Isu HAM Rentan Dipolitisasi Jelang Pilpres 2019

0
49
Langkah Menkopolhukam Wiranto membentuk Tim Gabungan Terpadu mengusut pelanggaran HAM dinilai sebagai representasi Presiden Joko Widodo untuk menjegal lawannya Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Nusantara.news, Jakarta – Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tampaknya akan menjadi dagangan seksi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Bila ditarik ke belakang, isu HAM kerap menyerang nama Prabowo Subianto. Pada Pilpres 2014, Prabowo juga diserang isu HAM. Kali ini isu HAM mencuat kembali ke permukaan bermula dari dirilisnya dokumen Lembaga Arsip AS yang menyebut ada nama Prabowo dalam penculikan aktivis kurun waktu tahun 1995-1998.

Tampaknya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tidak mau menyia-nyiakan kesempatan membentuk Tim Gabungan Terpadu pengusut pelanggaran berat HAM. Pembentukan Tim Gabungan Terpadu terdiri dari Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, Kemendagri, dan Kemenkumham.

Kemenkopolhukam tengah menimbang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui cara nonyudisial atau tanpa melalui pengadilan. Tim bentukan itu nantinya akan mencari bukti-bukti atas terjadinya kasus pelanggaran HAM masa lalu. Namun isu HAM yang digagas Wiranto tersebut justru ditolak oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pasalnya, rencana itu dianggap tak sejalan dengan agenda keadilan.

Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab menyampaikan tiga sikap lembaganya. Pertama, Komnas HAM tidak bisa ikut dalam tim gabungan yang akan dibentuk oleh Menkopolhukam karena itu bertentangan dengan fungsi yang diberikan UU kepada Komnas HAM.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan kewenangan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah penyelidikan atau melalui jalur hukum. Adapun fungsi penyidikan, menurut UU tersebut, merupakan kewenangan Kejaksaan Agung. Bahkan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonisiliasi (KKR) juga diamanatkan dalam pasal 47 dalam UU 26/2000. Sehingga tidak boleh ada pembentukan tim berdasarkan ide politik di luar undang undang.

Kedua, Komnas HAM menghormati rencana pemerintah menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Namun penyelesaian itu harus berdasarkan UU yang ada. Bukan berdasarkan mekanisme yang belum jelas dasar hukumnya. Kerangka itu sudah ada sejak tahun 2000, di awal-awal reformasi. Kalau dilihat dari kerangka itu bahwa penyelesaian pelanggaran HAM harus melalui kerangka hukum tidak boleh di luar hukum, dan tidak boleh berdasarkan ide politik.

Ketiga, Komnas HAM mendesak pemerintah memperhatikan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Perhatian itu harus diberikan selama mekanisme hukum atas pelanggaran HAM berat masa lalu belum ditentukan. Dipilihnya jalan yudisial alasannya sudah jelas, agar diketahui siapa pelaku di lapangan saat kejadian dan siapa yang memerintahkannya. Selain itu, jalan yudisial dapat memberikan kejelasan kompensasi kepada para korban yang sekian lama menderita akibat pelanggaran HAM. Hak-hak publik dan korban itu terancam terenggut apabila Wiranto memilih jalur di luar hukum.

Tak hanya menolak bergabung, Komnas HAM juga mengatakan berkas kasus yang sudah diajukan ke Jaksa Agung akan tetap menjadi berkas hukum meski ada proses lain yang sedang berlangsung.

Sejauh ini Komnas HAM telah menyelidiki enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi perhatian khusus. Kasus tersebut yakni tragedi 1965-1966, peristiwa Talangsari, penembakan misterius (petrus), Peristiwa Semanggi I dan II, serta penghilangan paksa para aktivis.

Sementara sekitar tahun 2000 ada kasus Wamena, Wasior, dan Jambu Kepok di Aceh. Setiap kasus memiliki tipologi yang berbeda-beda. Kasus-kasus tersebut mandek karena Jaksa Agung merasa data yang disediakan Komnas HAM belum valid dan masih kurang bukti. 

Jaksa Agung M. Prasetyo pun mengaku kesulitan mengusut kasus pelanggaran HAM masa lalu lantaran peristiwanya sudah terlalu lama berlalu. Saksi dan bukti yang ada juga belum dianggap memenuhi kebutuhan penyelesaian kasus.

