Isu-Isu Kontroversial Kekinian Seputar Zakat

0
74
Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dari tahun ke tahun terus membaik, namun realisasi penerimaan zakat masih di bawah 5% dari potensi yang sesungguhnya. Perlu ada tindakan nyata bisa meningkatkan penerimaan zakat dan pemerataan penyaluran zakat.

Nusantara.news, Jakarta – Zakkuh maaluhu bi zaakah, bersihkan hartamu dengan zakat. Demikian salah satu hadits soheh soal zakat. Bahwa zakat tak hanya menjadi ibadah ritual kaum muslimin, tapi juga zakat mampu membersihkan harta halal yang diperoleh kaum muslimin. Terutama ada hak-hak orang lain dibalik harta halal yang dimilikinya.

Belakangan banyak isu-isu kontroversial terkait pemungutan zakat lewat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), antara lain soal penggunaan dana zakat untuk membayar utang, bangun infrastruktur hingga pemungutan zakat Aparat Sipil Negara (ASN). Benarkah?

Zakat adalah instrumen penting dalam perekonomian ummat yang amat penting, saking pentingnya al Quran menyebut 32 kali sholat digandengkan dengan zakat. Wa aqimish sholah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat.

Artinya, isu zakat menjadi isu sentral yang amat penting sehingga Allah menggandengkan kalimat sholat dengan zakat. Artinya seorang muslim tak hanya diperintahkan mengerjakan sholat tapi juga sekaligus diperintahkan membayar zakat.

Di tanah air zakat bahkan sudah diadopsi ke dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Artinya Pemerintah Indonesia sejak 2011 dengan sadar atas pentingnya penghimpunan dan pengelolaan dana zakat sebagai bagian instrumen pengentasan ekonomi ummat.

Bagi muzakki, orang yang membayar zakat selain untuk membersihkan harta, fungsi zakat adalah alat untuk melakukan pemerataan ekonomi, demokrasi ekonomi dan bahkan pemerataan pendapatan agar jurang si kaya dan si miskin kian menyempit.

Dirut Baznas Muhammad Arifin Purwakananta berpendapat secara umum zakat diartikan sebagai pembersih harta dan jiwa. Mengingat di balik harta yang kita miliki, ternyata ada hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Itu sebabnya, Arifin memaparkan sedikitnya ada empat manfaat berzakat yang dapat dirasakan. Pertama, zakat juga bisa memberikan ketenangan bagi yang menunaikan. Sebab secara psikologis berzakat adalah kegiatan melatih untuk merelakan sebagian apa yang paling disukai yakni harta.



Banyak penelitian menunjukkan bahwa memberikan sesuatu yang ada di diri kita mengalirkan hormon-hormon yang mengalir dalam tubuh kita. Itu membuat hati kita tenang, lebih terasa bahagia. Ini efek bagi yang memberikan, semacam keberkahan jiwa yang Allah berikan bagi para pelakunya.

Kedua, zakat dapat memperpendek atau mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Nah dalam dunia modern, itu disebut sebagai gini ratio. Rasio gini ini juga menjadi tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara.



Mengelola zakat itu membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Islam sendiri jauh sebelum negara modern sudah mengusung konsep memperpendek jurang si kaya dan si miskin.


Ketiga, zakat dipercaya bisa mengurangi tingkat kejahatan, mulai dari pencurian hingga korupsi. Sebab zakat sendiri bukan dinilai dari besaran jumlah yang disumbangkan tapi sumber dari harta itu yang harus halal.

Jadi dampaknya bukan saja mendekatkan si kaya dan si miskin, tapi membuat perilaku lebih baik. Karena orang tidak lagi mengejar harga dengan berburu rente. Tidak menginjak bawahan, tidak bisnis tipu-tipu, judi, tidak korupsi.

Keempat, zakat juga mendorong orang lebih produktif. Sebab bagi mereka yang sudah mengerti manfaat berzakat, maka ingin terus menerus melakukannya. Tentu untuk berzakat harus memiliki harta. Oleh karena itu orang yang gemar berzakat pasti akan lebih produktif.  Intinya umat Islam dituntut untuk bekerja keras.

Lepas dari manfaat zakat bagi muzakki dan mustahik (penerima) berikut ini kami paparkan isu-isu kontemporer seputar zakat di tanah air yang perlu diluruskan.

Pertama, potensi zakat. Ada banyak versi soal potensi penerimaan zakat di tanah air. Setiap tahun potensi itu selalu berubah, bahkan untuk potensi zakat tahun 2019 pun ada banyak versi.

Presiden Jokowi mendeteksi potensi zakat di tanah air yang bisa dihimpun Baznas mencapai Rp252 triliun. Sementara Dirut Baznas Muhammad Arifin Purwakananta menyebut hanya Rp232 triliun, sedangkan CEO Rumah Zakat Nur Effendi menyebut potensi penerimaan zakat Indonesia sebesar Rp217 triliun. Tentu saja masing-masing memiliki dasar argumentasi dan pijakan asumsi.

