Politik Pencitraan (1)

Ironi Papua: Jalan Tol Dibangun, Anak Suku Asmat Mati Busung Lapar

1
903
Ilustrasi

Nusantara.news – Pemerintah membangun jalan tol di Papua dan mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harganya sama dengan harga BBM di Pulau Jawa (BBM satu harga), tapi sejumlah anak suku Asmat masih ada yang mati karena busung lapar?

Ironi Papua terus berlanjut, terkesan program Pemerintah hanya untuk pencitraan tanpa “masuk” ke masalah substansial. Untuk apa jalan tol bagi orang Papua? Toh, orang dari luar Papua yang justru mendapatkan manfaatnya. “Kami tetap tinggal di gunung, tak punya kendaraan,” kata mereka.

Papua yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) telah menempatkan Freeport McMoRan sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Konon, cadangan emas di bank sentral Ameriak, the Fed, untuk jaminan mencetak uang dollar Amerika Serikat (USD) sebagian besar berasal dari Papua.

Sungguh tidak adil jika suku Asmat hingga saat ini masih kelaparan dan kekurangan gizi di bumi Papua yang kaya akan SDA. Ini tamparan bagi pemerintah, khususnya pemerintahan Joko Widodo yang perhatiannya saat ini cukup besar terhadap Papua.

Crowd Control (Pengendalian Massa)

Dalam teori komunikasi, jika fakta tidak sesuai dengan citra yang dibentuk akan membahayakan bagi yang bersangkutan, karena tidak dapat memberikan bukti sesuai dengan yang dijanjikan. Diperlukan kemampuan Crowd Control bagi tim Joko Widodo, yakni bagaimana mengendalikan massa dan publik opini yang terlanjur menemukan fakta bahwa pesan yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Sebagai tim komunikasi politik tentu tugasnya tetap memaksakan citra yang sudah didapat tetap dipertahankan. Perlu banyak upaya agar “citra” sebagai pembangun Papua yang terlanjur disandang itu, karena memang tidak ada Presiden Republik Indonesia sebelumnya yang perhatiannya sangat besar pada Papua, seperti Joko Widodo.

Crowd Control tidak dapat dilakukan dan tidak perlu dilakukan jika publik tidak mengetahui fakta sesungguhnya. Namun dalam kasus suku Asmat, seolah alam berteriak, pembangunan yang dilakukan di Papua keliru, karena ternyata masih banyak rakyat di sana yang kurang gizi. Mereka tidak butuh jalan tol, tapi mereka butuh makan. Mereka butuh sagu, jangan dipaksa makan nasi. Pertanyaan besarnya, apakah jalan tol adalah prioritas di Papua?

Dalam “berkampanye”, politik pencitraan sah dan wajar saja asal dilakukan secara soft, tidak dalam posisi yang berlebihan, apalagi manipulatif. Sebaiknya, Joko Widodo sebagai petahana menyusun strategi pencitraan berdasarkan kinerja, bukan citra secara simbolis melalui baju atau sepeda motor untuk touring nanti saat kampanye. Seolah-olah dengan membeli motor Chopper, ingin membangun anak muda dan produksi dalam negeri. Tapi akhirnya menjadi bahan tertawaan karena ternyata kita hanya merakit, sedangkan produknya buatan Inggris, dan harga Rp140 juta mahal bagi rakyat kebanyakan. Lalu, dimana nilainya bagi rakyat Indonesia.

Pencitraan yang keliru dapat menimbulkan public distrust (ketidakpercayaan publik), dan akan menurunkan (downgrade) elektabilitas Joko Widodo. Sekarang integritasnya akan dipertanyakan berdasarkan rekam jejak hasil pembangunan yang dilakukan selama 2014-2018, bukan lagi dengan pencitraan: kerakyatan, blusukan, dan kesederhanaan, yang dinilai manipulatif, jika melihat orientasi pembangunannya saat ini.

Konotasi politik pencitraan dalam ilmu komunikasi, politik negatif karena politik pencitraan cenderung bersembunyi di balik keberhasilan-keberhasilan itu sendiri. Dengan politik pencitraan sebenarnya keberhasilan yang diungkap bersifat semu, agar mendapat citra positif. Seperti yang terjadi di Papua dengan kebijakan BBM satu harga, yang dipaksakan subsidi sehingga Pertamina menjadi kesulitan cash flow. Seharusnya yang substansial adalah membenahi transportasi untuk logistik terutama infrastruktur. Dengan perencanaan matang anggaran multi-years dan bersifat proyek berkelanjutan (sustainable project) dan tercipta solusi, bukan sekadar lipstik kampanye keberhasilan.

