Kesenjangan Sosial (1)

Ironi Pembangunan, Masalah Paling Krusial di Indonesia

0
797

Nusantara.news – Si Mamad adalah Office Boy dari satu perusahaan konglomerat pada acara “Family Gathering” memperoleh doorprize menginap 1 hari 2 malam di salah satu hotel bintang 5 berlian di Jakarta. Kemudian Mamad memboyong keluarganya: istri dan ketiga anaknya, maklum tak tanggung-tanggung hadiahnya, menginap di kamar super suite. Bak mimpi di siang bolong menginap di kamar seharga Rp 16 juta per malam, padahal gaji Mamad tidak lebih dari Rp 2 jutaan sebulan.

Kebahagiaan keluarga Mamad tidak terbayangkan, karena biasanya setiap malam berada di gubuk reyot yang tak pernah mengenal AC (pendingin ruangan), dan jika hujan atapnya bocor. Begitulah mimpi seorang keluarga miskin dalam menikmati kamar mewah dan layanan eksklusif di satu kamar super suite yang tak akan pernah lagi dirasakannya.

Hadiah dari bos tempatnya bekerja, adalah salah satu dari 4 orang terkaya di Indonesia yang konon mempunyai aset hampir 100 juta aset orang di Indonesia (Rp347 triliun). Analog ini bayangan kesenjangan sosial yang terjadi saat ini.

Ironi Bangsa Indonesia

Sungguh ironi perbedaan jurang kaya dan miskin di Indonesia. Konglomerat yang setiap harinya tidur di kamar suite seperti yang ditempati Mamad di hotel (walau hanya 2 hari), sementara Mamad, jangankan bisa tidur di kamar super suite, di kamar yang layak pun tidak bisa. Jelas ini seperti mimpi di siang bolong.

Kesenjangan sosial wabah yang paling menakutkan di Indonesia. Cepat atau lambat akan menjadi masalah besar pada kehidupan sosial di Indonesia, apalagi jika melihat daftar nama 100 orang terkaya di Indonesia, 95% adalah etnis Cina. Tak pernah terpikirkan oleh pemimpin negara ini. Bahkan mereka cenderung apatis, dan membantu hal itu terjadi karena menikmati gratifikasi yang diberikan pengusaha-perngusaha tersebut.

Gini ratio adalah salah satu indikator melihat ketimpangan sosial, di tahun 2015 kita memperoleh angka (BPS) 0,40 dan di tahun 2016 turun menjadi 0,39 yang menempatkan Indonesia pada posisi 4 setelah India, Brazil, dan Thailand.

Data Oxfam mematahkan data BPS

Ternyata 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan 100 juta orang miskin rata-rata di Indonesia (40% penduduk Indonesia), dan dinyatakan sebagai negara tertimpang di dunia. Data ini menunjukkan kegagalan pembangunan karena tidak mampu melakukan distribusi pendapatan alias pemerataan pembangunan. Yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin menderita sesuai teori deret hitung. Kegagalan pembangunan harus dikoreksi, negara harus berbuat agar kesenjangan tidak berubah menjadi gejolak sosial, dan terjadi public distrust, serta kebencian terhadap orang kaya (Cina).

Indonesia perlu memikirkan koreksi total mengenai strategi pembangunan tentang teori klasik dari ekonomi, seperti 1% pertumbuhan, setara dengan ketersediaan untuk 400.000 orang tenaga kerja. Hasil pembangunan pertumbuhan tidak lagi berbanding linear dengan angka pengangguran. Angka pengangguran terdidik (akademi/perguruan tinggi) membesar menjadi 10% dari total angka pengangguran di Indonesia. Kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi kemiskinan menurun pada 1976 – 1987 rata-rata pertumbuhan 6,18% per tahun kemiskinan turun menjadi 21,7%. Sementara di tahun 2004 – 2011 rata-rata pertumbuhan 5,58%, kemiskinan hanya turun sebesar 5,53%. Begitu juga dibandingkan kota dan desa, di desa semakin menganga kemiskinannya. Kondisi kemiskinan di desa paling parah Oktober 2014, di awal pemerintahan Joko Widodo.

Pembangunan Indonesia dari pinggiran

Menjadi penting salah satu poin Nawacita, Joko Widodo mengakui kegagalan pembangunan antara Jakarta dengan Papua dari segi ketimpangan harga, misalnya harga 1 liter premium di Jakarta adalah Rp 6.500, sementara di Papua bisa mencapai Rp 100.000/liter. Semen di Jakarta adalah Rp 100.000/kantong, sementara di Papua bisa mencapai Rp 1 juta/kantong.

Ironi, dalam satu negara yang tidak bisa mengendalikan harga berbagai sektor karena terjadi disorientasi pada pelaku-pelaku pembangunan. Negara harus introspeksi, bagaimana memperlakukan kue ekonomi seperti di Malaysia, karena kesenjangan sudah menjadi momok pembangunan, seperti api dalam sekam. Kita bahkan tidak mampu mengendalikan harga cabai yang mencapai Rp 150.000/kg, padahal cabai impor dari Cina hanya Rp 45.000/kg.

