Jadi Tersangka Lagi, KPK Diminta Segera Tahan Setnov

0
350

Nusantara.News, Jakarta – Penyidik KPK sebaiknya segera menahan Setya Novanto yang telah ditetapkan kembali sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. Sebab, dikhawatirkan Setnov akan berulah kembali, seperti sakit dan lain sebagainya.

“Saya sarankan sebaiknya KPK segera menahan Setya Novanto. Jangan sampai dia sakit lagi sehingga menghambat proses penyidikan dan bukan tidak mungkin Setya Novanto menghilangkan barang bukti,” kata Ketua Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), Prof. DR. Faisal Santiago kepada Nusantara.news di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Faisal menjelaskan syarat penahanan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Dan, penahanan yang dimaksud dalam ketentuan itu dikenal dengan syarat penahanan subjektif. Artinya terdakwa atau tersangka bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa bisa merusak atau menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulangi tindak pidana.

“Atas dasar Pasal 21 UU Nomor 8 tahun 1981 KUHP itu, maka sebaiknya penyidik segera menahan tersangka Setya Novanto. Penyidik sebaiknya belajar dari perialku Setnov saat pertama kali ditetapkan tersangka. Beliau sakit dirawat di RS Premiere, Jatinegara sehingga penyidik tak bisa memeriksa sampai muncul meme di sosmed. Belum lagi, Setnov seakan berlindung dibalik presiden saat akan diperiksa, DPR mengirim surat agar KPK minta izin presiden untuk memeriksanya sebagai saksi. Ini semua menunjukkan ada upaya menghambat proses hukum, jadi sebaiknya penyidik menahannya. Saya juga khawatir jangan sampai ada barang bukti yang dihilangkan, seperti penyidik juga menahan tersangka baru e-KTP Anang Sugiana,” jelas pakar hukum pidana dari Universitas Borobudur ini.

Untuk diketahui, setelah hakim tunggal Cepi Iskandar di PN Jaksel mengabulkan gugatan Setnov dengan menggugurkan status tersangkanya, KPK akhirnya kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka kasus e-KTP.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memang sudah menyatakan akan segera menetapkan tersangka baru dalam kasus e-KTP. “Tunggu beberapa jam atau beberapa hari lagi akan ada tersangka baru,” kata Saut di KPK, Kamis (9/11/2017).

Pernyataan Saut itu diekmukakan sesaat setelah penyidik KPK menahan Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo yang ditetapkan sebagai tersangka e-KTP.

Anang dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantsan Tindak pidana korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ternyata, KPK memenuhi janjinya dengan menetapkan kembali Setnov sebagai tersangka.  “Jadi saya hanya membacakan saja, karena ini keputusan kolektif kolegial. Bahwa setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” ujar Saut di Gedung KPK, Jumat (10/11/2017).

Setnov dijerat Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saut kemudian memaparkan alur penetapan kembali Setnov sebagai tersangka. Setelah KPK mempelajari secara saksama putusan praperadilan yang telah diputus pada hari Jumat, 29 September 2017, serta aturan hukum lain yang terkait. Maka, pada 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP elektronik. Untuk itu, KPK meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

Dalam proses penyelidikan tersebut, penyidik juga meminta keterangan kepada Setnov sebanyak dua kali, yaitu 13 dan 18 Oktober 2017, namun Setnov tidak hadir untuk dimintai keterangan dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan.

Meski begitu, proses penyelidikan terus berjalan dan akhirnya penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup, kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik, dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017. Lalu, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI.

Dalam sprindik itu disebutkan bahwa SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik pada Kemendagri.

Untuk itu, Setnov disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Proses pemeriksaan saksi sudah dilakukan dalam tahap penyidikan dengan unsur anggota DPR, swasta, dan pejabat atau pegawai kementerian. Sebagai pemenuhan hak tersangka, KPK telah mengantarkan surat tertanggal 3 November 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan pada SN diantarkan ke rumah SN di Jalan Wijaya 13, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada sore hari, Jumat, 3 November 2017,” jelas Saut. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here