Jadi Oposisi, Akankah Kelompok Islam Politik Gandeng PKS?

0
49
Ketum PA 212 Slamet Ma'arif (ketiga dari kiri) dan Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak (kedua dari kanan) saat menyambangi kantor DPP PKS, Februari 2019 lalu

Nusantara.news, Jakarta – Kelompok Islam politik penyokong kandidat 02 di Pilpres 2019 memilih berpisah jalan dengan Prabowo Subianto, setelah Ketua Gerindra itu bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi) di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7) lalu. Kelompok ini, yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), juga Front Pembela Islam (FPI), bahkan menyebut mantan Danjen Kopassus tersebut telah berkhianat.

“Kalau sudah kendaraan itu rusak atau sopirnya mabuk, maka kami akan ganti kendaraan," kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin.

Sementara Ketua GNPF-U Yusuf Muhammad Martak menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo Subianto. Sikap itu seirama dengan Pilpres 2019 yang telah usai digelar. Ia juga mengklaim pihaknya tidak pernah berada dalam satu kongsi dengan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan GNPF-U hanya berada dalam jalur perjuangan yang sama pada Pilpres 2019 lalu. "(Pilpres 2019) Selesai, ya sudah," tutur Yusuf.

Adapun PKS, meski menyambut baik rekonsiliasi tetapi partai dakwah ini menyayangkan tindakan Prabowo yang tidak menyerukan oposisi kala bertemu Jokowi. "Pertemuan antar-pemimpin membawa kesejukan. Dan akan baik jika Pak Prabowo menyatakan #KamiOposisi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (13/7/2019).

Lantas ke mana arah kelompok Islam politik ini usai meninggalkan (atau ditinggalkan) Prabowo Subianto?

Prospek Koalisi PKS-Kelompok Islam Politik

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menyebut mereka pastinya akan mencari sosok baru, sosok yang merepresentasikan, mengayomi mereka. Sosok dan partai yang secara tegas menyatakan oposisi: antitesis Jokowi dan koalisinya. Sebab kelompok Islam politik selama ini tak merasa diayomi oleh Jokowi, baik dari segi kepercayaan, penegakan hukum yang adil, maupun isu-isu ekonomi.

Beberapa nama yang menurutnya menjadi calon kuat yang akan digandeng kelompok ini adalah mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sosok-sosok tersebut dianggap memiliki pertalian dengan kelompok ini dan punya narasi yang sejalan perjuangan mereka. Sandiaga bahkan telah menyatakan sikap akan jadi oposisi pemerintahan Jokowi.

Kemudian dari segi partai, PKS jadi partai yang paling diuntungkan dari kekecewaan kelompok Islam politik tersebut. Sebab, pasca pilpres 2019, PKS menjadi satu-satunya partai eks koalisi Prabowo-Sandiaga Uno yang tegas menyatakan ingin berada di luar pemerintahan. Partai Gerindra, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) kerap disebut-sebut berpotensi masuk ke pemerintahan.

Dalam pelbagai kesempatan, sejumlah elite PKS menyatakan ingin tetap menjadi oposisi. Mereka juga menimbang suara konstituen. Hal ini tentu sejalan dengan sikap dan perjuangan kelompok Islam politik. "Kami akan memperhatikan aspirasi masyarakat, karena konsistensi di perpolitikan Indonesia diperlukan hari ini," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal.

PKS siap beroposisi

Sikap PKS tersebut bisa jadi membuka peluang untuk digandeng kelompok Islam politik sebagai sekutu oposisi. Terlebih, PKS memiliki reputasi yang baik di mata elite kelompok Islam politik. Ketua GNPF-U Yusuf Martak, misalnya, pernah menyatakan bahwa GNPF-U memiliki kepentingan untuk mewakili aspirasi umat Islam dan masyarakat, utamanya dari golongan ekonomi rendah. Aspirasi itu, klaim Yusuf, diyakini hanya dapat disalurkan melalui PKS.

