Izin Reklamasi Pulau K Dibatalkan Majelis Hakim PTUN Jakarta

0
79
Di luar gedung PTUN Jakarta warga menggelar aksi damai / Foto BBC London

Nusantara.news, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan nelayan dan tuntutan penggiat lingkungan untuk mencabut izin reklamasi Pulau K yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain memutuskan pembatalan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.2485 tahun 2015 yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Majelis Hakim juga “mewajibkan tergugat untuk mencabut surat izin pelaksanaan reklamasi Pulau K”.

Dalam keputusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa proyek reklamasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Rencananya, dalam sidang yang pelaksanaannya tertunda hampir empat jam, Majelis Hakim akan memutuskan gugatan terhadap izin reklamsi Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Tapi ternyata yang diputuskan hanya gugatan terhadap Pulau K.

Sidang itu diramaikan sekitar 75 nelayan yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman PTUN Jakarta di Pulaugebang, Jakarta Timur. Mereka datang dengan angkot Koperasi Wahana Kalpika berwarna merah terang. Tampak pula anak-anak di gendongan ibunya dalam barisan peserta aksi.

Dalam aksinya mereka menuntut Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas izin reklamasi tiga pulau buatan: Pulau F, I, dan, K di Teluk Jakarta.

Akibat reklamasi itu, ungkap seorang peserta demo yang berorasi dengan TOA, pendapatan nelayan di Teluk Jakarta menurun drastis. “Dulu kami mudah mencari kerang hijau atau ikan, sekarang sulit,” ujarnya berapi-api.

“Laut di pantai teluk Jakarta adalah sumber penghidupan kami. Dengan adanya reklamasi jelas itu akan menutup akses penghidupan kami dan anak-anak cucu kami sebagaimana yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur kami,” ungkap orator lainnya yang jemarinya mencengkeram erat genggaman TOA.

Di tengah cuaca mendung langit Jakarta, peserta demo lainnya dengan isak tangis yang tertahan mengajak seluruh nelayan Teluk Jakarta tegas menolak reklamasi dan penggusuran.

Namun keputusan PTUN memang belum final. Keputusan itu bisa diperkuat atau sebaliknya dibatalkan oleh jenjang pengadilan yang lebih atas.

Sebab di Pengadilan yang sama, Mei 2016 lalu, Majelis Hakim PTUN pernah mengabulkan gugatan nelayan atas SK Gubernur DKI Jakarta yang memberikan izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wasesa Samudra.

Namun di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) keputusan itu dibatalkan dengan memenangkan pihak tergugat pada Oktober 2016 lalu. Alasannya, gugatan yang diajukan pengacara nelayan ke PTUN itu kedaluwarsa, karena telah melewati 90 hari setelah izin dikeluarkan pada 2014.

Apakah keputusan yang memangkan pihak penggugat kali ini bernasib sama? Kita lihat saja nanti. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here