Ironis, Gizi Buruk di Pusat Ekonomi Gresik

0
290

Nusantara.news, Gresik – Angka kematian akibat gizi buruk di Kabupaten Gresik sesuai Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra Dinkes) setempat pada 2017, ditarget hanya sebesar 2 persen sesuai aturan pusat. Namun musibah yang terjadi bukan lagi sekadar angka, melainkan ada indikasi persoalan yang lebih krusial, yakni  warga yang tidak beruntung mendapat pembagian kue ekonomi dari pesatnya laju industri di wilayah ini.

Dua bulan pertama 2017, tercatat 3 kematian balita dan anak akibat gizi buruk. Musibah terakhir menimpa Muhammad Agung. Beberapa kali sempat rawat inap di RSUD Ibnu Sina, anak usia 6 tahun tersebut, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi berat badan hanya 11 kilogram.

Dinkes Gresik berkilah, penyebab masih adanya gizi buruk selain kelainan bawaan yang diderita, juga dipengaruhi pola hidup orang tuanya, seperti diungkap Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat dr Ummi Khoiroh dikutip dari Jawa Pos edisi Jumat (3/3/2107). Kasus  gizi buruk ini disebutnya bahkan terjadi di semua wilayah kecamatan.

Namun yang ironis, kasus terbanyak justru terjadi di dua kawasan industri yang terdapat di Driyorejo dan Manyar. Tuntutan pemenuhan ekonomi keluarga membuat ibu harus meninggalkan anaknya sebelum secara fisik kuat. Rata-rata cuti ibu hamil maksimal hanya 3 bulan usai melahirkan. “Banyak ibu yang memilih menjadi wanita karir di sana (Driyorejo-Manyar),” kata Ummi.

Dampak dari kondisi itu, anak sejak usia dini dititipkan kepada famili atau orang lain dengan asupan gizi instan. Termasuk dengan pilihan susu formula dan makanan cair yang diberikan sebelum masanya. Padahal, hingga usia 6 bulan, bayi seharusnya mendapat layanan ASI eksklusif agar tumbuh kembangnya optimal.

Karena terkait dengan tingkat kesejahteraan dan beban kerja, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus hadir mengatasi persoalan ini. Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang hadir di setiap RW, harusnya menjadi solusi mengatasi kasus gizi buruk. Tetapi yang terjadi, dan mungkin sudah terbiasa, adalah tidak adanya layanan jemput bola di samping solidaritas sosial yang kian terkikis akibat kesibukan kerja.

Orang tua seolah dipaksa untuk mengabaikan tumbuh kembang anaknya demi pemenuhan kesejahteraan. Padahal Kabupaten Gresik ditinjau dari upah minimum kerja (UMK), masuk dalam kawasan ring I di Jawa timur yang kisarannya mencapai Rp3,2 juta per bulan. Pertanyaannya adalah, mengapa Renstra Dinkes Gresik 2016-2021 tidak berani mencantumkan target jumlah balita penderita gizi buruk di bawah 2 persen?

Padahal, kabupaten ini sempat mencatat angka 1,2 kasus gizi buruk pada bayi dan anak-anak pada 2015. Apakah persoalan ini lantaran alokasi anggaran untuk peningkatan persentase balita gizi buruk yang tidak berubah signifikan tahun ini? Anggaran yang ada hanya bertambah Rp3.056.000 dari Rp75.000.000 pada 2016. Jumlah itu baru ditingkatkan Dinkes 4 kali lipat pada 2018 yang mencapai Rp695.588.000 pada tahun anggaran 2020.

Agar kasus gizi buruk bisa dipangkas setidanya sampai 1 persen, Pemkab Gresik melalui kewenangannya sebagai pengambil kebijakan, misalnya dengan mengeluarkan aturan yang bersinergi dengan dunia usaha. Opsi yang dapat dilakukan antara lain memasukkan peraturan yang mewajibkan perusahaan memberikan ruangan khusus untuk laktasi di tempat kerja, sehingga memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan yang memiliki bayi di bawah satu tahun dapat memberikan ASI.

Sayangnya, kasus gizi buruk tidak masuk dalam permasalahan dan analisis isu-isu strategis dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perda RPJMD),  terutama yang terkait dengan pelayanan dasar kesehatan.

Padahal Presiden Joko Widodo pada 28 Februari 2017, sempat bersuara keras terkait kasus gizi buruk dan disebutnya memalukan. “Jangan sampai ada lagi yang namanya gizi buruk. Memalukan kalau masih ada. Ini yang harus kita selesaikan. Ada satu orang pun di sebuah daerah, 2 orang, ada 3 anak pun harus secepatnya diselesaikan. Apalagi lebih dari itu,” tegasnya saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017 dan Peluncuran Wajib Kerja Dokter Spesialis serta Pembangunan 124 Puskesmas Perbatasan di Jakarta.

“Saya sampaikan ke Menteri Kesehatan, saya ndak bisa terima hal-hal ini (gizi buruk) ada di negara kita,” kata Jokowi. Presiden menegaskan, saat ini seharusnya sudah tidak ada lagi anak yang hidup miskin serta mengalami kekurangan gizi. Apalagi meninggal akibat masalah kesehatan yang seharusnya dapat dicegah.

“Tidak ada anak yang pantas meninggal dengan penyebab yang sebetulnya kita bisa cegah. Kita mengerti semuanya bagaimana mencegahnya. Semua tahu. Semua dokter semua bidan mengerti semuanya ini,” kata Presiden dalam kesempatan itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here