/atau wakil presiden, memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melanggar UUD 1945 atau UU.

Adakah tugas MPR dalam UUD MD3, khususnya ayat (b), memiliki keterkaitan dengan kewenangan pada UUD 1945 tersebut? Ternyata tidak. Justru, kedudukan dan peran strategis MPR makin dikerdilkan dengan adanya pekerjaan ‘teknis’ sosialisasi itu.

Ke depan, kekacauan berpikir dari para elite di lembaga negara seharusnya tak perlu muncul. Selain mempermalukan lembaga, juga menunjukkan kesadaran hukum dan wawasan ketatanegaraan yang cetek. Sudah saatnya segala program, projek, kebijakan, yang tak berkiblat pada konstitusi dan nalar, tak perlu dilanjutkan.

Sebab, jika tak memulai, sistem berbangsa dan bernegara tak kunjung berada di rel yang semestinya. Jika tidak, sungguh ironis![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here