Isu Radikalisme di Tubuh KPK, Tendensi Politik?

0
45
Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo (kiri) dan Penyidik Novel Baswedan (kedua dari kiri) bersama para pimpinan KPK dan kelompok civil society menuntut penyelesaian kasus Novel

Nusantara.news, Jakarta- Isu tumbuhnya radikalisme di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berembus kencang belakangan ini. Wadah Pegawai (WP) KPK menengarai ada pihak yang sengaja mengembuskan isu bahwa lembaga antirasuah berpaham radikal. Menurut WP, isu itu sengaja disebar untuk memecah fokus publik menjelang seleksi calon pimpinan baru. Dia berharap panitia seleksi fokus mencari tokoh yang bersih, berintegritas, tidak memiliki konflik kepentingan, dan bukan pada isu terorisme.

Yudi menyatakan tidak pernah ada indikasi bahwa kaum radikal tumbuh di KPK. Sejak berdiri 2003, kata dia, tidak pernah ada personel KPK terafiliasi dengan kegiatan teror, organisasi terlarang, maupun menunjukkan kebencian terhadap agama, ras maupun kelompok tertentu.

"Untuk itu, WP KPK menegaskan bahwa isu KPK radikal adalah hoaks dan serangan terhadap perang panjang pemberantasan korupsi di Indonesia," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Juni 2019.

Dia mengatakan justru KPK yang kerap menjadi korban teror. Buktinya, hampir 800 hari, pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga tertangkap. Begitupun teror-teror lain yang dialami oleh penyidik KPK, juga tidak terungkap. "Ini upaya mengalihkan perhatian publik agar lupa bahwa teror kepada Novel belum terungkap," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK turut membantah isu berkembangnya radikalisme di tubuh lembaganya. Ia meminta masyarakat tidak ujug-ujug mencap seseorang teroris hanya karena berjenggot dan bercelana cingkrang. "Jangan lihat luarnya saja dan style-nya saja. Lihatlah yang dilakukan!" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi tudingan tesrebut.

Adakah Radikalisme di KPK?

Belakangan ini, sejumlah pihak memang menyebut paham radikal meningkat di Indonesia. Salah satu studi yang menunjukkan adanya peningkataan radikalisasi di tanah air adalah studi yang dilakukan oleh UIN Syarid Hidayatullah dan United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2017.

Bahkan, Setara Institute dalam laporannya menuding 10 kampus PTN terpapar paham radikal. BNPT hingga BIN juga dalam beberapa kesempatan menyampaikan penyebaran dan ancaman radikalisme. Tak jarang, paham radikalisme dipandang ada kaitannya dengan terorisme.

Hanya saja, soal konsepsi yang diadopsi tentang hakikat radikal dan radikalisme tak pernah dijelaskan ke publik secara utuh dan objektif. Begitu pula mengenai tolak ukur atau parameter seseorang telah terpapar radikalisme. Sayangnya, telunjuk ‘penghakiman’ radikal kerap ditujukan kepada mereka yang memiliki ketaatan tinggi pada agama yang disertai cara berpenampilannya.

Hal tersebut penting agar publik mendapat gambaran yang utuh, sehingga tidak menimbulkan sak wasangka dan tendensi politis. Pasalnya, kini isu radikalisme yang dialamatkan ke lembaga antirasuah itu dikaitkan dengan sosok-sosok seperti penyidik KPK Novel Baswedan, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Indikasi yang disorot disebut-sebut berasal dari cara berpenampilannya, seperti berjanggut dan bercelana cingkrang.

Usai bertemu presiden di Istana Merdeka, Pansel memastikan calon pimpinan KPK bebas dari paham radikalisme

Clark McCauly dan Sophia Moskalenko dalam sebuah tulisan yang berjudul “Mechanisms of Political Radicalization” menyajikan konseptualisasi atas “radikalisasi”. Bagi McCauly dan Moskalenko, radikalisasi berkaitan dengan dimensi yang meningkatkan keekstreman atas kepercayaan, perasaan, dan perilaku yang mendukung konflik antar-kelompok dan kekerasan.

Janggut memang beberapa kali menjadi hal yang dianggap identik dengan kelompok teroris. Entah siapa dan bagaimana mulanya ukuran penampilan dikaitkan dengan persepsi terhadap radikalisme bahkan terorisme. Pihak berwajib di Tajikistan misalnya, mencukur janggut belasan ribu pria guna melawan radikalisasi. 

Penyidik senior KPK Novel Baswedan sendiri buka suara atas tudingan yang menyebut berkembangnya paham radikal di lembaga anti-rasuah itu. Novel mengatakan, seseorang tak bisa dinilai radikal hanya dari pakaian luarnya.

"Ketika seseorang mempunyai jenggot seperti saya, kadang menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunnah rasul, terus dipermasalahkan. Menurut saya yang bersangkutan kurang pengetahuan," kata Novel Kamis (19/6/2019).

Ia lantas bertanya balik, apa yang mendasari tudingan yang mengatakan dirinya merupakan bagian dari faksi radikal di KPK. "Kalau persepsinya (radikal) adalah ternyata menangkap koruptor dan tidak kompromi dengan koruptor, saya ikhlas disebut radikal," katanya.

Pada akhirnya, isu radikalisasi di tubuh KPK bisa jadi hanya merupakan bentuk pengasosiasian atau propaganda transfer, yaitu menghubungkan suatu simbol, benda, atau figur dengan hal lainnya. Dalam politik, pengasosiasian ini biasanya memiliki tujuan politis tertentu. Misalnya menjelekkan lawan politik atau ‘menggusur’ kelompok tertentu dengan hal yang dinilai buruk oleh masyarakat.

Asumsi janggut dan celana cingkrang ini tentunya tidak berdasar. Pasalnya, dua hal tersebut tidak menjelaskan bahwa seseorang telah terlibat dalam tindakan ekstrem atau tidak.

Lagi pula, penampilan berjenggot dan bercelana cingkrang hanyalah ekspresi keagamaan seseorang dan bentuk ekspresi ini juga harusnya dilindungi berdasarkan Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here