Ironis, Tim Pemantau Tokoh Ala Wiranto

0
175
Wiranto

Nusantara.news, Jakarta – Urusan delegitmasi Pemilu ini tampaknya membuat Menkopolhukam Wiranto cukup gerah. Untuk mengatasi perkara tersebut, mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menggelar rapat koordinasi terbatas bersama sejumlah pihak. Hasilnya, Wiranto menyebut bahwa pemerintah berencana membuat tim khusus untuk mengurusi persoalan tersebut.

Sekilas, tak ada yang aneh dari rencana tersebut. Akan tetapi, coba tengok apa yang direncanakan melalui tim tersebut. Pemerintah berencana untuk melakukan pemantauan kepada ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh yang ada di Indonesia.

Tak hanya itu, Wiranto juga menyebut pemerintah tidak akan ragu untuk menutup media yang membantu terjadinya pelanggaran hukum. Keamanan nasional menjadi dalih dari rencana yang dipaparkan sang jenderal itu.

Rencana itu tergolong membingungkan. Bagi sejumlah pegiat demokrasi, kebebasan, dan juga pers, rencana pemerintah ini tergolong berlebihan. Dalam negara yang menganut demokrasi, langkah itu tidak lazim dan cenderung bertentangan dengan prinsip yang ada di dalamnya.

Dalam kadar tertentu, langkah pemerintah untuk mengawasi perilaku tokoh ini dapat dikategorikan sebagai government surveillance atau pengawasan oleh pemerintah. Memang, belum ada rincian spesifik tentang bagaimana pemerintah akan memantau para tokoh. Akan tetapi, melalui rencana ini terlihat bahwa ada upaya untuk memantau gerak-gerik tokoh yang berpotensi melanggar privasi.

Selain itu, indikasi government surveillance ini juga terlihat dari permintaan Wiranto kepada Kemenkominfo untuk melakukan pengawasan bahkan penindakan di dunia media sosial. Tindakan pemerintah seperti ini mengingaktakn pada Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Semula, maksud didirikan Kopkamtib untuk menangkapi para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai biang kerok kudeta gagal 1 Oktober 1965. Seiring berjalannya waktu fungsi Kopkamtib sangat politis, utamanya memberangus pihak oposisi dengan dalih menjaga ketertiban dan keamanan.

“Kopkamtib lalu menjadi alat utama pemerintah untuk melakukan kontrol politik dan untuk menangani berbagai macam pemberontakan sipil seperti mahasiswa maupun kaum muslim,” tulis Harold Crouch. Selain banyak hal lain, Kopkamtib juga menentukan nasib surat kabar. Jika ingin terbit, sebuah surat kabar harus ada izin dari Kopkamtib. 

Merujuk pada kondisi tersebut, rencana Wiranto untuk mengawasi tokoh dan menutup media merupakan hal yang tak sejalan dengan demokrasi. Rencana pemerintah ini seperti sebuah langkah mundur. Praktik seperti itu lebih lazim dilakukan di negara yang tak sepenuhnya demokratis seperti Tiongkok.

Ada beragam regulasi yang diterapkan oleh negeri tirai bambu tersebut untuk memantau dan dalam kadar tertentu membatasi gerak-gerik warganya. Sasaran dari pengawasan ini beragam, mulai dari anak-anak sekolah hingga orang-orang yang dianggap membangkang secara politik. Secara spesifik, pengawasan ketat ini memang cenderung banyak dilakukan di wilayah yang berpotensi beroposisi dengan pemerintah, seperti di Xinjiang atau Tibet.

Memang, sejauh ini rencana milik Wiranto ini belum spesifik apakah benar-benar serupa dengan Tiongkok atau tidak. Akan tetapi, wacana tentang pengawasan atau pemantauan ini dapat menjadi preseden bahwa hal serupa bisa saja muncul.

Hal ini merupakan sebuah ironi bagi negara yang pernah melalui masa kelam seperti Indonesia di era Orde Baru. Memang, banyak yang menganggap bahwa rencana Wiranto ini mengingatkan pada praktik yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Yang juga ironis adalah, rencana ini terjadi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), mengingat mantan Wali Kota Solo ini adalah produk demokrasi langsung yang dilakukan oleh rakyat.

