Isu China dan Api Politik dalam Sekam Reklamasi

0
323

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan reklamasi Teluk Jakarta bukan persoalan sederhana. Persoalan lahan yang luasnya hampir menyamai luas Kota Jakarta itu, bukan sekadar potensi menimbulkan kerusakan lingkungan, bukan pula persoalan terkait perizinan. Di balik reklamasi ada isu tentang China. Oleh sebab itu, setelah Presiden Jokowi menegaskan tidak akan mencabut Perpres 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995, isu reklamasi berpotensi memanas karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikap menolak. Jika reklamasi dipaksakan, isunya mungkin mengendap, tetapi berpotensi meledak di kemudian hari ibarat api dalam sekam.

Unsur Politis Reklamasi

Luas seluruh lahan yang direklamasi di Teluk Jakarta mencapai 51.000 hektar, atau 510 kilometer persegi, atau 510 juta meter persegi. Luas lahan reklamasi ini lebih luas hampir 5 kali luas Kota Bogor yang hanya 118,5 juta meter persegi.

Dibanding luas wilayah negara Singapura, luas lahan reklamasi mencapai sekitar 15 persen.

Dibandingkan dengan total luas lahan Kota Jakarta, yang mencapai mencapai 661,5 kilometer persegi,  atau 661,5 juta meter persegi, maka luas total lahan reklamasi hanya terpaut (lebih kecil) sekitar 151,5 juta meter persegi.

Itu dari segi luas lahan. Dari segi jumlah penduduk yang bisa ditampung di lahan reklamasi, dapat dihitung sebagai berikut.

Jika sepertiga dari luas lahan reklamasi dibangun rumah, maka luas lahan untuk perumahan mencapai 170 juta meter persegi. Jika satu rumah dibangun 100 meter persegi, maka jumlah rumah yang bisa dibangun mencapai 1,7 juta rumah. Jika satu rumah dihuni oleh 4 orang (ibu, bapak dan dua anak) maka lahan reklamasi bisa menampung 6,4 juta orang. Bandingkan dengan penduduk Kota Jakarta yang berpenduduk 10.177.924 tahun 2016, atau terpaut sekitar 3,4 juta orang.  Dibandingkan dengan jumlah penduduk Singapura tahun 2016 yang hanya 5,607 juta maka daya tampung lahan reklamasi lebih besar sekitar 1 juta orang.

Itu kalau rumah-rumah yang dibangun mendatar seperti perumahan yang dikenal di Indonesia.

Jika yang dibangun adalah rumah susun atau apartemen yang berdiri vertikal, maka jumlah penduduk yang bisa ditampung jauh lebih besar. Jika diasumsikan satu rumah susun atau apartemen memerlukan lahan seluas 8.000 meter persegi, maka sepertiga lahan reklamasi yang dibangun, yakni seluas 170 juta meter persegi, bisa dibangun sebanyak lebih dari 200 ribu bangunan atau tower.

Jika dalam satu tower diasumsikan terdiri dari 600 unit hunian, maka jumlah hunian yang tersedia mencapai 120.000.000 unit hunian. Jika dalan satu unit hunian menampung 4 orang, maka  sepertiga dari total lahan reklamasi bisa menampung 480 juta orang.

Total lahan reklamasi itu sendiri diproyeksikan akan dibagi dalam tiga zona, kawasan barat untuk pemukiman dan wisata, kawasan tengah untuk perdagangan jasa dan komersial, dan kawasan timur untuk distribusi barang, pelabuhan, dan pergudangan.

Kalaupun kawasan pemukiman hanya dibangun dalam satu zona, maka total penduduk yang bisa ditampung mencapai sepertiga dikali 480 juta orang, yakni mencapai 160 juta orang.

Pertanyannya, siapa yang akan menghuni seluruh unit hunian itu? Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf pernah mengatakan, bahwa tingkat pengangguran di China menyentuh 40 juta orang dari jumlah penduduk 1,4 miliar jiwa.