Kemiskinan Semakin Parah dan Dalam

Pemerataan menjadi tantangan yang tidak pernah terjawab, untuk terciptanya akses terhadap pelayanan dasar, seperti: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, air minum, sanitasi, dan listrik.

Agenda prioritas penguasaan faktor produksi, khususnya lahan dan modal. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Reformasi agraria harus dijadikan satu paket dengan pembangunan desa.

Dengan berbekal Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki prioritas melakukan reformasi agraria skala lokal dan penguasaan lahan bagi kemaslahatan bersama. Namun 3 tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, belum terlihat program pembangunan skala di atas, baru bagi-bagi uang desa yang ditargetkan Rp 1 miliar per desa.

Memang harus diakui bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh penguatan birokrasi dan ketajaman visi kepemimpinan. Misalnya, Bupati Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi mampu menambah Gini Ratio 0,33 (tahun 2010) menjadi 0,29 (tahun 2015). Pengangguran terbuka 6% (tahun 2010) menjadi 2,55% saja di tahun 2015. Kemiskinan 20% (tahun 2010) menjadi 9,12% di tahun 2015. Angka luar biasa, penumpang pesawat terbang yang hanya 7.824 pada tahun 2010 menjadi 181.234 penumpang di tahun 2015.

Kebijakan yang inovatif adalah program berikutnya berbasis data, problem dan solusi. Kemampuan mengidentifikasi hal ini sudah merupakan prasyarat keberhasilan Banyuwangi yang mampu mengubah kota itu menjadi destinasi wisata utama di Jawa Timur. Tahun 2011 jumlah wisatawan ke Banyuwangi hanya 802.478 orang, di tahun 2015 mencapai 1.972.393 orang, begitu juga dengan kota Batu yang menjadi ikon wisata di Jawa Timur.

Pembangunan infrastruktur lunak yang menjadi prasyarat ketiga, yakni penguatan TI (Teknologi dan Informatika) untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Berikutnya baru infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, irigasi bandara, pelabuhan dan sistem transportasi. Jika dilakukan secara simultan tentu akan segera berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Indonesia sudah melakukan terobosan dengan otonomi daerah dan peningkatan dana transfer ke daerah. Pada tahun 2016 dana transfer daerah mencapai Rp 776 triliun, di tahun 2017 mencapai Rp 765 triliun. Begitu juga transfer dana desa di tahun 2016 baru Rp 47 triliun, sedangkan tahun 2017 ditingkatkan menjadi Rp 60 triliun, masih kurang Rp 1 miliar per desa.

Daerah yang inovatif, serta pemimpin yang arif dan bijaksana

Tujuan utama dari transfer dana ke desa adalah menciptakan pendapatan asli daerah secara inovatif dan kreatif, seperti di Banyuwangi pada tahun 2010 yang mengejar pembangunan bandara Blimbingsari agar terjadi akselerasi sesuai program yang telah diproyeksikan (2011–2015), dan hasilnya fantastis. Pariwisata dan kesiapan ekonomi kreatif telah mendorong pertumbuhan kredit Rp 3,29 triliun (tahun 2010) menjadi Rp 9,43 triliun (di tahun 2015). Hal yang sama juga terlihat di Kota Batu, Bantaeng (Sulawasi Selatan), Batang (Jawa Tengah), dan kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Kunci keberhasilannya memang dari figur pemimpinnya, yang bisa menggerakkan partisipasi masyarakat, arif dan bijak bertindak.

Kemampuan mendefinisikan masalah secara cepat, dan mengolah potensi daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan. Kerancuan sistem demokrasi saat ini adalah kesalahan fatal reformasi dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Kita mengetahui power (kekuasaan dan uang) menjadi budaya politik sistem demokrasi kita. Pemimpin itu sekarang identik dengan kekayaan dan kekuasaan, bukan dalam konteks kultural dan moral. Karakter bangsa yang menjadi jati diri bangsa luluh oleh sistem budaya pragmatisme dan hedonisme, bahkan kita permisif dengan politik dinasti di beberapa daerah. Semua karena kekuasaan dan uang. Celakanya yang punya uang adalah etnis Cina sehingga kesenjangan semakin melebar karena pemimpin berpihak kepada yang punya uang.

Kehendak berubah adalah anugerah dari Allah yang Maha Kuasa, kesenjangan yang menjadi ironi butuh perubahan struktural yang dimulai dari kepemimpinan nasional tentang orientasi pembangunan dan keadilan dalam menentukan kebijakan pembangunan. Malaysia dengan Perdana Menteri Mahathir Mohammad adalah contoh yang baik untuk pemerataan pembangunan yang berhasil membagi porsi untuk pribumi dan non pribumi melalui konstitusi. Jangan berorientasi pada Singapura yang sangat liberal dan negara jasa, kita butuh pemimpin bijak melihat kesenjangan sosial yang semakin terbuka, yang pasti tidak pernah kita dapatkan dari pemimpin seperti Ahok. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here