Izin Presiden dan Penetapan Kembali Setnov Sebagai Tersangka

0
310

Nusantara.news, Jakarta – KPK diminta abaikan surat dari Sekretariat Jendral dan Badan Keahlian DPR kepada KPK yang berbunyi pemanggilan Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi kasus korupsi proyek e-KTP harus seizin Presiden.

Pasalnya, surat tersebut bertentangan dengan  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 245 Ayat (3) menyebutkan bahwa pemanggilan atau permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR tidak perlu izin presiden apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Atau juga tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, serta disangka melakukan tindak pidana khusus.

Atas dasar itu, maka penyidik KPK bisa mengabaikan surat Setjen DPR dan Badan Ahli DPR tersebut. Sebab, pemanggilan Setya Novanto sebagai saksi kasus pidana khusus atau korupsi.

Ikhwal surat tersebut diungkapkan oleh Jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/11/2017). “Ya benar, tadi sekitar pukul 08.00, KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR tentang pemanggilan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai saksi untuk tersangka ASS

“Pagi ini sekitar pukul 08.00 bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo, Direktur Quadra Solution) untuk kasus e-KTP,” jelas Febri.

Pakar hukum tata negara Refli Harun menjelaskan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 soal perlunya izin presiden bagi penyidik yang akan memeriksa atau memanggil anggota DPR, tidak berlaku untuk tindak pidana khusus atau korupsi..

“Ketua DPR tidak boleh berlindung di balik pasal 245 UU MD3, karena ketentuan soal izin presiden bagi penyidik yang akan memeriksa atau memanggil anggota DPR tidak berubah setelah dilakukan judicial review. Dalam pasal 245 Ayat (3) bunyinya tidak berubah bahwa izin presiden tidak diperlukan bagi anggota DPR yang akan diperiksa atau dipanggil penyidik bila terkait kasus pidana khusus. Dan, korupsi itu pidsus atau extra-ordinary-crime,” papar Refli.

Untuk diketahui, dalam putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014 atas uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 terkait izin tertulis dari MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) bagi anggota DPR yang dimintai keterangan atau pemanggilan oleh penyidik.

Hasilnya, MK menyatakan frasa persetujuan tertulis pada Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan presiden. Sehingga, pemanggilan dan permintaan keterangan tertulis untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat (3) bunyinya tidak berubah bahwa izin presiden tidak diperlukan bagi anggota DPR yang akan diperiksa atau dipanggil penyidik bila terkait kasus pidana khusus.

Beredar SPDP, Setnov Kembali Jadi Tersangka  

Di tengah kabar tentang surat Setjen DPR dan Badan Ahli DPR tersebut, beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus proyek e-KTP di kalangan wartawan, Senin (6/11/2017),

Dalam surat Nomor 113/01//10/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 disebutkan bahwa Setnov disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun anggaran 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam perkara ini, Setnov disangka melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan  Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan kawan-kawan.

Namun, Febri mengaku belum mengetahui ikhwal SPDP yang beredar itu. “Belum bisa kami konfirmasi soal (SPDP) itu. Yang pasti, kasusnya masih kami dalami terus termasuk konstruksi hukukmnya,” kata Febri.

Bila Setnov kembali ditetapkan tersangka, maka dirinya terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, Setnov telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terancam pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar..

Sementara, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup. Atau  pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar..

Sebelumnya, penetapan tersangka Setnov terkait kasus e-KTP telah digugurkan dalam gugatan praperadilan dengan hakim tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, KPK kembali memiliki peluang untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA No. 4 Tahun 2016  yang intinya menyatakan bahwa KPK masih bisa menetapkan tersangka sepanjang memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah.

KPK tidak hanya memiliki dua, tetapi memiliki ribuan alat bukti untuk menjerat Setnov. Juru bicara KPK, Febri Diansyah sempat mengklaim KPK bahkan memiliki 6.000 bukti yang berasal dari 100 saksi. Karena itu, tak ada celah bagi Setnov untuk lolos dari jerat hukum terkait kasus e-KTP. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here