Menjelang Pilkada Probolinggo 2018

Isu Tambang, Santet dan Calon Independen Memanas

0
143

Nusantara.news, Probolinggo – Pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018, bakal memanaskan suhu politik Kota dan Kabupaten Probolinggo. Dua petahana mulai digoyang dengan isu-isu pedas. Politik dinasti jadi santapan empuk untuk menyerang dua srikandi yang kebetulan berstatus istri penguasa sebelumnya. Apalagi potensi konflik yang bisa memicu pertikaian horizontal antarmassa pendukung cukup tinggi.

Deteksi dini yang dilakukan Mabes Polri dengan mengirimkan tim dari Bagian Pengkajian Lingkungan, Biro Pengkajian dan Strategis, ke seluruh wilayah kabupaten dan kota se Jawa Timur, memperkuat indikasi ini. Tim yang dipimpin Kombes Pol Anista Rumanujoyo ini melakukan kajian terkait daerah rawan konflik di pilkada 2018. Dua isu mendasar yang jadi perhatian adalah santet dan polemik e-KTP.

“Tim terbagi dan menyebar ke kota dan kabupaten di Jawa Timur yang akan menggelar pilkada serentak 2018. Selain menemui Kapolres, kami juga juga menggelar dialog dengan kepala daerah dan tokoh masyarakat. Hasilnya jadi masukan yang akan dikirim ke Mabes Polri, terutama isu-isu yang bisa memicu konflik sosial,” terang Anista kepada wartawan, Kamis (16/3/2017) malam.

Karateristik persoalan di setiap daerah di Jawa Timur memang berbeda. Butuh pendekatan penanganan yang tepat bagi Polri agar potensi itu teredam. Termasuk melibatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh di sekitarnya.

Selain itu, pesan Mabes Polri, terang Anista, setiap calon yang bertarung di pilkada harus menjunjung tinggi kejujuran. “Kita tak menginginkan adanya konflik pada saat pilkada, namun kita harus lakukan tindakan preventif,” ujarnya sembari menyebut pesan ini juga diberikan pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang akan menggelar pilkada serentak.

Terkait isu santet, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, sudah ada 12 kasus yang ditangani. Rata-rata, lokasi kejadian di kawasan selatan kabupaten yang berbatasan dengan Lumajang dan Pasuruan. “Kami sedang berupaya meminimalisir hal itu. Makanya, saya maksimalkan peran tiga pilar mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk meminimalisasi potensi perpecahan ini,” jelasnya.

Sedangkan persoalan e-KTP, Bupati Hj Puput Tantriana Sari, menegaskan Pemkab Probolinggo menargetkan seluruh warga yang sudah mencukupi syarat, akan menerimanya Juli mendatang. “E-KTP ini tidak untuk pilkada saja. Juga terkait kebutuhan pelayanan masyarakat. Karenanya, kami berupaya menuntaskan persoalan ini secepatnya,” tambahnya.

Namun di wilayah kabupaten bukan itu saja yang harus jadi perhatian. Konflik tambang yang memicu keresahan warga di Kecamatan Pakuniran, harus segera dipecahkan akar permasalahannya jika benar terjadi. Galian C di sungai Pancar Glagas selain merusak jaringan infrastruktur akibat lalu lalang truk pengangkut pasir, juga dilaporkan membuat kondisi dua rumah warga terancam ambrol.

Aktivitas yang sudah berlangsung sejak 2014 dan sempat masuk ke meja DPRD Jawa Timur itu kental tendensi politis mendompleng isu lingkungan. Pemilik tambang yang disebut-sebut merupakan kerabat bupati memang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun yang menarik, isu tambang ilegal tersebut, menurut Hasan Aminuddin, suami Bupati Puput Tantriana, dihembuskan pihak yang tak senang dengan keberhasilannya memimpin Kabupaten Probolinggo selama dua periode, kemudian dilanjutkan istrinya.

Hasil penelusuran Nusantara.news, tudingan Hasan Aminuddin yang kini duduk sebagai anggota DPR RI  dari Fraksi Partai Nasdem, tertuju pada sosok aktivis LSM yang sebelumnya menjadi penyebab rumah tangganya berantakan sebelum menikahi Tantri. Ibarat api dalam sekam, bara yang tersembunyi di balik pertikaian itu bisa jadi sumber konflik yang menyulut pertikaian horizontal.

Berbeda dengan kondisi di kabupaten, di wilayah kota persaingan calon diprediksi masih berkutat pada sosok Hj Rukmini, mantan anggota DPR RI yang juga istri walikota dua periode sebelumnya HM Buchori.

Dinasti yang sudah terbangun kuat, termasuk penguasaan terhadap partai-partai yang ada, membuat orang lain yang berniat mencalonkan diri memilih  jalur independen. Seperti yang dilakukan Suwito, salah satu pengusaha sukses asal kota berjuluk Bayuangga ini. “Demi kemajuan Kota Probolinggo yang lebih baik, jika saya di beri amanah dan kepercayaan, saya siap memimpin Kota Probolinggo kedepan,” katanya beberapa waktu lalu.

Keberanian maju melawan polistik dinasti di Kota Probolinggo merupakan desakan dari elemen masyarakat yang sudah krisis kepercayaan pada partai politik. “Saya dicalonkan oleh masyarakat yang sudah mengalami degradasi kepercayaan pada parpol. Saya pun sudah siap, baik dalam arti finansial maupun nonfinansial,” ujarnya.

Usman, salah satu tokoh masyarakat Kota Probolinggo mengungkapkan, dengan adanya calon independen dalam pilkada nanti patut mendapat apresiasi. “Sudah saatnya kita cerdas dalam memberikan kepercayaan dan amanah pada pemimpin kita kedepannya,” ungkapnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here