ISMEI: Tegakkan  Perpres No 12/2007 Untuk Lindungi Pasar Tradisional

0
271

Nusantara.news, Surabaya – Forum Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) yang baru saja menggelar acara seminar nasional “Indonesia berdialog” di Universitas Muhammadiyah Malang, berharap peran aktif Pemerintah Pusat dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) terutama menyorot membludaknya keberadaan ritel-ritel modern yang dianggap sudah membunuh pasar-pasar tradisional.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007.

Murdiono satu dari lima unsur Badan Pimpinan PP ISMEI saat berkunjung ke kantor Nusantara.news Biro Jawa Timur, Senin (20/3/2017), menyayangkan penerapan regulasi yang setengah-tengah dan kurang maksimal terkait perizinan toko-toko ritel modern, yang dianggap sudah membunuh pasar tradisional seiring dengan keberadaannya yang kini sudah sangat menjamur.

Murdiono menjelaskan, basis kekuatan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, dalam hal ini adalah UMKM dan pasar tradisional. Jika pemerintah kurang melindungi keberadaan UMKM dan pasar tradisional dan cenderung membuka kran impor dipastikan ekonomi nasional akan jatuh dan berdampak pada kemrosotan ekonomi Indonesia.

“Keberadaan ritel modern saat ini sudah mematikan ekonomi kerakyatan seperti toko-toko kelontong milik warga. Pemerintah harus tegas dalam menjalankan Perda terkait penataan ritel modern, dan jangan ada kesan untuk melindunginya. Kalau mereka melanggar seharusnya ditutup saja, dan jangan memberikan peluang untuk mepermainkan aturan yang sudah jelas disepakati bersama. Banyak ritel modern yang melanggar izin, tapi pemerintah seakan menutup mata, dan kenyataannya sampai saat ini banyak yang masih buka,” jelasnya.

Senada, Kepala Biro Humas Pengurus Pusat ISMEI Hafid Hamsah menegaskan harus ada regulasi yang jelas dan tegas mengatur keberadaan persaingan ritel-ritel modern. Maklum, sampai saat ini meski adanya peraturan daerah (Perda) namun implementasinya belum bisa dimaksimalkan dengan baik, bahkan pemilik ritel modern ini seakan tak menggubris.

“Pemerintah Pusat seharunya peka dan tanggap dengan keberadaan ritel-ritel modern ini yang dinilai sudah membunuh pasar tradisional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pendirian toko swalayan. Yaitu, lebar jalan, kedekatan dengan pasar rakyat dan kelengkapan perizinan,” jelasnya.

Contoh konkretnya, lanjut Hafid adalah yang terjadi di kota Surabaya. Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan sudah jelas bunyinya, namun praktek di lapangan berbeda. Banyak ritel-ritel modern yang melanggarnya tapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah kota.

“Kami berharap agar pemerintah, dalam hal ini Pemkot Surabaya, tidak memberlakukan Perda 8/2014 setengah- setengah agar usaha kecil terlindungi. Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2017, seluruh minimarket, swalayan (hypermarket), dan toko serba ada (department store) di wilayah Kota Surabaya, dilarang buka selama 24 jam. Kecuali hari Sabtu dan Minggu sampai jam 23.00,” tegasnya.

Hafid menambahkan, Perda tersebut dibuat dengan tujuan melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari persaingan dengan toko swalayan. Aturan soal jarak antara minimarket dengan keberadaan pasar tradisional itu minimal 500 meter, namun faktanya masih saja ada yang melanggar ketentuan ini.

“Persaingan ekonomi global saat ini membuka peluang masuknya barang-barang luar negeri ke Indonesia. Nah, kalau pemerintah tidak bisa melindungi, bisa diprediksi Indonesia akan menjadi pasar internasional yang semua produknya berasal dari luar bukan dari produk dalam negeri. Kalau begitu, yang untung siapa dan yang rugi siapa?” tanya mahasiswa dari Universitas Airlangga. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here