Politik transaksional mengubah sifat-sifat dan karakter pemilih sehingga konstituen menjadi komersil, individualis, mudah berubah, apalagi terlanjur ada adagium yang dipegang masyarakat: “terima uangnya, jangan pilih orangnya”.

Godaan pencitraan yang populis

Kalau menengok ke belakang, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah lebih dulu melakukan politik pencitraan. Kala itu, berawal seolah-olah terjadi penzaliman terhadap SBY yang dilakukan oleh almarhum Taufik Kiemas, suami Megawati Sukarnoputri, karena SBY dianggap “jenderal cengeng”. Hal ini membuat efek “kasihan dan simpati publik”, sehingga popularitas dan citra SBY pun melejit. Momentum itu sekaligus digunakan SBY untuk mengundurkan diri dari Menkopolhukam Kabinet Megawati Soekarnoputri (2003), dan kemudian mendirikan Partai Demokrat lalu mendeklarasikan diri menjadi kandidat Presiden Republik Indonesia tahun 2004 – 2019.

Dengan perencanaan yang matang, SBY yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla  berhasil mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi. Selanjutnya, SBY setiap tampil di hadapan publik diatur gaya komunikasi politiknya secara terencana walaupun terkesan direkayasa.

Politik pencitraan akan menjadi bom waktu jika kandidat terpilih tidak dapat membuktikan janji-janjinya. Hal ini terjadi pada SBY di periode kedua 2009-2014 dengan pasangan mantan Gubernur BI Boediono. Pada awal pelantikan tahun 2009 SBY langsung dihadang kasus Bank Century, sehingga pada periode ini dia menjadi bulan-bulanan publik opini. Pada periode kedua, penilaian publik sudah berbasis kinerja sehingga sulit menggunakan politik pencitraan, karena sejatinya ‘kotak Pandora’ sudah terbuka.

Begitu juga dengan Joko Widodo, untuk strategi pencitraan periode kedua harus berbasis kinerja yang terbukti bukan sekadar klaim, seperti misal “keberhasilan di bidang pertanian” yang akhirnya dinilai publik secara berseloroh sebagai hoax (berita bohong) yang membangun.

Politik pencitraan sarat dengan rekayasa dan permainan berbasis riset dan publik opini. Untuk kandidat yang belum dikenal hal ini dapat saja dilakukan dan bisa dibangun sesuai dengan harapan. Namun pada periode kedua, seperti pada Joko Widodo pencitraan sudah harus berbasis kinerja, rakyat sudah kritis karena rekam jejak sudah bersifat faktual, bukan sekadar citra lagi.

Citra dibangun melalui rekam jejak dan butuh waktu untuk mewujudkannya. Pencitraan bisa dibangun dalam sekejap dengan program Public Relations (PR) dan publik opini. Sosok Joko Widodo pada 2014 yang kerakyatan dan populis serta gagasan Nawacitanya terbukti hanya pencitraan. Dengan berbasis kinerja 2014 – 2018 ternyata Joko Widodo dinilai lebih pro pada pertumbuhan dan pengusaha (kapitalis) neolib dibanding membangun ekonomi kerakyatan. Terlihat misalnya dari kinerja UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah), pertanian, dan kehutanan, serta perikanan yang hanya di level goodwill,  sementara kenyataannya “jauh panggang dari api”. Citra sejatinya adalah persepsi publik terhadap seseorang, tapi pencitraan bisa saja mengandung unsur rekayasa dan manipulatif, tergantung niatnya. Jika banyak tidak terbukti, maka akan terjadi public distrust (ketidakpercayaan publik).

Kepercayaan (Trust) menyangkut integritas, kejujuran, kekuatan, kemantapan, dan kemampuan, serta kapabilitas. Citra memang belum tentu mewakili keadaan seluruhnya, tapi pencitraan yang direkayasa jauh melebihi kapasitas dan kapabilitasnya akan berujung pada kekecewaan. Citra bisa saja keinginan, cita-cita dan harapan tapi pembuktiannya jangan terlalu jauh hasilnya, minimal mendekati. Jangan bilang “koalisi tanpa syarat” dengan partai-partai pengusung, sementara faktanya kabinet dipenuhi oleh menteri dari partai politik.

