Jabatan Wapres, Mengapa Selalu Jadi “Ban Serep”?

0
650

Nusantara.news, Jakarta – Jelang Pilpres 2019 ini, nama-nama calon wakil presiden (cawapres) terus bermunculan: ada yang digadang-gadang, masih malu-malu, ada pula yang terang-terangan dengan deklarasi dan pasang spanduk di mana-mana.

Sejumlah nama mengemuka di publik. Mulai dari politisi muda: Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Puan Maharani; para kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi; para ketua umum partai politik, misalnya Ketum PPP Romahurmuzi, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan beberapa tokoh lain di antaranya Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin, ekonom Sri Mulyani dan Rizal Ramli, hingga Kapolri Tito Karnavian.

Bahkan anehnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang juga sekaligus Ketua Umum PAN, yang bisa memberhentikan Presiden, dan mantan Ketua MK Mahfud MD yang bisa memutus bersalah/tidaknya Presiden, disebut-sebut berminat menjadi Wapres.

Apa yang hendak mereka cari dengan posisi cawapres? Kehormatan, kemudahan, ksesenangan, semata pengabdian, ataukah batu loncatan menjadi RI-1? Entahlah. Yang jelas, dari sisi penghasilan, secara normal wapres masih kalah dari pengusaha, konsultan, advokat, direksi atau komisaris BUMN. Bahkan dari segi posisi, dalam sejarah pemerintahan di tanah air, jabatan wapres sering kali dianggap “ban serep”: pelengkap presiden, tak jarang peran mereka lebih pada seremonial belaka, seperti membuka acara, memimpin delegasi, melantik pejabat tertentu, meresmikan proyek, dan sebagainya.

Di masa Orde Lama, di awal-awal kemerdekaan memang presiden Soekarno dan Moh. Hatta merupakan pasangan ideal “dwitunggal” yang keduanya punya peran dan pamor yang sama hebatnya, namun menjelang tahun 1950an peran dan fungsi wapres nyaris tak terdengar. Presiden-lah yang menjadi  tokoh utama karena memang tak ada ruang bagi seorang wapres untuk memainkan peran.

Bung Karno, setelah Bung Hatta mengundurkan diri pada 1956, bahkan tidak merasa memerlukan wapres selama bertahun-tahun, praktis hingga akhir kekuasaannya yang tragis di tahun 1966-67. Hingga meletakkan jabatan pada Maret 1968, Bung Karno tak memiliki wakil presiden.

Saat kekuasaan beralih ke Presiden Soeharto, situasi tak banyak berubah. Seorang wakil presiden juga tak memiliki ruang untuk menjalankan fungsi dan perannya. Padahal selama 32 tahun menjadi presiden, Soeharto tercatat memiliki sejumlah wapres, Seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Soetrisno hingga BJ Habibie. Namun eksistensi mereka terkesan pudar di bawah terang “matahari” Pak Harto.

Baru setelah reformasi, seorang wapres bisa sedikit leluasa menjalankan fungsi dan peran. Hal itu terjadi saat Abdurrahman Wahid (Gus Dur)-Megawati Soekarnoputri menjadi presiden dan wakil presiden. Saat itu lembaga kesekretariatan di bawah wapres diperkuat. Melalui lembaga kesekretariatan wapres dan kekuatan PDI Perjuangan di parlemen, Megawati bisa menjalankan peran dan fungsi penting sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Hal yang hampir serupa terjadi di masa kekuasaan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz. Pun demikian, tetap saja presiden tetap jauh lebih dominan.

Beralih ke Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2004-2009), seorang wapres bisa menjalankan fungsi dan perannya lebih leluasa. Jusuf Kalla terlibat dalam sejumlah pengambilan kebijakan dan ikut menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai wapres, peran Jusuf Kalla di bidang ekonomi dan mewujudkan perdamaian di Aceh sangat terasa. Namun ketika periode SBY-Boediono, peran wapres kembali “hilang”. Bahkan, wapres Boediono nyaris tak terdengan eksistensinya. Hal ini karena segala peran strategis, komunikasi publik, dan pemberitaan di media kerap “dihandle” juru bicara kepresidenan dan presiden SBY sendiri.

Pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, peran dan fungsi wapres Jusuf Kalla justru tak semenonjol saat mendampingi Presiden SBY. Ditambah lagi, sosok Jokowi yang sejak awal begitu “besar” (dibesarkan?) di media, membuat posisi Jusuf Kalla tak begitu strategis. Lepas apakah ada pembahasan soal pembagian peran presiden dan wapres antara Jokowi-Jusuf Kalla, namun faktanya Jokowi lebih sering “sendiri” tampil di muka publik (baik acara kenegaraan maupun blusukan). Dengan segala kontroversi dan kegaduhan yang kerap menyertainya, kritik publik terhadap pemerintah bahkan terkesan hanya ditujukan ke Jokowi seorang.

Kini, jelang Pilpres 2019, posisi dan peran wapres kembali dipertanyakan. Apalagi di tengah menguatnya dua sosok capres, Prabowo dan Jokowi, menimbulkan kecemasan bahwa wapres tak lebih dari “ban sereap” atau tempelan bagi “kedigdayaan” dua capres tersebut. Modal politik capres yang besar dari sisi dukungan partai, elektabilitas, serta popularitas, membuat capres merasa jumawa dan sekaligus berpotensi memandang sebelah mata posisi cawapres.