Menurut data Biro Statistik Nasional (NBS) China tingkat pengangguran resmi terkahir kali berada di bawah 4% terjadi pada 2001 yang mencapai 3,6%.

Angka ini selaras dengan data Kementerian Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja China, yang menyebutkan  tingkat pengangguran di China turun jadi 3,97% pada kuartal I/2017, atau sekitar 40 juta orang.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini menduga, pemerintah negeri Tirai Bambu akan mengurangi angka pengangguran dengan mengekspansi tenaga kerja China ke negara lain, yang salah satunya adalah Indonesia. “Mereka tanam investasi menggunakan pekerja dari mereka (China),” kata Dede, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12/2016).

Apakah lahan reklamasi itu diproyeksikan sebagai tempat penampungan tenaga kerja China yang menganggur itu? Tidak ada yang bisa memastikan.

Namun demikian, bukan hanya Dede Yusuf yang mengangkat soal ekspansi tenaga kerja China ke Indonesia. Tokoh masyarakat lain, dan juga kelompok-kelompok  masyarakat lain, ada bahkan banyak juga yang berbicara hal senada dengan Dede Yusuf. Sebagian bahkan sudah sampai pada penyebutan Chinaisasi Indonesia.

Penopang biaya Jokowi saat maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan kemudian maju menjadi calon Presiden RI banyak diisukan ditopang oleh konglomerat China. Isu ini lagi-lagi belum terbukti. Namun demikian isu ini sudah menjadi bagian dari opini yang berkembang di masyarakat.

Isu reklamasi yang hidup sejak Ahok jadi Gubernur di Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih jadi Presiden RI, sempat terhenti setelah protes dari berbagai kalangan dan akhirnya dihentikan melalui moratorium oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.  Namun setelah Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Panjaitan, moratorium dicabut.

Pencabutan itu dilakukan tidak lama sebelum pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Anies Baswedan diberitakan sempat betemu Tomy Winata dan salah satu bos pengembang reklamasi di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang Bogor. Menurut pemberitaan media massa, masalah reklamasi termasuk salah satu yang menjadi tema pembicaraan.

Namun Anies yang dari awal mengatakan menolak reklamasi, dikhabarkan sama sekali tidak memberikan tanggapan.

Anies juga sempat bertemu Presiden Jokowi, tetapi lagi-lagi tidak membicarakan soal reklamasi.

Mungkin karena di kediaman Prabowo, Anies tidak memberikan tanggapan dan dalam pertemuan dengan Presiden tidak dibicarakan isu reklamasi, maka di hadapan para pimpinan media massa, Presiden Jokowi angkat bicara.

Presiden Jokowi mengatakan tidak akan  mencabut Keppres Nomor 52 Tahun 1995 dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada 13 Juli 1995. Keppres Nomor 52 Tahun 1995 itu adalah landasan hukum reklamasi.

“Ini soal kepastian hukum, soal kepastian investasi. Di mana marwah hukum kita,” kata Presiden Jokowi seraya mengacung kertas di hadapan kata pimpinan media massa di Istana Merdeka, Senin (30/10/2017).

Presiden Jokowi mengatakan ketika menjadi gubernur ia tidak mengeluarkan peraturan gubernur terkait reklamasi. Pun ketika menjadi presiden, ia tidak menerbitkan perpres. “Saya bisa saja mengeluarkan perpres. Tapi, di mana marwah hukum dan kepastian beinvestasi jika perpres terdahulu dibatalkan presiden berikutnya?” ucap Presiden.

Pernyataan itu tak pelak memanaskan isu reklamasi. Pernyataan itu membuat peta sikap antara Presiden Jokowi dan Gubernur DKI menjadi tegas.

Dengan tidak mencabut Keppres Nomor 52 Tahun 1995, berarti Presiden Jokowi tetap menyetujui reklamasi, yang dikembangkan oleh 9 perusahaan PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, PT Pelindo II, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu), PT Jaladri Eka Pasti, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro), dan PT Jakarta Propertindo.

