Iwan Bule Jadi Pj. Gubernur, Netralitas Polri Diragukan

0
114
Komjen Pol M Iriawan dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Nusantara.news, Jakarta – Komjen Pol M Iriawan atau disapa Iwan Bule dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).

Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhannas) itu ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sesuai Keppres Nomor: 106/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2013-2018 dan Pengangkatan Pejabat Gubernur Jawa Barat. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018.

Wacana pengangkatan Jenderal Polri menjadi Pj Gubernur ini sudah muncul sejak Januari 2018. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sediakan menunjuk Pj Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara yang berasal dari Perwira Tinggi (Pati) Polri. Polri memilih Deputy Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan untuk Pj Gubernur Jawa Barat, dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin untuk Sumatera Utara. Jabatan Gubernur Sumut habis 15 Februari 2018, sementara jabatan Gubernur Jabar selesai 13 Juni 2018.

Saat itu pemerintah menganggap Jabar dan Sumut memiliki tingkat kerawanan saat Pilgub berlangsung. Wacana itu kemudian menimbulkan kontroversi publik. Berbagai pihak mengkritik. Salah satunya, netralitas pemerintah dalam Pilkada dipertanyakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turun tangan. Usulan itu dibatalkan. Alasannya Presiden Jokowi telah mendengarkan aspirasi masyarakat yang menolak adanya penunjukan Pj Gubernur dari Pati Polri.

Publik mencurigai penunjukan Iwan Bule sarat permainan politik untuk mempengaruhi suara salah satu pasangan di Pilkada Jabar. Kekhawatiran itu cukup beralasan mengingat ada paslon yang pernah menjadi anggota Polri, yaitu Irjen Pol (Purn) Anton Charliyan, calon wakil gubernur dari TB Hasanuddin. Iwan Bule dan Anton adalah teman satu angkatan di Akademi Kepolisian (Akpol) 1984.

Ya, Jawa Barat memang bukan wilayah asing bagi keduanya. Iwan dan Anton sama-sama pernah menjadi Kapolda Jabar. Iwan Bule menjabat Kapolda Jabar pada Desember 2013 hingga Juni 2015. Sementara Anton Charliyan meneruskan tongkat komando pada Desember 2016 hingga Agustus 2017. Pada September 2016, Iwan Bule diangkat jadi Kapolda Metro Jaya. Saat itu, pengamanan rangkaian ‘Aksi Bela Islam’ yang dikenal dengan aksi 411, 212, 313, jadi fokus kepolisian.

Kecurigaan pelantikan Iwan Bule sebagai PJ Gubernur Jabar makin bertambah besar mengingat pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan diusung oleh PDIP, partai asal Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

PKS, Gerindra, dan Demokrat protes. Golkar dan Nasdem juga berang meski kedua partai ini notabene pendukung istana. Tapi untuk Pilkada di Jabar ada cerita dan kisah politik yang berbeda. Tidak semua kepentingan istana sama dengan kepentingan Parpol pendukung di Jabar.

Partai Gerindra melalui Waketum Gerindra Ferry Juliantono yang mengusung pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik) berkomentar keras dengan dengan penunjukan Iwan Bule. “Niat curangnya kelihatan jelas,” kata Ferry.

Senada, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menduga penunjukan Iwan Bule akan memunculkan persepsi buruk. “Penunjukan ini menimbulkan prasangka ketidakadilan dalam proses Pilkada Jawa Barat karena ada kandidat yang sama institusi,” ujar Mardani.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR ini, seharusnya Mendagri Tjahjo Kumolo memilih figur yang netral. Sehingga, tidak ada kecurigaan dari masyarakat dan juga elite politik. “Akan lebih arif dan bijak jika dipilih figur netral,” katanya.

Sementara Partai Demokrat yang mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi memprediksi Pilgub Jabar tidak lagi netral. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. “Kami meragukan netralitas kepolisian dalam Pilkada Jabar,” ucap Ferdinand.

Melanggar tiga UU sekaligus

Daripada menimbulkan kecurigaan di publik jelang Pilkada, seharusnya presiden dapat memerintahkan Mendagri untuk memilih penjabat gubernur yang tidak menimbulkan polemik. Mengingat sensitifnya isu tersebut.

Alasan keamanan pun terkesan mengada-ada. Sebab, kendati ada potensi konflik dalam pilkada Jabar, toh sudah ada Polda Jabar, yang cukup untuk menjaga keamanan. Belum lagi ada dukungan dari Kodam III/Siliwangi. Kapolda dibantu Pangdam pasti sangat mampu menjadi yang terdepan mengendalikan keamanan, ketimbang penjabat gubernur.

Pelantikan Iwan Bule yang menjadi debatable tentu harus disikapi serius. Sebab, Mendagri Tjahjo Kumolo dianggap telah menabrak banyak aturan.

Setidaknya ada tiga indikasi pelanggaran Undang-Undang dari pelantikan tersebut. Mulai dari Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan tiga Undang-Undang sekaligus ini bisa diindikasikan sebagai sebuah ‘skandal besar’ dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa dan bernegara.

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 201 ayat 10 menerangkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201 ayat 11 juga menyebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengisian jabatan oleh anggota Polri tidak sesuai dengan UU Pilkada.

Untuk pelanggaran UU No 2/2002 tentang Kepolisian dan UU No 5 tahun 2014 Tentang ASN, pengangkatan Pj Gubernur dimaksud tidak dapat dibenarkan karena definisi, tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengangkatan dimaksud bertentangan dengan UU.

