Israel-Palestina Memanas, di mana Trump?

1
137
Muslim Palestina beribadah di luar kompleks Tanah Suci di Kota Tua Yerusalem, Selasa (25/7). ANTARA FOTO/REUTERS/Ronen Zvulun/cfo/17

Nusantara.news – Mengapa peran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump harus ditanyakan ketika konflik klasik antara Israel-Palestina kembali menyeruak?

Donald Trump adalah presiden baru Amerika Serikat yang di awal pemerintahannya sempat dikhawatirkan dapat memicu kembali konflik Israel – Palestina yang untuk sementara waktu mulai mereda, setidaknya di era Barrack Obama.

Isu pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Jerussalem, serta kebijakan Trump yang menolak untuk melanjutkan komitmen AS era sebelumnya tentang solusi dua negara ditengarai bisa menjadi benih yang dapat tumbuh sebagai konflik. Harapan dunia internasional pun untuk melihat Israel dan Palestina berdampingan dengan damai pupus ketika Trump menyatakan “mendukung” solusi satu negara jika Israel dan Palestina sepakat, satu hal yang naif.

“Saya terbuka pada opsi dua negara atau satu negara. Saya akan mendukung opsi apa pun yang dipilih kedua pihak,” kata Trump sebagaimana dilansir Reuters, bulan Februari lalu.

Naif. Karena kebijakan Trump, yang seolah-olah mengambil posisi netral itu, justru sebetulnya melemahkan upaya dunia internasional untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, sebagaimana juga diupayakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan bahkan akan didorong oleh PM Israel sendiri, Benjamin Netanyahu. Meski belakangan diketahui dukungan Netanyahu pura-pura belaka.

Trump, dengan sikapnya malah memberi ruang bagi Israel, dalam hal ini kepada Netanyahu, untuk melemahkan upaya pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka, membiarkan masa depan perdamaian Timur Tengah menjadi tetap tidak jelas.

Terbukti, sekarang Israel menggenjot program pemukiman Yahudi di Tepi Barat, dan dalam dua minggu terakhir ini, menurut laporan Politico, partai Likud Netanyahu sedang bersiap untuk secara resmi meninggalkan konsep ‘solusi dua negara’. Jelas sudah, ini membuktikan dukungan Netanyahu selama ini tentang solusi dua negara, hanya pura-pura belaka.

Oleh sebab itu, pada saat konflik Israel-Palestina mencuat kembali sejak Jumat 14 Juli lalu, peran Donald Trump tentang komitmen menciptakan perdamaian antara Israel-Palestina harus kembali dipertanyakan.

Konflik dipicu serangan bersenjata

Konflik dipicu serangan bersenjata pada 14 Juli lalu, yang dilakukan tiga orang Arab-Israel terhadap dua polisi Israel di komplek Bait Suci atau Baitul Maqdis, komplek suci umat Islam dan Yahudi, dimana di dalamnya terdapat Masjidil Aqsha dan Kubah Batu (Sakhrakh) atau juga dikenal Dom of The Rock.

Orang Arab-Israel merupakan keturunan Palestina yang bertahan di tanah mereka menyusul pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Mereka sebagian besar mendukung kepentingan Palestina.

Setelah kejadian itu, Israel mengambil langkah luar biasa dengan menutup kompleks suci tersebut sehingga umat Muslim tidak bisa melaksanakan salat Jumat di masjid Al-Aqsa. Langkah yang tidak pernah terjadi sejak tahun 1969.

Langkah Israel lalu memicu kemarahan umat Islam dan pemerintah Yordania, yang bertanggung jawab atas situs suci tersebut berdasarkan perjanjian dengan Israel 48 tahun yang lalu.

Malam hari setelah kejadian tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan situs itu akan dibuka keesokan harinya tapi dengan memasangi alat pendeteksi logam (metal detector) di pintu masuk. Hal yang dianggap oleh umat Islam sebagai upaya Israel memperluas kontrol terhadap tempat suci dua agama samawi ini. Umat Islam menolak masuk jika metal detector tetap dipasang. Maka terjadilah demo besar-besaran hingga saat ini, kendati metal detector telah dibongkar dan digantikan alat pemantau lain.

Masalah semakin rumit, ketika di Amman Yordania, seorang polisi Israel menembak mati dua warga Yordania yang diklaim telah menyerang menggunakan obeng penjaga kedutaan besar Israel di Amman, Yordania pada Minggu petang (23/7) waktu setempat. Kejadian ini memicu krisis diplomatik Israel-Yordania yang membuat penarikan duta besar Israel dari negara tersebut.

Rencananya, umat Islam Palestina tetap akan terus memprotes langkah Israel dengan tidak akan memasuki masjid Al-Aqsa jika Israel tidak menurunkan status pengamanannya di kompleks tersebut dan mengembalikan situasi seperti semula. Sementara itu, demonstrasi tersebut telah memakan korban jiwa.