Lepas dari potensi penerimaan zakat tersebut–dimana dari 263 juta rakyat Indonesia dengan 85% atau 223,55 juta diantaranya adalah ummat Islam—yang baru berhasil dipungut pada 2018 sebesar Rp8,1 triliun atau berkisar 4% hingga 5%-nya dari  potensi zakat saat itu. Pada 2019 target penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp9 triiun hingga Rp10 triliun dengan asumsi pertumbuhan zakat 25%.

Tentu saja angkat itu tidak sedikit, Baznas sudah menyalurkan dana zakat itu kepada para mustahik sekitar 98%-nya. Sisanya digunakan untuk operasional dan program promosi hingga biaya over head lainnya.

Kedua, zakat untuk membayar utang pemerintah dan membangun infrastruktur. Isu ini memang bener-bener konyol dan tidak berdasar, karena penggunaan dana zakat sendiri di dalam al Quran sudah tegas yakni untuk 8 asnaf sebagaimana dikutib dalam surat At Taubah ayat 60. Yakni fakir dan miskin, miskin, amil (pengurus), muallaf (orang-orang yang terbujuk hatinya sehingga masuk Islam), riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fii sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan dan masih musafir).

Jadi tak satupun membenarkan penggunaan dana zakat untuk membayar utang pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Kalaupun mungkin secara teori adalah untuk membayar utang individual ummat Islam oleh karena susahnya hidup mereka.

Akan halnya isu untuk dana infrastruktur karena pemerintah belakangan ini dianggap terlalu getol menggunakan dana infrastruktur, sehingga dana Badan Pengelola Dana Haji (BPKH), dana BPJS Ketenagakerjaan, dana BUMN dan lainnya dipakai untuk membeli obligasi pemerintah dan dananya digunakan untuk membangun infrastruktur.

Hal ini disebabkan keterbatasan dana APBN, sehingga membutuhkan dukungan dana di luar APBN. Tapi dana itu bukan berasal dari dana zakat, dana zakat sudah jelas alamat penggunaannya. Mungkin yang lebih fleksibel adalah dana infaq dan shodaqoh atau wakaf yang penggunaannya lebih fleksibel.

Ketiga, dana zakat dari hasil pemotongan dana Aparat Sipil Negara (ASN). Presiden Jokowi sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres). Isu ini juga tidak benar, yang benar adalah ASN yang dengan sukarela menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk dipotong melalui Baznas, jadi sifatnya Baznas memberikan pelayanan menampung dana ASN yang secara sukarela disetorkan ke Baznas, baik seniri-sendiri maupun dikelola oleh pimpinan ASN setempat.

Sejak 1986 Presiden Soeharto sudah membentuk Bazis DKI, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membentuk Baznas, dimana Bazis akhirnya melebur ke Baznas, sudah terbiasa menyisihkan zakat ASN 2,5%. Kontribusi setoran dana ASN ke Baznas saat ini meliputi 30% dari total penerimaan zakat, 70% dana Baznas didonasikan oleh pribadi-pribadi dan perusahaan-perusahaan swasta.

Baznas semakin mendapatkan kepercayaan dari para calon muzakki dan muzakki. Karena itu, Baznas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota harus menggunakan akuntan publik (KAP) dalam penyusunan laporan setiap akhir tahun dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. 

Keempat, bagaimana menggenjot tingkat pencapaian pemungutan dana zakat yang baru 5% (Rp8,1 triliun) bisa dioptimalkan menjadi 100% (Rp232 triliun)? Ada banyak penyebab mengapa tingkat pencapaian zakat di tanah air masih begitu rendah, antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran ummat Islam untuk menunaikan zakat, rendahnya kemampuan keuangan ummat Islam, hingga rendahnya kepercayaan ummat Islam pada lembaga zakat yang dikelola pemeirntah.

Oleh sebab itu harus ada upaya yang maksimal untuk mengatasi itu semua, walaupun pertumbuhan penerimaan zakat cukup tinggi yakni sekitar 24% per tahun, namun itu belum mencukupi. Perlu upaya lebih keras menyadarkan ummat Islam soal pentingnya membayar zakat, bahwa lewat membayar zakat dapat meningkatkan ekonomi ummat Islam, termasuk upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kelima, zakat berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi ke depan. Namun potensi strategis tersebut sampai saat ini belum bisa dimaksimalkan.

Zakat sebenarnya dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, hingga mendorong Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.



Hanya saja pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh zakat bukan untuk pembangunan infrastruktur, apalagi membayar utang, tapi lebih dapat memicu ekonomi rakyat kecil. Dari para muzakki yang menerima santunan zakat, mereka bisa menggerakkan ekonomi di tingkat mikro.

Itulah beberapa isu kontroversial terkait zakat dan lembaga pemungut zakat Baznas. Ke depan ummat perlu makin sadar bahwa zakat yang dibayarkan akan membuat banyak manfaat bagi para muzakki, perputaran ekonomi hingga pertumbuhan ekonomi.

Saking pentingnya berzakat, kata zakat itu selalu disandingkan setelah sholat. Aqimish sholah, wa atuzzakah, tegakkan sholat dan tunaikan zakat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here