Jangan Sampai Keok Hadapi Freeport (1)

IUPK Hanya Kedok Agar Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Lagi?

0
74

Nusantara.news, Jakarta,- Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport agar bisa mengekspor konsentratnya lagi, ternyata menuai banyak kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, karena dinilai justru pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Bahkan, bukan hanya dianggap melanggar, lebih dari itu, pemerintah dianggap kalah terhadap tekanan PT Freeport Indonesia.

Sesungguhnya, pemberian izin ekspor kepada PTFI dengan mengubah status dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK tidak pernah terjadi. Sebab, IUPK yang diberikan berdasarkan Permen ESDM No 5/2007 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri bertentangan dengan IUPK yang dimaksud oleh UU Minerba.

Menurut Bisman Bakhtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), pemberian IUPK itu tidak lebih hanya kedok belaka untuk menyiasati larangan PTFI sebagai KK yang dilarang ekspor. “Ini cuma akal-akalan pemerintah saja agar PTFI bisa ekspor. Padahal, pemerintah melemah lagi dan tidak berdaya berhadapan dengan Freeport,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menilai penerbitan IUPK oleh pemerintah kepada PTFI tidak bersifat sementara. Menurutnya, IUPK tersebut berlaku sesuai koridor hukum selama proses negosiasi kedua pihak. Untuk kepastian itu, Satya sendiri mengaku sudah konfirmasi ke Menteri ESDM Ignatius Jonan, tidak ada IUPK sementara.

Posisi pemerintah menerbitkan IUPK hingga waktu negosiasi berakhir Oktober 2017. Jika kedua pihak tidak menemukan kata sepakat, PTFI bisa kembali ke KK. Begitu kembali ke KK, PTFI wajib menghormati semua syarat sesuai UU Minerba Pasal 169 dan Pasal 170, yakni perusahaan tersebut tidak boleh mengekspor konsentrat. Kalau tidak punya smelter tidak boleh ekspor konsentrat.

Beberapa waktu lalu, pemerintah sesumbar mengatakan, jika Freeport tidak nurut aturan ya silakan angkat kaki. Tetapi, menjelang kedatangan Wapres AS Mike Pence pada pertengahan bulan ini, pemerintah yang sejak Februari lalu bergairah dalam bernegosiasi memperjuangkan kepentingan nasional, belakangan malah lembek lagi terhadap Freeport. Aturan yang berlaku jika pemerintah konsisten menerapkan UU Minerba, ekspor konsentrat PTFI harus dilarang. Sebaliknya, jika mengizinkan ekspor, jelas hal itu melanggar UU Minerba.

Penetapan IUPK yang diiringi izin ekspor konsentrat terbit menjelang kedatangan Wapres AS Pence belakangan menjadi teka-teka di masyarakat, apakah pemerintah Indonesia berhasil ditekan oleh AS?  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membantah hal itu, dan katanya tidak ada itu tekan-tekanan politik dalam proses negosiasi antara pemerintah dengan PTFI. Bahkan, Jusuf Kalla juga memperingatkan Washington DC terhadap politisasi isu Freeport.

Seiring dengan langkah pemerintah memberikan IUPK dan membolehkan kembali Freeport mengekspor konsentratnya, rupanya harga tembaga dan emas di pasar global secara perlahan meningkat menjassi masing-masing 5.800 dollar AS per ton dan 1.525 per ounce. Selain itu, saham Freeport pun mulai merambat naik dua persen menjadi 13,54 dolar AS di Bursa Saham New York.

Menurut analis Jefferies, Chris LaFemina, izin ekspor merupakan langkah positip bagi PTFI yang tidak dapat mengekspor sejak 12 Januari lalu. Semua itu, katanya, membuat kita akan lebih optimis.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here