Politik Migas (3)

Ironi Migas Indonesia

0
125

Nusantara.news – Ketika Indonesia memiliki cadangan minyak terbesar di dunia era 1970-an, dikuras secara optimal oleh Caltex dan Stanvac (milik Amerika Serikat), dieksploitasi sehingga pada pertengahan 1980-an stok menipis. Pada era reformasi, kita hanya memiliki 0,5% cadangan dunia, tidak lagi menjadi negara OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Kita ingat, betapa gagahnya menteri ESDM di era Soeharto, Prof. Soebroto, menjadi Presiden OPEC. Sungguh ironis, perkembangan migas di Indonesia jika dibandingkan dengan kondisi saat ini.

Ironi yang lain, yaitu ketika kita menggebu mengekspor energi primer gas alam cair (LNG/Liquefied Natural Gas) yang harganya murah, sedangkan kita sendiri mengonsumsi minyak yang harganya mahal, disubsidi pula.

Di era 1980-1990-an kita pengekspor LNG terbesar di dunia, padahal cadangannya hanya 1,4% dari cadangan dunia. Ketika harga minyak tanah mahal, barulah kita memaksakan pindah ke gas, dan amat disayangkan gas yang digunakan menggantikan minyak tanah itu adalah LPG yang sebagian juga diimpor. Sebetulnya, akan lebih efektif jika substitusi ke gas alam yang diproduksi sendiri, yang selama ini diekspor. Logika bisnis terbolak-balik, nyaris tanpa perencanaan yang matang.

Cadangan batu bara kita juga menipis

Masa depan energi Indonesia adalah batu bara karena dikelola dengan sistem konsesi berupa penguasaan atas mineral (mineral right) batu bara dan penambangannya (mining right) diserahkan kepada pemilik konsesi. Pemerintah hanya memungut pajak dan royalti, sehingga kontribusi untuk Negara sangatlah kecil. Bahkan seperti Kaltim Prima Coal (KPC) dan Bumi Resources menjual batu bara ke Cina dalam jangka panjang, dan dibayar di depan, sehingga saat ini Cina menjadi pemilik stok batu bara terbesar dunia.

Kita sempat menjadi pengekspor batu bara terbesar di dunia dengan harga murah, padahal Indonesia hanya memiliki 3% cadangan dunia.

Walaupun ditemui cadangan baru, tapi berbanding lurus dengan eksploitasinya. Kita sering terbuai dengan istilah ‘negara terkaya sumber daya alamnya’ di dunia, padahal 85%-nya sudah dimiliki pihak Asing.

Sumber daya migas tidak fokus dan tepat guna, sebagai contoh, kita memiliki cadangan panas bumi (geothermal) terbesar di dunia, tetapi Pemerintah belum mau membuat pembangkit listrik berbasis geothermal, padahal harganya jauh lebih murah.

AS bisa dijadikan contoh, karena sebelumnya negara net importer oil, sekarang memiliki stok energi fosil terbesar di dunia. Energi Baru dan Terbarukan (EBT)-nya Shale Gas bukan tidak mungkin sebagai eksportir migas terbesar di dunia. Cina juga telah mengubah bauran energinya sebagai negara net importer oil terbesar di tahun 1990-an. Namun setelah itu mengubah bauran energinya dengan menggunakan batu bara sebagai energi primer, dan kebijakan ini menyelamatkan Cina dari krisis energi. Cina melarang ekspor batu bara, walau memiliki cadangan terbesar di dunia.

Di tahun 2018 kebutuhan BBM (Bahan Bakar Minyak) Indonesia mencapai 1,5 juta barel per hari, sehingga kilang minyak diharapkan mengalami peningkatan signifikan dalam produksinya. Diperkirakan, mulai tahun 2019 Indonesia sebagai negara net importer terbesar di dunia. Hal itu terjadi justru di saat cadangan energi primer kita semakin menipis.

Bisakah kita menemukan solusinya? Jika estimasi krisis energi 2030 benar-benar terjadi di saat kita sebagai net importer oil terbesar. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi?

Diskursus kedaulatan energi

Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan migas, perlu dikaji mengenai kedaulatan Negara pada sektor migas. Kita perlu mempertanyakan mulai dari hulu sampai hilir. Hal ini penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pola kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract) di sektor hulu sehingga Pemerintah hanya sebagai badan pelaksana, sementara di hilir sebagai pelaksana hilir. Swasta nasional dan asing tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Peran pemerintah hanya kuat di hulu, padahal persoalan utama di hilir karena langsung berurusan dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pertamina bersifat korporatif dan harus mencari keuntungan, namun dibebani dengan distribusi BBM bersubsidi, sehingga tidak optimal menggulung profit. Turunnya lifting migas adalah “kambing hitam” atas defisit neraca perdagangan, khususnya defisit neraca pendapatan dan pengeluaran migas. Kontrol Pertamina harus dari hulu ke hilir, tidaklah cukup di sektor hulu saja.

