Jadi Incaran KPK, Jatim Ikrar Tidak Korupsi

0
43
"Hasil kajian Kementerian Dalam Negeri terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi. Pertama, penyusunan APBD" (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Ini sejarah, sebuah janji paling berani dan harus dicatat oleh semua pihak, Jawa Timur komitmen memberantas dan tidak melakukan korupsi terintegrasi di seluruh wilayahnya. Ikrar itu ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Kepala Perwakilan BPKP Jatim, Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim. Mereka berkomitmen memberantas korupsi, berkomitmen tidak akan melakukan dan akan ikut mencegah tindakan korupsi. Itu disaksikan langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (7/3/2018).

“Hasil kajian Kementerian Dalam Negeri terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi. Pertama, penyusunan APBD. Untuk itu pelaksanaan penyusunan anggaran dilakukan melalui e-planning dan e-budgeting,” kata Soekarwo.

Selain itu masih adanya permasalahan dalam penyusunan anggaran, berupa pemerasan dan suap. Lanjut Pakde Karwo -sapaan Gubernur Soekarwo – saat e-budgeting harus jelas secara detail jumlah nominal uang dan kegiatannya.

Untuk itu, Pakde Karwo menegaskan perlu dilakukan e-new budgeting, yang menjamin program dan pendanaan sinkron dan tidak ada program selain yang telah disepakati bersama.

Gubernur yang menjabat hingga dua periode dan akan berakhir 2019 ini menambahkan, area rawan korupsi kedua adalah pengelolaan pajak retribusi daerah. Terkait itu, pihaknya mengusulkan model multiple channel dalam pembayaran pajak dan retribusi, tanpa harus mengantri panjang dan bertatap muka.

Area rawan ketiga, diakuinya adalah soal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya masalah yang sering muncul selama ini karena kewenangan pelayanan barang dan jasa masih banyak dilakukan di induk sektor terkait, belum diserahkan ke daerah. Untuk itu, ia mengusulkan adanya moratorium Keputusan Menteri (Kepmen) menjadi Keputusan Presiden (Keppres), sehingga hal sesuatu yang induknya masih di sektor bisa dialihkan ke Keppres.

Area rawan korupsi keempat adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Soal itu, KPK memberikan arahan selama Pilkada hingga masa kampanye dan penentuan pemenang, Pemprov Jatim menghentikan hibah dan bantuan sosial untuk sementara waktu. Area rawan kelima adalah yang menyangkut belanja perjalanan dinas.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jatim terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah seperti membentuk layanan perizinan efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mengintensifkan pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan menerapkan tunjangan perbaikan penghasilan yang sesuai.

Hasil Evaluasi dan Identifikasi

Hasil evaluasi dan identifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jatim terhadap 38 kabupaten/kota terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebanyak 89 persen sudah menerapkan aplikasi e-planning dan e-budgeting. Ada 35 kabupaten/kota sudah menerapkan aplikasi ini, namun 3 kabupaten/kota lainnya yang belum menerapkan adalah Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto dan Kota Pasuruan. Terkait perizinan, seluruh kabupaten/kota telah memiliki PTSP.

Untuk penguatan APIP di daerah, di akui sampai saat ini belum berjalan optimal, karena berbagai persoalan. Di antaranya jumlah tenaga fungsional pengawasan masih belum sebanding dengan jumlah entitas pengawasan, kompetensi tenaga fungsional pengawasan belum sesuai harapan, serta secara alokasi anggaran untuk pengawasan di daerah sebesar 0,16% dari APBD kabupaten/kota.

Awasi Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Desa

“Mereka komitmen mengawasi dan mencegah tindak pidana korupsi” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Untuk mengawal penggunaan dan pemanfaatan dana desa, seluruh pemerintah kabupaten di Jatim melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi dana desa. Pemerintah Provinsi Jatim juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terkait dana desa.

Tahun 2017, melalui inspektorat provinsi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten melakukan inovasi membuka klinik konsultasi pengelolaan keuangan desa bertempat di kantor kecamatan yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep dan Sidoarjo.

“Klinik konsultasi ini agar para perangkat desa sebagai pengelola dana desa benar-benar mengerti dalam mengelola keuangan, sehingga bisa mencegah terjadinya penyimpangan,” urai Pakde Karwo.