Dengan munculnya gagasan Wiranto yang hendak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM nonyudisial, justru dianggap ada ketidakadilan lantaran penyelesaian kasus-kasus HAM nantinya terkesan pilih kasih atau paling tidak diselesaikan dengan jalan damai. Pilih kasih kasus pelanggaran HAM ala Wiranto ini, kemudian dianggap sebagian pihak merupakan bagian dari langkah politis menyongsong Pilpres dan Pileg 2019.

Kendati demikian, Wiranto membantah rencana pembentukan Tim Gabungan Terpadu bertujuan untuk menjual isu HAM di Pilpres 2019. “Momentumnya (pembentukan tim) nggak ada maksud tertentu untuk itu (jualan di Pilpres),” ucap Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu mengklaim rencana inisiasi tim terpadu itu bukan datang secara tiba-tiba menjelang Pilpres 2019 yang sudah semakin dekat. Dia mengatakan pembentukan tim terpadu itu telah dirancang sejak lama oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai hambatan.

Menyasar Prabowo dan SBY?

Tidak bisa dipungkiri  isu HAM rentah dipolitisasi menjadi senjata untuk mengunci langkah lawan politik dalam setiap Pemilu maupun Pilpres. Tentu bagi salah satu kandidat capres seperti Prabowo Subianto, isu HAM selalu menjadi momok. Sebagai capres 2019, Prabowo selalu dipandang sebagai sosok yang kontroversial, khususnya jika terkait dengan kasus penculikan aktivis tahun 1998.

Namun pertanyaan-pertanyaan mengenai korban penculikan 1998 masih belum terjawab. Kalau meninggal, di mana makamnya? Kalau hidup, di mana mereka? Bagaimana dengan yang belum ketemu? Siapa yang paling bertanggung-jawab? Prabowo? Benarkah markas besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang saat itu dipimpin Jendral Feisal Tanjung dan KSAD Jendral Wiranto tidak tahu menahu soal itu? Benarkah perintah “mengamankan” aktivis datang dari Soeharto?

Isu pelanggaran HAM akan selalu diungkit berulang-ulang di setiap Pilpres. Demikian pula untuk saat ini. Gagasan Wiranto untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu sudah mulai dimunculkan. Perkiraan banyak pihak, gagasan itu akan menyasar Prabowo seperti tahun 2014.

Pola serangan pun selalu sama. Yakni dimulai dengan pengungkapan sejumlah dokumen milik pemerintah Amerika Serikat soal kondisi Indonesia saat 1998, dan peran sejumlah petinggi militer, termasuk Prabowo, ketika itu. Dokumen menyinggung peristiwa penculikan aktivis tertanggal 7 Mei 1998 itu dibeberkan oleh National Security Archive (NSA), Universitas George Washington. Di dalam dokumen itu tertulis kalau Prabowo Subianto yang saat itu memimpin Divisi Empat Kopassus, mengetahui penculikan dan penyiksaan aktivis pro demokrasi.

Berulang kali pula Prabowo membantah keterlibatannya dalam penculikan aktivis, dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan 13-14 Mei 1998, serta hubungannya dengan Soeharto, Habibie, dan Wiranto.

Prabowo kala itu mengatakan bahwa dia dikhianati Habibie. Dari siaran berita di radio, Prabowo mendengar berita rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) bentukan Mabes ABRI. Ia kemudian diberhentikan dari karier militernya. Hari itu, Selasa, 25 Agustus 1998. “Saya tidak kaget,” kata Prabowo. Sebelum DKP mulai bekerja, mantan pangkostrad ini sudah tahu hasilnya. Ia harus menepi. Adalah mertuanya sendiri, mantan presiden Soeharto, yang mengisyaratkan agar ia keluar saja dari militer. “Itu lebih baik bagi ABRI,” kata Pak Harto, sekitar dua bulan sebelum keputusan itu.

Sejak lengser dari posisi presiden, 21 Mei 1998, hubungan antara Prabowo dan mertuanya merenggang. Dia dianggap berkoalisi dengan Habibie untuk menekan Soeharto agar lengser, menilik situasi yang makin panas di masyarakat. Namun hingga saat ini, Komnas HAM menyatakan, status Prabowo masih sebagai saksi pelaku pelanggaran HAM meski berkasnya sudah ada di kejaksaan.