Pernyataan Jokowi itu memanaskan politik karena selaras dengan isu-isu yang berkembang sebelumnya tentang keterkaitan Jokowi dengan para taipan China.

Api Politik Dalam Sekam Reklamasi

Bagaimana gerangan akhirnya nasib reklamasi? Masih sulit untuk diprediksi secara persis. Namun satu hal pasti bahwa sampai saat ini masih banyak persoalan yang menggelayut terkait reklamasi.

Reklamasi dinilai akan berbahaya, karena berpotensi merusak ekosistem laut dan memicu abrasi. Wilayah ekosistem di Teluk Jakarta akan hancur bila proyek reklamasi tetap dilanjutkan. Reklamasi juga bisa memperburuk pencemaran lingkungan. Reklamasi juga akan membuat pulau lain tenggelam karena lebih rendah. Infrastruktur yang sudah tertanam di kawasan yang akan direklamasi pun bisa terganggu. PLN misalnya mengingatkan bahaya reklamasi di pantai utara Jakarta bisa mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang, PLTU Priok dan PLTGU Muara Tawar yang ketiganya menjadi pemasok utama listrik di Jakarta dan sekitarnya. Belum lagi hilangnya mata pencaharian para nelayan dan lain sebagainya.

Kerusakan-kerusakan ini ditambah dengan kecurigaan menjadikan wilayah reklamasi sebagai tempat pemusatan tenaga kerja asal China, menjadikan isu reklamasi berpotensi besar berkembang menjadi isu politik panas.

Para penentangnya cukup banyak. Tidak hanya para tokoh, tetapi juga sejumlah kelompok masyarakat. Aksi bela Islam dan bela Ulama yang dihadiri jutaan umat Islam jelang Pemilihan Gubernur akhir 2017 dan berlanjut awal 2017, salah satunya terkait dengan isu reklamasi dan isu China itu.

Protes terbaru datang dari para alumni ITB Bandung. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 1.325 alumni ITB sudah menandatangani petisi Tolak Reklamasi Teluk Jakarta.

Petisi yang dibacakan Muslim Armas, alumni Teknik Kimia ITB Angkatan 1988, di Hotel Sofyan Betawi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2017, berisi 5 poin. “Pertama, alumni ITB menolak keras pernyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang mengesankan Alumni ITB mendukung reklamasi Teluk Jakarta.

Menteri Luhut memang mengklaim pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta itu berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam dari sejumlah pihak. Antar lain dari Ketua Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin yang kini menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kemenko Kemaritiman.

Kedua, dalam petisi itu ditegaskan, Ketua Alumni ITB Ridwan Djamaluddin merupakan bawahan Menteri Luhut Pandjaitan. Sehingga apapun yang dilakukan atas pekerjaannya tidak ada hubungan dengan sikap organisasi yang bernama Ikatan Alumni ITB. Ketiga, alumni ITB menyatakan diri mendahulukan kepentingan rakyat dan tidak pernah mendukung atau merekomendasikan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Keempat, alumni ITB mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Kelima, Alumni ITB menyatakan diri akan mengawal proses pembatalan moratorium reklamasi Teluk Jakarta untuk selamanya.

Sepanjang Jokowi masih menjabat presiden, isu politik yang dipicu oleh reklamasi mungkin masih bisa dikendalikan. Tetapi ketika Jokowi kelak tidak lagi menjadi presiden maka, keadaan bisa berbalik.  Terlebih apabila setelah reklamasi dilanjutkan, terjadi kerusakan lingkungan seperti yang dikhawatirkan. Apabila kawasan reklamasi itu pada akhirnya menjadi tempat penampungan atau pemusatan etnis China secara eksklusif, maka bisa memicu munculnya isu nasionalisme.

Karena itu, isu reklamasi bisa dikatakan tidak hanya berpotensi berkembang menjadi isu politik panas, tetapi juga berpotensi seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here