Terkait dengan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), dari 38 pemerintah kabupaten/kota di Jatim, sampai saat ini yang telah membentuk UPG masih 30%. Itu karena beberapa kabupaten/kota masih belum memahami arti penting UPG sebagai salah satu sarana pemberantasan korupsi di daerah.

Modus Korupsi, Suap Jabatan, Perizinan dan Pengadaan Barang Jasa

Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, modus terjadinya korupsi terbanyak terjadi di pengadaan barang dan jasa karena sering dilakukan mark up. Ke depan, ia ingin ada ULP yang mandiri dan profesional.

“Sedikitnya ada 100 kasus dugaan terjadinya korupsi di Jatim, itu menjadi catatan dan incaran KPK”

“Saya melihat Jatim secara infrastruktur jauh lebih siap dibanding provinsi lain di Indonesia,” terang Laode Syarif.

Ia menjelaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK sendiri terdiri dari serangkaian tindakan mulai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, serta penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun, yang selama ini dilihat masyarakat hanya pada ranah penindakan.

“Salah satu fungsi yang tidak nyaman adalah penindakan, padahal ini hanya 20 persen dari rangkaian pekerjaan KPK,” kata Laode Syarif.

Laode mengatakan, dari tahun 2015-2018 KPK telah menerima aduan dari Jatim sebanyak 1.790 jenis aduan. Meski menurutnya, aduan itu belum tentu semuanya kasus korupsi.

Terkait aduan maraknya terjadi korupsi dari Jatim, lanjut Laode setelah diverifikasi, menjadi 345 aduan yang sudah ditelaah. Bila ditemukan penyimpangan penyelenggaraan negara akan segera ditangani oleh KPK. Sebaliknya jika tidak, kasus tersebut akan diserahkan ke Polda dan Kejati wilayah provinsi setempat, termasuk untuk yang di Jatim.

“Bayangkan, jika dari 345 aduan yang benar 10 persen saja, ini sudah tidak nyaman. Karena korupsi tidak pernah hanya dilakukan satu orang saja,” katanya.

Laode berharap penguatan APIP terus dilakukan. Itu sangat penting karena APIP menjadi tim pengawas pertama yang bertugas mengingatkan bila ada penyimpangan.

“Petugas APIP harus tegas, karena kalau tugas dilakukan dengan baik insyallah tidak akan timbul masalah dengan BPKP, juga KPK,” tegasnya.

Jatim Jadi Incaran KPK

Sedikitnya ada 100 kasus dugaan terjadinya korupsi di Jatim, itu menjadi catatan dan incaran lembaga anti rasuah. Sebanyak 345 laporan kasus dugaan korupsi di Jatim itu telah masuk tahap Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), oleh KPK.

“Penyidik tengah melakukan pendalaman dan memanggil saksi terlapor, untuk mengusut laporan yang sudah diverifikasi,” kata Laode Syarif.

Modus dugaan korupsi diantaranya suap jabatan, misalnya terkait pengangkatan kepala sekolah serta kepala dinas, markup pengadaan barang dan jasa, juga suap terkait perizinan.

KPK berjanji akan terus melakukan pemilahan dengan seksama. Jika terbukti akan dilakukan penindakan.

Di Jatim, laporan adanya dugaan korupsi mulai tahun 2015 hingga 2018 cukup memprihatinkan. Yakni sebanyak 1.772 laporan terjadinya dugaan korupsi.

“Ini menurut KPK sudah lampu merah dan mengkhawatirkan. Untuk itu KPK mengapresiasi langkah Gubernur Jatim yang intens melakukan kerjasama dengan KPK untuk terus melakukan pencegahan. Termasuk penandatanganan pakta integritas saat ini,” tegasnya.

Dalam rangkaian acara ini juga dilakukan penyerahan penghargaan komitmen bersama guna mendukung Rencana Aksi Daerah Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Tahun 2016-2017, diserahkan Gubernur Jatim Soekarwo kepada Bupati Banyuwangi, Bupati Bondowoso dan Bupati Tuban.

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Irjen Kemendagri, Direktur BPKP Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I, Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Koordinator Korsupgah, Sekdaprov Jatim serta Kepala OPD se-Pemprov Jatim.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here