Pembenahan sistem transportasi juga menjadi bagian sangat penting karena mengkonsumsi 70% kebutuhan energi berbasis migas.

Dalam 20 tahun ke depan, pertumbuhan konsumsi energi dunia akan didominasi oleh negara-negara ekonomi baru, seperti Cina, India, Eropa Timur, Amerika Latin, dan ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Thailand).

Mengurangi ketergantungan pada energi fosil

Diperlukan komitmen yang kuat untuk melakukan diversifikasi dan konversi energi untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara penghasil migas. Memerlukan modal dan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) untuk pengembangan EBT agar kita memiliki energi alternatif.

Energi fosil masih mendominasi konsumsi energi (80%), EBT baru berperan 20% saja di tahun 2030 nanti, sehingga rawan krisis, karena cadangan energi fosil sudah menipis. Permintaan dunia dari sektor migas dari 85 juta barel per hari (2008), pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 106 juta barel per hari.

Apakah negara–negara OPEC masih bisa menutupi angka kebutuhan energi dunia, atau apakah bauran energi penemuan EBT seperti Shale Gas (AS) mampu mencukupi kebutuhan energi dunia? Suatu pertanyaan yang sulit dijawab.

Perlu komitmen dari negara-negara OPEC untuk melakukan eksplorasi agar tetap menemukan sumur-sumur baru, khususnya teknologi laut dalam agar ditemukan ladang migas yang memasuki nilai keekonomian. Selain itu, fluktuasi harga migas harus mencapai titik harga yang memiliki nilai keekonomian agar industri migas dunia kembali bergairah.

Politik hukum migas

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ternyata sangat Kontroversial. Menjadi polemik bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sampai semester II tahun 2008, UU ini tetap diperdebatkan karena kita mengetahui bahwa UU ini merupakan produk reformasi dan inisiasi dari IMF sebagai bagian dari Letter of Intent (LoI). Pembuatannya disponsori oleh USAID sebagai program reformasi sektor energi.

Reformasi migas khususnya dengan lahirnya Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001 yang diuntungkan adalah trader migas. Selayaknya mensponsori, tentu ada titipan pasal Asing, khususnya AS dalam eksekusi pasal demi pasal.

Secara konstitusi, UUD 1945 mengamanatkan yang tercermin pada UU No. 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan dan Migas, ada 2 pasal krusial:

Pasal 2, Segala galian migas yang berada di wilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara;

Pasal 3, Usaha migas dilaksanakan oleh perusahaan negara;

Pasal 4 ayat (1), Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor atau oleh perusahaan negara sesuai kebutuhan dan kemampuan; (2), Dalam Kontrak Karya harus sesuai aturan dan syarat-syarat yang diberikan menteri.

Lalu pada tahun 1971, Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 direvisi, yang hakikatnya masih dimiliki Negara melalui perusahaan negara. Untuk teknisnya Negara memberi kuasa pada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu (BP Migas).

Setelah dianggap tidak amanah, sekarang fungsinya diganti SKK Migas, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 ini dianggap tidak amanah karena migas adalah tentang hajat hidup orang banyak dan ada pasal titipan Asing. Jadi, dianggap melanggar UUD 1945.

Argumentasi yang mendukung (pro) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, karena merupakan implementasi restrukturisasi tentang energi di sektor migas, reformasi harga, kelembagaan dalam pengelolaan energi. Reformasi energi merupakan bagian dari reformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi nasional.

Reformasi energi dinilai fundamental, bertujuan mengubah struktur industri energi yang semula didominasi Negara, sekarang dipecah-pecah dengan melibatkan swasta nasional dan Asing. Sayangnya swasta nasional sedikit yang berminat, seperti: Medco, Indhika Energy, Tri Patra (Wiwoho Basuki), Energy Mega Persada (Bakrie), Saratoga (Edwin Soerjadjaja), pada umumnya konglomerat Indonesia yang dominan etnis Cina bermental pedagang, dan menghindari industri yang berisiko tinggi seperti migas.

Pada intinya, politik hukum di bidang migas tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, adalah fundamentalis ‘pasar bebas’, maka itu dikuasai Petral semenjak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa (2004 – 2014). Keberadaan Petral mematikan upaya peningkatan kapasitas produksi kilang yang ada, maupun membangun kilang baru. Pengendalian ekspor dan impor kala itu yang ditangani Petral sangat merugikan Negara. Namun, pengaruh kekuasaan sangat kuat sehingga berlangsung tanpa koreksi yang berarti.

Kita berharap bahwa penyelenggaraan bisnis energi migas dilakukan dengan prioritas kepentingan nasional, walaupun swasta nasional dan Asing berperan dominan, namun jangan sampai mengabaikan kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dikawal oleh konstitusi, diwujudkan oleh regulasi. Oleh karena itu SDM yang berjiwa nasionalis harus menjadi kualifikasi di Pertamina maupun SKK Migas, karena merekalah yang mengawal kepentingan nasional di bisnis migas di Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here