ISMEI: Pemerintah Harus Tingkatkan Proteksi UMKM

0
365
KRITIS DAN SOLUTIF: Murdiono (tengah) bersama Hafid Hamsah (kanan) beberkan hasil rekomendasi yang dihasilkan dari Forum ISMEI sebagai bentuk kepedulian mahasiswa ekonomi pada kondisi negara saat ini. Foto Agoes Wicaksono (Nusantara.news)

Nusantara.news, Surabaya – Forum Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang, menghasilkan 14 butir rekomendasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya tentang optimalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan produk lokal untuk mengurangi pengangguran.

Kepala Biro Humas Pengurus Pusat ISMEI Hafid Hamsah mengatakan, Indonesia mau tidak mau harus bersiap menanggung dampak bergabung dalam pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan sejumlah negara mitra setelah sebelumnya terikat dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA). Salah satu dampak adalah membanjirnya produk luar negeri ke pasar domestik.

“Kami berharap, pemerintah memberi pelatihan intens sumber daya manusia UMKM untuk tingkatkan standarisasi produksi. Ini sebagai bentuk peningkatan daya saing dengan banyaknya produk impor pasca pemberlakuan MEA 31 Desember 2016,” terang mahasiswa Universitas Airlangga tersebut ketika bersama perwakilan ISMEI mengunjungi kantor Nusantara.News Biro Jawa Timur, Senin (20/3/2017).

Murdiono satu dari lima unsur Badan Pimpinan PP ISMEI menimpali, serbuan barang impor khususnya dari Cina memang tidak dihindarkan jika tanpa ada proteksi dari pemerintah. “Sebab, selain harganya lebih murah sebagian orang kita masih menganggap produk impor lebih bergengsi dari produk lokal padahal dari segi kualitas masih lebih baik,” jelasnya.

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang ini sampai berharap, pemerintah bisa berperan lebih aktif menjaga sektor UMKM. Termasuk membuat kebijakan yang membuka ruang lebih luas akses perbankan. “Kendala mendasar adalah akses modal. Kami akan mendorong bank dan OJK memberi keleluasaan untuk tidak membatasi limit pinjaman,” terangnya.

Dengan akses perbankan yang maksimal Rp 250juta, daya saing UMKM Indonesia memang tergerus cukup banyak dalam hal kuantitas produk. Bandingkan dengan Cina atau negara-negara kawasan ASEAN lainnya, selain membuka luas akses perbankan juga didukung dengan proteksi melalui kebijakan-kebijakan ketat.

Tumpuan tertuju pada bank-bank plat merah di daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pinjaman modal dengan syarat ringan memang beresiko tetapi dampak yang dihasilkan akan lebih signifikan. Termasuk mendongkrak kapasitas produksi. “Dari sini baru pemerintah harus lebih intens mengadakan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) agar SDM lebih berkualitas,” ucap Murdiono.

Data Badan Pusat Statistik, IPM Indonesia 2010-2015 terus meningkat (2015 tercatat 69,55) sejak penerapan metode baru. IPM jadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Sehingga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun peningkatan IPM tiap tahun terindikasi tidak berpengaruh pada kesenjangan ekonomi. Penguasaan ekonomi yang hanya berpusat pada segelintir orang, kian menguatkan indikasi bahwa ada yang salah dengan sistem ekonomi di negeri ini.

“Karena itu, dengan rekomendasi ini kami berharap daya saing SDM kita meningkat jika pemerintah sudi memberi pelatihan-pelatihan secara intens bersinergi bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota,” tutup Murdiono.

Dalam forum ISMEI yang dibagi dalam beberapa dialog, selain dihadiri perwakilan senat ekonomi dari 77 perguruan tinggi negeri ddan swasta se-Indonesia, juga mendatangkan Jumadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Direktur Utama Pelindo III, Direktur PT POS, akademisi dan HIPMI.

Rekomendasi ISMEI untuk diselesaikan pemerintah

  1. Optimalisasi SDM lokal untuk menjadi tenaga prioritas di perusahaan daerah.
  2. Pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah (jalan, listrik dsb).
  3. Optimalisasi pembangunan jalan tol.
  4. Regulasi yang belum jelas tentang ritel modern yang berakibat mematikan pasar tradisional/toko kelontong.
  5. Banyak pemodal yang mempermainkan petani sehingga harga hasil panen tidak stabil.
  6. Masih banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal di Indonesia menandakan pengawasan masih sangat lemah.
  7. Masih banyak disparitas atau ketimpangan.
  8. Indeks pembangunan manusia (IPM) harus ditingkatkan karena IPM di wilayah perbatasan masih kurang mendapatkan sentuhan dari pemerintah.
  9. Tata kelola wilayah yang harus direncanakan untuk azas keberlanjutan serta asaz kemanfaatan bagi pribumi.
  10. Optimalisasi UMKM dan produk lokal untuk mengurangi pengangguran.
  11. Penertiban izin tambang di Indonesia.
  12. Optimalisasi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
  13. Optimalisasi CSR untuk azas kemanfaatan masyarakat.
  14. Pendirian industri di Indonesia Timur untuk pengelolaan hasil bumi dan laut. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here