"Mengapa PKS? Sebab hal tersebut telah dibuktikan dengan keikutsertaan aktif PKS dalam berbagai gerakan GNPF Ulama, mulai dari aksi 411 hingga 212. PKS nggak pernah abu-abu terhadap GNPF," ucap Yusuf di hadapan kader PKS dalam Konsolidasi Akbar Nasional PKS beberapa waktu lalu.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'rif saat jajaran pengurus PA 212 dan GNPF berkunjung ke DPP PKS guna memberi dukungan pada Pemilu 2019. "Dengan kawan-kawan PKS InsyaAllah berkomitmen bersama untuk membangun perjuangan Islam dengan membesarkan partai Islam. Kita akan memberikan dukungan penuh untuk Partai Keadilan Sejahtera," tegas Slamet, 14 Februrai lalu.

Alexander Arifianto dari RSIS Nanyang Technological University (NTU) dalam tulisannya menggambarkan bagaimana kekuatan posisi Islam politik dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, kelompok Islam politik akan terus menantang posisi Jokowi selama periode keduanya meski koalisi Prabowo tak lagi bersatu. Jika sebagian besar partai di koalisi Prabowo memilih hijrah ke kubu Jokowi, mereka bisa saja menjadi salah satu kekuatan oposisi informal yang disegani. 

Kekuatan kelompok Islam sebagai oposisi selama ini telah teruji dalam bentuk Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan juga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Sejak aksi 411 dua tahun lalu, gerakan-gerakan tersebut muncul sebagai kelompok oposisi yang kerap membuat pemerintah kerepotan.

PKS sendiri merupakan partai berhaluan Islam dengan paham yang selama beberapa tahun terakhir aktif terlibat dengan gerakan Islam politik di jalanan. Nama Ketua Majelis Syuro mereka, Salim Segaf Al Jufri bahkan pernah dinominasikan sebagai bakal cawapres dari Ijtima Ulama yang didominasi kelompok oposisi Islam itu.

Pertalian antara PKS dengan kelompok Islam politik ini, boleh jadi ke depan akan menguntungkan kedua belah pihak. PKS bisa saja mengambil simpati kelompok tersebut dan menjadikan mereka sebagai kawan se-oposisi bagi pemerintahan Jokowi. PKS tak menutup kemunginan bisa menikmati momentum cukup signifikan jika mampu menyesuaikan agenda dengan kelompok oposisi jalanan Islam tersebut: baik dari segi posisi tawar politik maupun elektoral.

Sementara bagi kelompok Islam politik, selain PKS memiliki persamaan komitmen dalam perjuangan Islam, juga bisa menjadi jembatan kelompok ini untuk turut memperkuat penggalangan opini publik lewat saluran yang lebih luas terkait narasi ‘antitesis’ Jokowi.

Lebih jauh, lewat kolaborasi dengan PKS, kelompok Islam politik ini bisa kembali menancapkan pengaruhnya bersama koalisi partai-partai yang akan dibangun bersama PKS di 2024 sebagaimana ketika mereka diperlakukan ‘sejajar’ dengan elite koalisi di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dpada Pemilu 2019. Bahkan saat itu, kelompok ini mulai sedikit menekan Prabowo terutama dalam urusan pemilihan cawapres dan mengikat koalisi BPN dalam kontrak politik lewat ijtima ulama. Para elite kelompok ini juga duduk di jajaran penting BPN.

Bukan tidak mungkin, bersekutu dengan PKS secara politik bisa tetap merawat bahkan memperbesar pengaruh kelompok Islam politik di panggung politik nasional. Termasuk mendesakkan keinginan mereka kepada capres-cawapres yang disokong PKS di tahun 2024 seperti melindungi negara dari ancaman komunisme, menggunakan kekuatan presiden untuk menjamin pemulangan dan rehabilitasi Habib Rizieq Shihab dengan aman, serta membuat kebijakan yang tidak merugikan ulama dan umat Islam.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here