Prajurit TNI atau anggota Polri pada dasarnya bisa menduduki jabatan pimpinan tinggi madya. Hal ini seperti ketentuan Pasal 20 Ayat 2 UU ASN, yaitu Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari: a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, jabatan ASN yang diisi dari TNI-Polri tetap merujuk pada Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seperti dijelaskan pada Pasal 20 Ayat 3 UU ASN, bahwa Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Nah, bila merujuk pada Pasal 28 Ayat 3 UU Kepolisian disebutkan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian bila sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas. Dengan kata lain, jabatan pimpinan tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

Masalahnya, saat diangkat Pj Gubernur, status Iwan Bule masih aktif sebagai anggota Polri. Secara hukum administrasi pelantikan itu bisa sah selama Iwan Bule berhenti sementara dari institusi kepolisian.

Baca juga: Soal Polri Jadi Plt. Gubernur, Mendagri Lecehkan ASN

Analoginya seperti banyak penyidik kepolisian yang ditugaskan di KPK. Mereka diberhentikan sementara selama menjabat sebagai penyidik KPK. Hal ini sebenarnya bisa berlaku pada Iwan Bule dengan penempatan di tempat yang baru sebagai Pj Gubernur Jabar.

Sangat janggal pemerintah menunjuk perwira aktif Polri untuk menduduki jabatan strategis di Pemprov Jawa Barat. Padahal bisa saja pemerintah menunjuk eselon I lain yang berpengalaman, tidak harus perwira tinggi aktif.

Keputusan Tjahjo Kumolo menerbitkan Permendagri Nomor 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, memang bisa untuk dijadikan pintu masuk bagi pati aktif. Permendagri itu mengubah Permendagri Nomor 74/2016, yang juga diterbitkan Tjahjo.

Permendagri ini ditetapkan Tjahjo Kumolo pada tanggal 22 September 2016, dan diundangkan pada 27 September 2017 serta dicatat dalam Berita Negara tahun  2016 Nomor 1446. Sedangkan Permendagri Nomor 1/2018 ditetapkan Tjahjo Kumolo pada 9 Januari 2018.

Dalam pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 74/2016 diatur bahwa Pj Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi. Namun diubah dalam Permendagri Nomor 1/2018 Pjs gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi.

Baca juga: Geger Mendagri

Tentu Mendagri Tjahjo Kumolo punya dalih sendiri. Menurutnya, Iwan Bule tak perlu mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri karena meski masih aktif, dia sudah berada di luar struktur Polri. “Pak Iriawan saat ini adalah pejabat Sestama Lemhanas maka tentu yang bersangkutan tidak lagi dinas aktif dalam lembaga Kepolisian,” kata Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan pengunduran diri dari dinas aktif seperti dijelaskan Pasal 109 dan Pasal 110 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 157 dan Pasal 159 PP No. 11/2017 (manajemen PNS).

Dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menegaskan bahwa segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga kepolisian. Selain itu alasan Iwan Bule tidak mengundurkan diri sesuai amanat Pasal 9 PP No. 21/2002 tentang Pengalihan Status Anggota TNI/Polri bahwa terhadap penugasan TNI/Polri pada instansi tertentu tidak perlu alih status menjadi PNS.

“Dengan demikian secara status yang bersangkutan masih polisi, namun tidak lagi berdinas aktif karena mendapat penugasan sebagai Sestama Lemhannas,” paparnya.

Dengan mengacu pada UU dan peraturan yang ada itu, Tjahjo merasa tidak menyalahi aturan. Sebab selama menjabat Sestama Lemhannas, Iwan Bule adalah JPT Madya. Sehingga memenuhi syarat untuk dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10)  UU No. 10/2016.

Siap digugat

Meski banyak menimbulkan kontra terkait pengangkatannya yang dinilai kental dengan muatan politik untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, Iwan Bule siap digugat secara hukum.

“Kalau memang aturan itu tidak pas, silakan ada salurkan (melalui) jalur hukum. Saya tidak banyak bicara untuk domain itu, saya hanya melaksanakan tugas,” kata Iwan Bule.

Iwan Bule mengaku tidak terlalu mempermasalahkan penolakan atas pelantikannya. Ia lebih mengutamakan tugas mempersiapkan pelaksanaan Pilkada serentak dan program pembangunan yang sudah dipersiapkan Ahmad Heryawan.

Iwan menganggap tidak mungkin lembaga sekelas kementerian menetapkan keputusan keliru memberikan kepercayaan mengisi kursi kekosongan di Pemerintah Provinsi. “Tidak mungkin lembaga besar Kemendagri menaruh saya di sini (asal-asalan), regulasinya beliau-beliau ini sudah mempersiapkan dengan baik, tidak mungkin tidak pas. Ada ahlinya di kementerian itu,” terangnya.

Dia berharap masyarakat bisa percaya kepadanya untuk mengemban jabatan yang diembannya. Iriawan berjanji akan bersikap netral dalam Pilgub Jabar 2018. “Percaya sama saya, saya akan netral. Mari kita lihat setelah tanggal 27 (Juni hari pencoblosan),” tandasnya.

Sebelumnya muncul dorongan penggunaan hak angket dari sejumlah fraksi di DPR dalam menyikapi langkah Kemendagri menunjuk Pj Gubernur Jawa Barat.  Awalnya pemerintah telah membatalkan rencana pelantikan saat Iwan Bule masih menjabat sebagai Asisten Kapolri bidang Operasi atau awal Januari 2018 silam. Namun akhirnya Mendagri melantik Iwan Bule setelah menjabat Sestama Lemhannas.

Nah, penggunaan hak angket DPR nantinya berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas. DPR akan memeriksa dan memberikan koreksi, jika terdapat penyimpangan prosedur administratif. Pasalnya keputusan Mendagri dalam pengisian Pj Gubernur Jabar dinilai telah menimbulkan kekisruhan politik yang seharusnya dapat dihindarkan jika Kemendagri memperhatikan dinamika yang terjadi sebelumnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here