Tak hanya itu, di awal kemunculannya di Pilpres 2014, ia juga dianggap sebagai harapan bagi demokrasi di negeri ini. Kala itu, Jokowi dianggap lebih punya keberpihakan kepada demokrasi ketimbang lawannya, Prabowo Subianto yang dianggap produk dari rezim Orde Baru yang jauh dari kata demokratis. Namun potret ini sesungguhnya teralik di lapangan: Prabowo tampil lebih demokratis ketimbang Jokowi.

Tampaknya, Wiranto masih melihat panggung hari ini seperti panggung ketika dirinya dibesarkan: panggung otoriterianime. Karena itu, watak represif yang dibawa Wranto di era demokratisasi itu selain tidak nyambung, juga akan menghancurkan kredibiltas pemerintahan Jokowi, utamanya di mata para pegiat civil society.

Kontroversi Wiranto Tak Cukup Sekali

Lepas dari sinyalamen yang muncul, pernyataan Wiranto memang tak cukup sekali memicu polemik. Sebelumnya, pada 8 Mei 2017, Menkopolhukam Wiranto memancing kehebohan terkait ‘landasan hukum’ saat mengumumkan rencana pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam pelaksanaan pembubaran itu, Wiranto menegaskan, pemerintah akan menempuh jalur hukum sesuai dengan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pemerintah memang punya kewenangan untuk membubarkan ormas. Hal itu dijamin dalam Pasal 60 ayat (1) UU di atas, bahwa Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan. Ormas yang melakukan hal terlarang itu dapat dibubarkan.

Tetapi, sebelum menjatuhkan sanksi pembubaran, menurut Pasal 60 ayat (2) UU tersebut, Pemerintah melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan selama tiga kali sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar. Persoalannya, sebagaimana penuturan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, pihak HTI belum pernah dipersuasi oleh pemerintah.

Jika pemerintah sudah mengumumkan pembubaran HTI dengan menempuh jalur hukum, maka konsekuensinya pemerintah wajib menjalani seluruh prosedur yang sudah ditetapkan UU Ormas. Bukan lalu dicarikan jalur pintas berupa Perppu. Akibat langkah itu, sejumlah kalangan menilai pemerintah Jokowi bertindak sewenang-wenang.

Baca: https://nusantara.news/jokowi-mendadak-represif-hti-tak-bisa-langsung-dibubarkan/

Jagat hukum juga pernah diramaikan dengan pernyataan Wiranto usai menggelar rapat koordinasi khusus Pilkada 2018, Senin (12/3/2018). Saat itu, Wiranto minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penyelidikan, penyidikan, dan penetapan calon kepala daerah yang berpotensi sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka menjelang pilkada 2018 akan berpengaruh pelaksanaan Pilkada. KPK bisa dinilai masuk ke ranah politik.

Wiranto mengklaim permintaan tersebut juga berasal dari penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tapi, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan, keputusan penetapan tersangka calon kepala daerah wewenang KPK. Sebelumnya, KPK memang telah menetapkan sejumlah calon kepala daerah peserta pilkada 2018 menjadi tersangka korupsi.

Permintaan Wiranto ketika itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK. Ini juga menunjukkan, pemerintah tidak bisa membedakan proses hukum dan politik. Pilkada merupakan proses politik. Sedangkan langkah KPK adalah proses hukum. Tak pelak, Wiranto dikritik banyak pihak, termasuk oleh Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Beruntung kala itu KPK menolak permintaan Wiranto.

Wiranto juga membikin gaduh karena menyamakan hoaks dengan terorisme pada Maret 2019. Wiranto, selain dianggap gagal memahami UU Terorisme, juga dituding memiliki maksud tersirat demi kepentingan politik petahana. Namun lebih dari itu, jika wacana Wiranto tersebut benar-benar direalisasikan dalam bentuk kebijakan, maka itu sama saja pemerintah sedang bergerak ke masa kelam: otoritarianisme.

Kini, ia kembali melontarkan wacana kontroversi lewat tim hukum yang akan mengawasi tindakan, ucapan, dan pemikiran tokoh. Beerapa media menyebutnya tim pemantau pencacai Jokowi. Entahlah apa di balik rentetan kontroversi yang dibuat olh Wiranto tersebut. Apakah rencana kontroversi ini hanya sebatas psy war untuk menakut-nakuti lawan-lawan pemerintah atau merupakan bagian dari cari muka Pak Wiranto agar dipilih kembali di kabinet Jokowi? Entahlah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here