Mengenai program pembangunan misalnya, yang akan berorientasi kerakyatan dan Nawacita, tetapi nyatanya berorientasi neolib. Fakta-fakta ini mengganggu dan menjadi public distrust, karena sesungguhnya citra adalah hal yang intangibel hanya dapat dirasakan dan dialami.

PR (Pekerjaan Rumah) utama Joko Widodo adalah Crowd Control (Pengendalian Massa). Misalnya untuk menjelaskan tentang Papua, di saat warga Asmat ada yang mati karena busung lapar. Atau Bagaimana alasan strategis membeli sepeda motor dengan alasan yang sama dengan Esemka, padahal kita tahu setelah Esemka gagal tes standardisasi industri, toh Joko Widodo tidak berbuat apa-apa.

Kampanye sepeda dengan motor Chopper memang keren, apalagi memakai jaket ala Bronx, dan sangat populis, tapi tidak bermakna kecuali hanya untuk konsumsi media dan para relawan. Kekuatan Joko Widodo sebagai Presiden RI tidak lagi dapat dibungkus melalui politik pencitraan, karena dalam pemasaran politik itu hanya packaging (kemasan).

Pemasaran berbasis kinerja

Salah satu kelebihan petahana adalah dia bisa mengklaim bahwa keberhasilan kinerja pembangunan semasa kepemimpinannya adalah keberhasilannya. Catatannya, jangan mengklaim sesuatu yang sifatnya semu, seperti bagi-bagi sertifikat tanah seperti yang dilakukan Joko Widodo saat ini. Apakah membagi-bagi sertifikat, yang bertujuan sebagai redistribusi aset untuk mengurangi kesenjangan akan berhasil? Toh, dalam proses kebijakannya berbenturan dengan konsep kehutanan sosial yang sudah berjalan.

Pemasaran politik untuk membentuk citra petahana harus dikemas pesannya melalui keberhasilan pembangunan, bukan sekadar pencitraan semu.

Joko Widodo yang “pasang badan” untuk infrastruktur, benar untuk jangka waktu menengah dan panjang, tapi apakah berdampak langsung ke masyarakat; jalan tol, bandara, pelabuhan, jalan layang. Sementara ironisnya, infrastruktur pertanian diabaikan (waduk pengairan, pupuk, pembinaan UMKM tani, dan seterusnya). Sekadar menjaga infrastruktur pertanian warisan Soeharto saja tidak bisa, malah pro importir dan menghidupkan kartel di bidang pertanian. Pemerintahan Joko Widodo awalnya memang anti impor tetapi di tengah pemerintahannya selalu mendorong ke arah impor, mungkin karena partai politik yang mendukungnya butuh dana untuk pemenangan Pemilu 2019.

Kesimpulannya, Joko Widodo harus melakukan hal yang berbeda dalam politik pencitraan dengan sebelumnya atau periode pertama (2014-2019), karena pada Pilpres 2019 nanti persepsi publik sudah terbentuk berdasarkan fakta-fakta dari kinerja kabinetnya. Ukurannya adalah apakah terpenuhi janji-janji tentang kerakyatan, orientasi berbasis Nawacita dan tekadnya terhadap Trisakti?

Dipastikan, rekam jejak itu bakal diingat oleh rakyat dan jika mengklaim suatu kenyataan tertentu, akan dikritisi oleh publik melalui media sosial karena kepemilikan media oleh para taipan mengakibatkan rakyat tidak percaya pada media massa konvensional. Pertempuran Metro TV (Joko Widodo) dan TV One (Prabowo Subianto) pada Pilpres lalu, berekses pada terjadinya public distrust untuk isu tertentu di kedua media tersebut. Rakyat akan lebih selektif dan lebih kritis, karena dalam beberapa tahun ini mampu mengenali presidennya dengan baik, dan tidak akan mempercayai upaya rekayasa pencitraan begitu saja.

Sesungguhnya, rakyat tidak mau lagi terjebak membeli kucing dalam karung. Rakyat butuh bukti, bukan janji! []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here