Jadi Tersangka KPK, Bupati Nganjuk Dijerat 2 Pasal

0
97

Nusantara.news, Jakarta – Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (TFR) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus asal PDIP ini dikenai dua kasus terkait pelaksanaan sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk dan penerimaan gratifikasi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jakarta, Selasa (24/1/2017) mengungkapkan bahwa pemanggilan Taufik oleh KPK berdasarkan kapasitasnya sebagai tersangka. “Ini merupakan pemeriksaan perdana buat TFR,” ujar Febri saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2017).

TFR dijerat dengan pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Untuk dugaan kasus korupsi di Kabupaten Nganjuk, TFR diduga kuat secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dan terlibat dalam proyek pengadaan dan penyewaan 5 proyek yang dikerjakan Pemkab Nganjuk sepanjang 2009.

Adapun lima proyek yang melibatkan Bupati TFR, yakni pembangunan jembatan Kedung Ingas, proyek perbaikan jalan Sukomoro sampai Kecubung, rehabilitasi saluran pembungan Ganggang Malang, rehabilitasi saluran Melilir Nganjuk dan proyek pemeliharaan berkala jalan Nganggrek ke Mblora.

“Jadi ada lima proyek. Terkait lima proyek tersebut, detailnya, bagaimana modusnya, bagaimana peran serta TFR dalam kasus ini, nanti akan kita update berikutnya,” ujar Febri.

Sementara untuk dugaan gratifikasi, TFR diduga kuat telah menerima hadiah selama menjabat dua periode sebagai Bupati Nganjuk, yakni 2008 – 2013 dan 2014 – 2018. Sayang, untuk detail kasus gratifikasi, Febri belum mau membeberkan kepada wartawan. “Ada sejumlah penerimaan. Yang pasti penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Nganjuk,” ujar Febri.

Sementara itu, terkait kasus ini tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Di antaranya rumah pribadi, rumah dinas Bupati Nganjuk, dan Kantor Pemkab Nganjuk.

Pengacara Taufiq, Susilo Ariwibowo, seusai mendampingi kliennya diperiksa di gedung KPK Jakarta, menuturkan bahwa kliennya sudah dua kali diperiksa oleh KPK dan hanya klarifikasi soal harta saja dengan disandingkan laporan harta kekayaan yang sudah masuk.

“Latar belakang beliau (TFR) ini pengusaha. Jadi sejak 2008 menjadi bupati kemudian sebagai pengusaha beliau meninggalkan semua. Tadi pertanyaan hanya pencocokan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), tidak banyak yang ditanya tadi,” tambah Susilo. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here