Isu Reshuffle, Ekonom Neoliberalis Diganti Mazhab Strukturalis

0
656
Isyu reshuffle kembali mencuat, kali ini sedikitnya ada 7 menteri yang bakal kena reshuffle

Nusantara.news, Jakarta – Setelah senyap sejak tiga bulan terakhir, isu reshuffle kembali mencuat. Kali ini dikabarkan pasca lebaran Presiden Joko Widodo bakal melakukan reshuffle jilid 3.

Sumber yang mengetahui diskusi reshuffle di istana menyebutkan, perombakan kabinet  kali ini bercirikan beralihnya ekonomi bermazhab Neoliberalis ke mazhab Strukturalis. Presiden disebut-sebut kurang puas dengan kerja kaum Neoliberalis yang selama setahun terakhir tidak mencapai target, terutama dalam hal penerimaan pajak dan program tax amnesty.

Yang dimaksud mazhab Neoliberalis adalah para menteri yang kebijakan ekonominya cenderung ke Barat, seperti Amerika, Eropa dan Australia. Mazhab ini sangat berkuasa ketika di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara mazhab Strukturalis adalah para menteri yang kebijakan ekonominya kontra Barat, seperti lebih condong ke China, Rusia, maupun Jerman dan Amerika Latin.

Sedikitnya ada tujuh menteri yang bakal di-reshuffle pasca lebaran, dua menteri mewakili mazhab Neoliberalis adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Darmin dikabarkan akan diganti posisinya oleh mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, sementara posisi Sri Mulyani akan diisi oleh manta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Dharmansyah Hadad.

“Ini baru prakiraan saya, berdasarkan omong-omongan orang dekat istana. Tapi setiap saat bisa berubah,” jelas sumber Nusantara.News di Jakarta, Jumat (23/7/2017) pagi ini.

Lima menteri lainnya yang bakal diganti, menurut sumber itu, adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki.

Namun sumber itu mengaku belum mendapat informasi siapa yang bakal menggantikan keempat menteri terkait. Tapi Presiden Jokowi sudah melakukan pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah petinggi partai politik.

Menurut pengamat kebijakan publik Ali Anafia, rencana penggantian Darmin dan Sri Mulyani adalah kebijakan yang tepat. Karena keduanya dinilai kurang support terhadap program-program Nawa Cita Presiden Jokowi, sehingga banyak program yang tidak mencapai target.

“Keduanya kurang gesit, dan cenderung mengarahkan menutup defisit dengan berutang ke Bank Dunia ketimbang memaksimalkan program tax amnesty maupun merangsang investasi langsung,” kata dia.

Terutama, kata Ali, baik Darmin maupun Sri Mulyani kurang memiliki terobosan-terobosan kebijakan dalam mengatasi krisis. Itu sebabnya Rizal Ramli dinilai tepat dalam mengelola kebijakan krisis.

Dia mencontohkan, untuk mengatasi krisis yang melanda PT Garuda Indonesia Tbk yang terjerat utang Rp32 triliun sehingga merugi, Rizal Ramli sejak awal sudah mengingatkan bahaya membeli pesawat Boeing berbadan besar. Alangkah baiknya jika Garuda membeli pesawat berbadan kecil dan sedang dan melayani rute-rute pendek hingga mapan seperti Air Asia dan Lion Air.

“Nah saat Garuda oleng seperti sekarang ini, Rizal masih punya saran. Jual pesawat berbadan besar dan beli pesawat berbadan kecil dan sedang. Biar Garuda laik terbang lagi,” kata dia.

Ali menangkap adanya sinyal reshuffle terhadap Darmin dan Sri Mulyani ketika Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Bali pada 2018. Padahal itu adalah key performance indicator (KPI)-nya Darmin dan Sri Mulyani.

“Saat Presiden menunjuk Luhut, itu sebenarnya sebuah sinyal Darmin dan Sri Mulyani tak dianggap penting lagi,” jelasnya.

Sinyal reshuffle kabinet jilid 3 sebenarnya sudah mencuat sejak April 2017 lalu, saat Presiden Jokowi kembali bicara soal kemungkinan mencopot menteri.

Presiden membahas soal kemungkinan tak tercapainya target-target yang diberikan kepada menteri dalam sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017. Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.

“Saya kerja memang selalu pakai target, pak menteri tidak pernah tanya ke saya, pak ini targetnya terlalu besar, itu urusan menteri, target itu harus selesai, kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya, karena kalau tidak ada target konkret,” kata Jokowi arena KEU di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Soal target-target menteri, Jokowi memberi contoh pada program pemerataan ekonomi yang tujuannya mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan. Program ini milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Presiden menyebutkan pada program redistribusi aset dan reforma agraria terdapat 126 juta bidang tanah dengan yang telah tersertifikasi sebanyak 46 juta bidang tahan, artinya masih terdapat 60% bidang tanah yang belum disertifikatkan.

Saat ini, kata Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun. Menurut Jokowi, dalam mengentaskan ketimpangan maka harus segera dipercepat penerbitan sertifikat lahan untuk masyarakat miskin.

“Karena kalau tidak ada target konkret, kapanpun dari 126 juta dan per tahun 400 bisa diselesaikan kapan? Masyarakat juga sulit mendapat akses permodalan, karena tidak memiliki jaminan, di negara manapun sertifikat tanah itu yang pertama diberikan,” ujar Jokowi.

Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, Jokowi terlebih dulu melempar sinyal-sinyal sebelum benar-benar mengganti para pembantunya. Sebelum reshuffle partama pada bulan Agustus 2015, Jokowi kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri. Soal evaluasi ini ‘digaungkan’ Jokowi bulan Juni 2015, lalu reshuffle benar-benar terjadi dua bulan setelahnya.

Pada reshuffle jilid 2 di penghujung Juli 2016, pernyataan soal kemungkinan pergantian menteri sudah dilempar Jokowi bulan Maret 2016. Jokowi mengutarakan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Akankah reshuffle jilid 3 ini Presiden Jokowi kemungkinan akan menggenjot penerimaan pajak dan dinamika ekonomi dalam situasi krisis. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here