Isu Moral dalam Pilkada

0
250

SETIAP menjelang pemilihan umum, baik memilih kepala daerah, anggota legislatif, atau presiden, berbagai isu untuk mempromosi atau mendemosi kandidat, pasti akan selalu bertebaran. Pelaku penyebarannya bisa bagian dari kelompok dari kandidat untuk menaikkan rating jagoannya dan menekan pesaing, atau publik pada umumnya.

Apa pun, itu kenyataan yang tak terelakkan. Apalagi dengan ada fasilitas media sosial, penyebaran isu itu makin mudah dilakukan.

Sekarang biarlah publik yang memilih mana di antara isu itu yang masuk akal. Jangan juga terlalu meremehkan logika publik dengan menganggap mereka tak sanggup menyaring semua simpang siur informasi itu. Isu-isu akan terverifikasi secara alamiah dalam nalar publik. Jika isu untuk menekan lawan  tidak faktual dan berdasar pasti akan berbalik menjadi kontraproduktif bagi si penyerang.

Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai ini.

Seperti pernah kita kemukakan sebelumnya di ruangan Tajuk ini, aneka ragam isu tentang kandidat yang hendak berkontestasi di ajang elektoral, perlu dikuliti sedalam-dalamnya agar masyarakat pemilih mengenal sang calon dari segala sudut. Sisi yang baik sudah pasti diketahui. Tapi sisi buruk, pasti akan ditutup rapat di tempat paling tersembunyi. Semakin buruk sisi itu, semakin dalam dia terpendam.

Inilah yang perlu diungkap melalui kampanye negatif –sejauh isinya faktual, sehingga tidak menjadi kampanye hitam.

Sisi paling buruk itu terutama jejak moral yang hitam di masa lalu. Bukan hendak sok moralis (lagi pula, apa salahnya dengan moralis?), seorang pemimpin yang masa lalunya dicemari pelanggaran moral, bisa dipastikan akan kehilangan obligasinya di bidang itu. Katakanlah, bagaimana seorang kepala daerah mampu membasmi praktek prostitusi, jika dia adalah “konsumen” dari transaksi syahwat haram itu? Begitu juga jika si pemimpin punya rekam jejak korupsi. Pasti akan muncul cibiran anak buahnya jika dia hendak memberantas penyelewengan uang negara.

Korupsi atau tindak pidana lainnya memang juga merupakan pelanggaran etika dan moral. Tetapi, pelaku bisa saja faktor yang tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya dalam hukum pidana dikenal penggolongan “pelaku”, “turut serta melakukan” atau “membantu melakukan”. Pemimpin yang terlibat korupsi boleh jadi karena yang bersangkutan memang aktif sebagai pelaku, namun tidak tertutup pula kemungkinan karena dia terjebak oleh sistem administrasi keuangan negara yang koruptif dan mekanisme pengawasan yang tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Namun, pelaku pelanggaran terhadap moralitas seksual, dia adalah pelaku aktif, atau bahkan nyaris tunggal. Tidak ada orang menabrak moral seks karena dijebak oleh sistem. Dengan demikian derajat kelancungan moralnya tentu saja sekian tingkat lebih tinggi. Jika orang yang berkualitas moral demikian diserahi kepercayaan memimpin rakyat, risiko kelancungan jabatannya juga lebih tinggi.

Sekali lagi, di sinilah pentingnya kampanye negatif. Partai atau barisan pendukung calon kepala daerah hendaknya jangan menggesernya menjadi isu kampanye hitam. Ini justru kesempatan bagi partai politik untuk membangun kesan moralis bagi partainya. Partai politik seyogianya harus menerapkan sistem verifikasi aspek moral ini bagi calon pemimpin yang hendak diusungnya.

Perspektif melihat masalah ini adalah memberi informasi selengkap-lengkap tentang kandidat pemimpin kepada rakyat, bukan dalam konteks menghalangi terpilihnya seseorang. Koridor pencalonan harus dibuka seluas-luasnya, karena itu konsekuensi demokrasi. Tetapi jangan menghalangi rakyat untuk mengetahui baik-buruk calon pemimpinnya. Prinsip akuntabilitas calon pemimpin, prinsip demokrasi, pendidikan politik untuk rakyat dalam menentukan pilihan, semuanya terdapat di sini.

Selanjutnya biarlah rakyat yang memutuskan apakah mereka akan menolak atau menyerahkan nasib untuk dipimpin oleh tokoh yang menabrak batasan moralitas yang dianut oleh semua agama dan budaya yang beradab. Keputusan terakhir berada di tangan rakyat, karena dialah pemegang kedaulatan di negara ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here