Donald Trump, sebelumnya menyatakan niat untuk menjadi perantara kesepakatan damai Israel-Palestina dan mengklaim telah menginvestasikan banyak waktu serta usaha untuk mendekatkan kedua belah pihak. Trump mengaku telah menjalin hubungan baik dengan semua pemain kunci di kawasan ini serta punya potensi memegang pengaruh besar di antara mereka. Tapi, kenapa sampai saat ini, dalam krisis yang sedang berlangsung di Baitul Maqdis itu, dia justru memilih untuk tidak menggunakan pengaruhnya.

Hanya penasihat senior Trump, Jared Kushner yang membahas masalah ini pekan lalu dengan PM Netanyahu dan Presiden Mahmoud Abbas. Selain menantunya, Trump juga hanya mengutus Jason Greenblatt, duta besarnya di Tel Aviv David Friedman, dan konsul jenderal AS di Yerusalem, Donald Blome untuk terlibat proses perdamaian di wilayah ini. Menteri Luar Negeri pun tidak diutusnya.

Eran Etzion, peneliti di Middle East Institute di Washington, DC memaparkan dalam publikasi lembaga tersebut, Netanyahu terlalu gegabah mengambil keputusan memperketat keamanan di kompleks Baitul Maqdis itu. Dia tidak mempertimbangkan sensitivitas Yordania, Palestina serta negara-negara Arab-Muslim lainnya.

“Namun, krisis ini juga menandai ketidakmampuan AS. Tampaknya, presiden dan menteri luar negeri AS memilih menghindar, dan hanya mengirim duo penasehatnya, Kushner dan Greenblatt untuk membantu upaya mediasi,” kata Etzion.

Israel menagih komitmen Trump?

Sementara itu, Media Israel, The Times of Israel  membuat laporan berjudul, “Saat ketegangan Bukit Suci berlanjut, di mana Donald Trump? yang mempertanyakan posisi presiden AS itu dalam penyelesaian masalah Israel-Palestina. Tapi, nada sesungguhnya dari pertanyaan tersebut agak mencurigakan, sebab lebih cenderung seperti menagih “janji” Trump ketimbang bertanya soal sikap Trump.

Sebab dalam laporannya, The Times of Israel mengkritik bahwa Trump hingga hari ini belum melakukan upaya publik untuk membantu memulihkan situasi, lebih tepatnya membela kebijakan Israel. Departemen Luar Negeri AS memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa  AS “sangat memperhatikan ketegangan” di sekitar Bukit Bait Suci itu. Tapi, sebut media itu, pernyataan pemerintah AS dianggap tidak jelas dan tidak menunjukkan sikap, misalnya terkait pemasangan metal detector oleh Israel pasca kejadian 14 Juli yang sekarang sudah dibongkar karena dikritik dunia internasional.

Israel mempertanyakan, ke mana Trump? Atau lebih tepatnya sebagai sindiran, mungkin atas “janji-janji” keberpihakan AS terhadap Israel dalam kunjungan kenegaraannya beberapa waktu lalu.

Sebetulnya, keputusan PM Netanyahu menutup kompleks suci itu tidak saja dikritik dunia Islam, dari dalam negaranya sendiri, mantan PM Ehud Barak juga mengkritik keras langkah Netanyahu yang tidak mempertimbangkan reaksi keras negara-negara lain terutama negara Arab-Muslim.

“Tergesa-gesa dan tidak dewasa,” kata Barak terkait kebijakan Netanyahu yang memicu konflik lebih besar itu.

Apa yang dilakukan Israel dengan melarang orang masuk ke masjid Al-Aqsa, justru menjadi bumerang secara geopolitik, membangkitkan kembali kemarahan dunia Islam yang sudah sedikit mereda.

Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa Netanyahu “nekat” melakukan ini. Apakah karena ada “jaminan” sebelumnya dari Trump?

Pada Sabtu malam lalu, Kwartet Arab (Mesir dan Yordania, yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Arab Saudi dan Dewan Kerja sama Teluk Arab/GCC) mengeluarkan pernyataan mengecam keras “tindakan teror” dan mendesak semua pihak agar menahan diri dari tindakan provokatif serta bekerja bersama menuju stabilisasi situasi.

Padahal dalam krisis Qatar sejumlah negara Kwartet Arab seperti Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan UEA “saling dukung” dengan Israel dalam mengisolasi Qatar, serta tujuan negara-negara Teluk Arab itu memusuhi Iran. Secara geopolitik, Israel  diuntungkan dalam krisis Qatar yang masih berlangsung hingga saat ini, karena mendapat banyak “kawan” untuk melumpuhkan musuh bebuyutan, Iran.

Tapi setelah krisis Palestina mencuat dipastikan kebencian negara-negara Arab Muslim terhadap Israel memuncak kembali. Inilah mungkin sebab Trump tidak mau terang-terangan menyatakan pembelaan terhadap Israel dalam krisis Palestina sekarang ini. Bagaimana pun, Trump tetap harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara Arab, terutama Saudi. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here