Padahal, dalam sistem pemilihan langsung, capres-cawares dipilih rakyat satu paket sehingga “kedaulatan dan saham politik” mereka sama besarnya. Bisa jadi, capres dipilih rakyat karena faktor cawapres yang mendampinginya, pun sebaliknya. Sebab itu, posisi dan peran wapres harus diperjelas. Jika perlu, di awal pemerintahan, presiden terpilih mengumumkan ke publik perihal pembagian tugas dan kewenangannya dengan cawapres. Dengan begitu, selain memperjelas relasi keduanya, juga publik akan lebih mudah mengukur dan memantau ranah kerja wapres.

Jabatan Wapres Tak Diatur Rinci

Konstitusi kita tidak pernah merinci tugas dan fungsi wapres. Yang tercantum hanya kalimat seperti ini: “Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.” Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang menjadi tugas wapres sehari-hari, atau bagaimana wapres harus menjalankan perannya dalam pemerintahan. Dengan kata lain, terserah presiden dan wakilnya untuk memutuskan, bagaimana pembagian peran dan relasi itu akan dilakukan.

UUD 1945 tidak memberi kejelasan mengenai peran wapres dan pola hubungan kerja sama antara presiden dan wakilnya, hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wapres. Wapres akan menggantikan presiden ketika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. Dengan demikian, wapres berguna kalau presiden berhalangan tetap dengan cara wapres otomatis menjadi presiden.

Bila presiden hanya berhalangan sementara, maka wapres tidak otomatis bisa melaksanakan tugas presiden, tetapi harus ada penugasan khusus untuk itu. Dengan demikian, peranan wapres hanya seperti “ban serep”. Selama presiden tidak mengalami halangan tetap, selama itu pula wapres hanya berfungsi membantu. Tetapi membantu dalam hal atau bidang apa, demikian pula sejauh mana kewenangan dan tanggung jawabnya, tidak terdapat  ketentuan yang jelas.

Dalam melaksanakan tugasnya, presiden selain dibantu oleh wapres, dibantu juga oleh menteri. Namun, kedudukan, tugas dan tanggung jawab para menteri lebih jelas dan nyata dibandingkan wapres karena menteri menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executief) dalam praktik dengan memimpin departemen yang menangani masalah tertentu.

Sebenarnya, upaya untuk menaikan “derajat” wapres pernah dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945. Yakni, presiden dan wapres Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket pasangan. Lewat pemilihan seperti itu, diharapkan akan meningkatkan posisi tawar wapres terhadap presiden karena keduanya mencapai kedudukan tersebut dengan usaha bersama-sama dan naiknya seseorang menduduki jabatan presiden juga tidak bisa dilepaskan dari peran cawapresnya.

Namun demikian, hal itu tidak menjadikan presiden dan wapres berbagi kekuasaan dengan seakan-akan masing-masing memegang separuh saham dari kekuasaan pemerintahan. Meski sebagai wakil, wapres tidak dengan sendirinya menjadi wakil dari jabatan tertentu yang dikepalai atau dipimpin oleh Presiden, seperti misalnya wapres tidak otomatis menjadi wakil panglima tertinggi TNI, dan tidak otomatis bisa mengendalikan menteri atau lembaga yang dipilih atau diangkat presiden.

Hal ini karena kekuasaan tersebut hanya melekat mutlak dalam diri Presiden seorang. Demikian pula, pada akhir masa jabatannya yang akan dituntut pertanggungjawabannya adalah Presiden itu sendiri.

Secara alamiah, memang tidak dimungkinkan wapres memiliki posisi dominan, karena hal itu akan menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan, atau yang biasa dikenal sebagai matahari kembar. Namun paling tidak, peran dan fungsi wapres harus diperjelas, juga di sisi lain presiden perlu menahan diri agar tak terjebak seperti one man show atau bahkan secara tak langsung “membunuh” posisi wapres.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia peran wapres hanya membantu presiden, sedangkan titik sentral kekuasaan seluruhnya ada pada presiden. Jika ada pembagian tugas yang diberikan kepada wapres, bukanlah pemisahan atau pembagian kekuasaan presiden tetapi pelimpahan sebagian kewajiban presiden kepada wakilnya, sedangkan kekuasaan tetap utuh dipegang presiden.

Persoalannya adalah, apakah Sang Presiden terpilih nanti bersedia memberi ruang yang cukup luas bagi wapres dalam pemerintahan sehari-hari? Demikian pula, apakah Sang Wapres mampu menempatkan dirinya, sanggup menjadi tokoh utama tanpa merebut panggung nomor satu, tanpa menjadi matahari kembar? Apakah wapres sanggup menjaga loyalitas tegak lurus, sehingga oleh Sang Presiden dianggap sebagai aset, bukan ancaman

Namun, jika tidak pernah ada kesepakatan dan ke-legowo-an antara presiden dan wapresnya untuk berbagi kuasa, maka aturan perihal peran dan fungsi wapres itu barangkali perlu dirinci lewat amandemen UUD. Atau ada cara lain yang lebih absah?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here