Berikutnya, penyelesaian pelanggaran HAM ala Wiranto diperkirakan akan menyasar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bila dikaitkan dengan Pilpres 2019, hal ini wajar mengingat Partai Demokrat sudah melakukan koalisi dengan Partai Gerindra. Ketakutan kubu lawan sangat beralasan dengan campur tangan SBY di kubu oposisi.

Tentunya kasus pelanggaran HAM yang melibatkan SBY kembali diungkit seperti kasus 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Pada Kamis, (26/7/2018) lalu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama dengan sejumlah pengurus partai mengadakan pertemuan dengan Ketua Komnas HAM. Ia menyatakan segera membuat surat resmi untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pada 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Hal ini terjadi menyusul sehari pertemuan SBY dan Prabowo pada Selasa (24/7/2018).

Hasto menyebut, laporan itu menyusul keputusan Kongres PDIP yang menginginkan semua kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat diungkap. “Tidak hanya kasus 27 Juli, tapi juga persoalan-persoalan pada awal reformasi, kasus Semanggi, Trisakti, dan Tanjung Priok,” katanya.

Peristiwa itu terjadi 22 tahun lalu, tepatnya pada 27 Juli 1996. Semua bermula saat terjadinya dualisme di tubuh Partai Demokrasi Indonesia (nama awal PDIP). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu dan menguasai kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang dikuasai Ketua Umum PDI kongres Surabaya, yaitu Megawati Soekarnoputri.

Penyerbuan ini diduga kuat melibatkan unsur militer, terutama dari Komando Daerah Militer Jaya. Sebab saat itu pemerintah yang dipimpin Presiden Soeharto tidak menyukai dan tidak memberi restu kepada PDI pimpinan Megawati.

Dalam insiden yang menyebabkan lima orang meninggal dunia ini, SBY yang menjadi bawahan Sutiyoso yang kala itu menjabat Panglima Kodam Jaya. Sutiyoso tak luput dari pemeriksaan polisi walau hanya berstatus sebagai saksi. Namun pemeriksaan terhadap SBY di tengah pertarungan pemilu presiden melahirkan tudingan bahwa ada nuansa politis dalam kasus ini. Sebab, SBY adalah pesaing Megawati dalam pemilihan presiden 2004.

Meskipun kasus ini lebih bernuansa politik, namun Komnas HAM berjanji akan mengusut kasus Kudatuli. Namun Komnas HAM tidak akan memakai sudut pandang politik dalam melihat hal itu. “Komnas HAM ini bukan lembaga politik. Kalau mas Hasto berpolitik, itu urusan dia, bukan urusan Komnas HAM. Tetapi siapapun yang datang, akan disikapi oleh Komnas HAM sesuai dengan fungsi dan kewenangannya,” kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab.

Setiap isu HAM yang dimunculkan elite politik, selalu menjadi isu seksi. Bahkan rakyat jelata pun bisa ikut terbawa permainan persoalan hak asasi manusia, jika yang diangkat kejadian-kejadian yang terjadi di seputar mereka seperti penggusuran.

Dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kuskridho Ambardi, porsi isu HAM tak akan sebesar isu ekonomi atau politik identitas, tetapi masalah HAM tetap bisa menjadi ‘senjata’ untuk memojokkan kandidat tertentu. “Saya kira iya (masih akan dimainkan) karena itu isu seksi yang punya dampak terhadap pemilih,” kata Ambardi.

 

Sementara pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyebut isu pelanggaran HAM muncul musiman bagi Prabowo, tetapi bisa menjadi sandungan. Serangan musiman ini dinilai masih efektif karena Prabowo dan tim sukses tak pernah benar-benar serius menjawab isu itu, bahkan tak punya jawaban yang valid.

“Tidak ada data-data valid yang dikeluarkan untuk membantah tuduhan itu. Jadinya banyak defend dan diam. Hanya apriori Prabowo tidak terlibat sambil berharap isu itu mereda dengan sendirinya,” kata Adi.

Strategi bertahan Prabowo itu bakal menjadi bumerang. Sebab publik akan menafsirkan sendiri isu-isu tersebut. Padahal seharusnya tim sukses Prabowo bisa serius melawan serangan itu dengan pernyataan berbasis data. Pilpres 2019 akan momentum terakhir bagi Prabowo, apakah dia akan menerima kekalahan lagi karena isu HAM yang dihembuskan kubu lawan atau justru menjadikan momentum apik untuk membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan tidak jelas.

Kali ini Prabowo harus berani menjawab isu-isu HAM agar tidak terus-terusan berkembang liar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here